Nasional

Aktivis 98 Desak Jokowi Tuntaskan Kasus Penculikan 13 Aktivis 97-98

Redaktur: Redjo Prahananda
Aktivis 98 Desak Jokowi Tuntaskan Kasus Penculikan 13 Aktivis 97-98 - Nasional

Diskusi 'Tragedi 97-98 Jangan Amnesia' di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

INDOPOS.CO.ID - Aktivisi 98 mendesak Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi di tahun 1997-1998. Bila tidak diselesaikan maka akan terus menjadi utang .

“Sebetulnya sudah ada rekomendasi yang semestinya sudah dijalankan. Kenapa ini muncul kembali? Bagi
saya ini soal masalah penuntasan, bagaimana penuntasannya harus berlangsung,” kata Aktivis 98, Harry Purwanto dalam forum diskusi 'Tragedi 97-98 Jangan Amnesia' di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Ia mengatakan, Rumah Aktivis 98 sudah meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memberikan semua data-data yang dibutuhkan untuk membawa kasus ini ke Pengadilan HAM Adhoc. Kemudian, DPR RI juga sudah membentuk Pansus dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah pada tahun 2006 tentang pelanggaran HAM ini, namun sampai saat ini belum ada hasilnya.

“2006 sampai 2014 tidak dilaksanakan rekomendasi tersebut ada apa? Jangan juga disalahkan pemerintahan saat ini, atau Jaksa Agung tidak konsen terhadap persoalan HAM, atau memang disengaja untuk mendiskreditkan pemerintah saat ini?” katanya.

Pengamat Politik Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie mengatakan bahwa persoalan HAM adalah persoalan yang hakiki, sehingga harus segera diselesaikan. Ia meyakini bahwa pemerintahan saat ini mampu menyelesaikannya asalkan ada komunikasi antar pejabat tinggi negara yang mengeksekusi.

“Masalah ini harus dituntaskan karena kita berada pada transisi generasi dimana anak cucu kita yang merupakan generasi milenial belum tentu bisa menuntaskan ini,” katanya.

Di masa depan, Jerry meminta, mebijakan pemerintah harus lebih kuat dalam masalah HAM agar tidak kecolongan. Secara substansi, kata Jerry, wujud kasus ini terlihat tetap didiamkan. Lalu secara eksistensi, orang-orang yang diduga pelaku pelanggar HAM masih bergentayangan.

Sementara itu, Farid Husen dari Nusantara Human Right Watch menegaskan harus ada komitmen Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus penghilangan orang secara paksa ini. Menurutnya, penyelesaian kasus ini sangat penting di akhir periodenya karena sudah 20 tahun berlalu.

"Presiden di masa sebelumnya mereka belum juga menuntaskan kasus penculikan aktivis ini. Jika di akhir periodenya Jokowi bisa menuntaskan kasus penghilangan paksa ini, maka akan jadi legacy bagi Jokowi dan ini bisa dimulai dengan Pembentukan Tim Pencari Fakta Independen," tutupnya. (jaa)

Berita Terkait


Baca Juga !.