Headline

Tik Tak Waktu Tunjukkan 646 Hari Dari Kasus Novel Baswedan

Redaktur: Juni Armanto
Tik Tak Waktu Tunjukkan 646 Hari Dari Kasus Novel Baswedan - Headline

Novel Baswedan

INDOPOS.CO.ID - Hari ini, (16/1/2019), sesuai ‘Jam Waktu’ sudah menunjukkan angka 646 hari belum terungkapnya kasus penyiraman air keras ke wajah Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupri (KPK) Novel Baswedan pada 11 April 2017. Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah membentuk Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) pada 8 Januari 2019. Meski demikian, sejumlah stakeholder masih terus mendorong agar kasus ini dapat segera terungkap. Siapa pelakunya? Siapa dalangnya? Apa dibalik motif penyerangan itu?

Untuk mendukung pengungkapan kasus yang belum terungkap hingga kini, Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Antikorupsi menyerahkan laporan investigasi kasus penyerangan Novel Baswedan kepada pimpinan KPK. "Hasil yang kami sajikan ini bukan hal yang asing bagi teman-teman di internal KPK. Saya yakin itu tidak hanya kepada pimpinan yang baru saja kena teror tetapi juga kepada penyidik, penyelidik, dan seluruh pekerja di KPK, ini bukan hal yang asing," kata Asfinawati, ketua umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam acara ‘Penyampaian Temuan Investigasi Kasus Novel Baswedan dan Dukungan Moral untuk KPK’ di gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Ia menjelaskan bahwa laporan tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. "Pertama, pendahuluan menjelaskan bagaimana pemantauan di lapangan metode, dan lain-lain," ucap dia.

Pihaknya menemukan bahwa serangan tersebut patut dicurigai sebagai pembunuhan berencana ada beberapa indikator yang pertama adalah motif serangan, modus atau pola serangan, dampak, dan pelaku.

Kedua, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi meyakini dari data-data yang ada dan fakta-fakta bahwa pembunuhan berencana itu merupakan salah satu serangan terhadap KPK dengan tujuan menghalangi upaya pemberantasan korupsi atau ‘obstruction of justice’. "Ini bukan hal yang spesial di Indonesia. Ini sudah ditulis negara-negara di dunia di dalam konvensi antikorupsi. Jadi ini bukan hal yang baru, bukan hal yang asing dan tidak heran kalau menimpa KPK," tuturnya.

Hal tersebut, lanjut Asfinawati, dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu kesamaan modus, kesamaan pelaku, kesamaan pola serangan, dan menimpa pegawai KPK. "Teman-teman di KPK sudah mengatakan setidak-tidaknya ada sembilan kali (penyerangan, Red) yang terekam," ungkap Asfinawati.

Selanjutnya, pihaknya juga menemukan bahwa ada berbagai aktor yang terlibat dalam penyerangan tersebut. "Setidak-tidaknya ada lima kategori aktor, yaitu pertama orang yang menjadi eksekutor lapangan, kedua orang yang diduga menggalang atau menggerakkan penyerangan, ketiga orang yang digalang. Jadi, ada orang menggalang, ada orang yang digalang kemudian menjadi pihak yang ikut berkepentingan untuk menyerang Novel dan pekerja KPK lainnya," ujarnya.

Keempat, terdapat anggota-anggota aparat penegak hukum yang diduga memiliki keterkaitan erat dengan orang yang menggalang dan menggerakkan penyerangan tersebut.

"Kelima, saksi-saksi yang mengetahui rencana penyerangan terhadap Novel dan juga pekerja KPK lainnya," kata Asfinawati.

Laporan tersebut langsung diserahkan kepada tiga pimpinan KPK yang hadir langsung dalam acara itu antara alian Basaria Panjaitan, Laode M. Syarif, dan Alexander Marwata.

Adapun Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terdiri dari YLBHI, LBH Jakarta, Kontras, Lokataru Foundation, ICW, LBH Pers, PSHK, Pusat Studi Konstitusi, dan lain-lain.

KMS Antikorupsi juga memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan lembaga negara tertuang dalam laporan investigasi kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan. Pertama, rekomendasi terhadap Presiden Jokowi. "Rekomendasi ini untuk mengevaluasi kinerja kepolisian dalam melakukan penyidikan pembunuhan berencana terhadap Novel dan kemudian mengambil alih tugas kepolisian dengan membentuk TGPF," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Dalam acara ‘Penyampaian Temuan Investigasi Kasus Novel Baswedan dan Dukungan Moral Untuk KPK’, lanjut dia, KMS Antikorupsi memberikan mandat lain kepada TGPF untuk memeriksa seluruh aparat penegak hukum dan pihak lain yang diduga terlibat dalam serangan atau pun pelemahan terhadap KPK, termasuk memberikan rekomendasi tindakan hukum yang tepat. "Berkoordinasi dan mendesak pimpinan KPK melakukan penyelidikan atas dugaan 'obstruction of justice' terkait penyerangan terhadap Novel, dan juga penyidik atau penyelidik atau staf KPK lainnya," ujar Yati.

Kedua, lanjut dia, rekomendasi terhadap KPK, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan ‘obstruction of justice’ terkait penyerangan terhadap Novel, dan juga penyidik KPK lainnya serta menginformasikan kepada publik perkembangan penyelidikan tersebut secara rinci dan berkala. Kemudian, membentuk unit khusus yang permanen untuk menghadapi ‘obstruction of justice’ dengan tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta memberikan perlindungan terhadap staf atau pun pimpinan KPK yang mendapatkan ancaman dalam kerjanya.

Ketiga, rekomendasi kepada Polri. "Memberikan laporan perkembangan secara rinci atas serangan terhadap penyidik atau penyelidik atau staf KPK yang telah dilaporkan ke kepolisian kepada Presiden dan menghormati proses pengungkapan melalui TGPF," ujarnya lagi.

Selanjutnya, kata Yati, menghormati dan mendukung penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK terhadap dugaan ‘obstruction of justice’ atas penyerangan terhadap Novel dan penyidik atau penyelidik atau staf KPK lainnya. "Membebastugaskan anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap Novel dan penyidik atau penyelidik atau staf lainnya," katanya pula.

Selanjutnya, memberhentikan setiap anggota kepolisian yang terbukti terlibat dalam pelemahan KPK dan juga serangan terhadap penyidik KPK. Keempat, rekomendasi terhadap Ombudsman Republik Indonesia (ORI), yaitu mengeluarkan laporan yang objektif tanpa konflik kepentingan atas pemeriksaan adanya dugaan maladministrasi dalam penyidikan kasus penyerangan Novel. Kemudian, melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi terhadap komisioner atau anggota atau stafnya yang memiliki konflik kepentingan dalam pemeriksaan dugaan maladministrasi dalam penyidikan kasus penyerangan Novel.

”Terakhir, rekomendasi terhadap Komnas HAM, yakni mengungkap pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus Novel secara menyeluruh, termasuk menempatkan kasus itu sebagai serangan terhadap institusi KPK dan agenda pemberantasan korupsi sebagai bagian dari perlindungan pembela HAM dan penghormatan HAM,” ujarnya. Selanjutnya, mengawal dan memastikan adanya tindak lanjut dari laporan pemantauan yang dilakukan Komnas HAM.

Dipelajari KPK

Sementara itu, KPK akan mempelajari laporan investigasi dari KMS Antikorupsi terkait kasus penyerangan Novel Baswedan. "Ini akan kami baca dan kami pelajari. Kami yakin bahwa penegak hukum khususnya kepolisian sedang bekerja keras untuk mengungkap teror, baik kepada staf KPK atau kepada pimpinan KPK, dan mudah-mudahan dalam waktu sangat dekat akan disampaikan hasilnya," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di Gedung KPK, Jakarta, kemarin (15/1/2019).

Ia menyatakan bahwa lembaganya tetap yakin dan diberikan kepastian oleh pimpinan Polri bahwa semua insiden atau teror yang dialami pimpinan dan seluruh staf KPK akan dilakukan pengungkapan secara serius. "Karena itu, maka ada tim (gabungan, Red) yang baru dibikin dan ada beberapa penyidik dan penyelidik yang ada di dalam tim tersebut. Mudah-mudahan sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM itu bisa didapatkan (pelakunya, Red)," ujar Laode.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari KMS Antikorupsi. "Kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan berharap bahwa kerja kami untuk memberantas korupsi tidak berhenti dengan teror-teror seperti itu. Demi bangsa kami siap melanjutkan kerja-kerja pemberantasan korupsi," katanya.

Laode juga mengharapkan dalam waktu dekat pelaku teror bom yang dialami dirinya dapat terungkap.”Kami yakin bahwa penegak hukum khususnya kepolisian sedang bekerja keras untuk mengungkap teror baik kepada staf KPK atau pimpinan KPK,” ujarnya.

Ia menambahkan, tim yang telah dibentuk untuk mengungkap pelaku, ada beberapa penyidik KPK yang turut serta dalam tim gabungan tersebut. ”Ada (penyidik KPK, Red) di dalam tim tersebut. Mudah-mudahan sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM itu bisa didapatkan (pelakunya, Red),” tandasnya.

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan, pihanya ingin mengingatkan bahwa teror kemarin merupakan teror kesembilan kepada KPK baik kepada pegawai KPK, pejabat KPK dan pimpinan KPK. ”Entah sampai kapan teror ini akan terus berlanjut,” tandasnya kepada wartawan, kemarin.

Yudi menyampaikan, pelaku teror bom tersebut sangat profesional. Karena, aksinya sangat sistematis. Dia juga menyampaikan bahwa KPK tidak akan pernah takut kepada peneror bom yang selalu menghantui pegawai KPK. ”Kami siap pada tahun ini untuk gencar melawan korupsi apapun risikonya,” tegasnya.

Yudi juga kembali meminta kepada Presiden RI untuk mengungkap pelaku teror yang dialami pegawai KPK. ”Kami meminta kepada presiden untuk turun langsung mengungkap siapa dibalik teror KPK dan pimpinannya,” harapnya.

Ketua Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya DR Herlambang P. Wiratraman mengatakan, jika pelaku teror belum terungkap, itu akan menjadikan Indonesia menjadi negara teror. ”Indonesia itu negara hukum, bukan negara teror ketika teror dilakukan dan tidak pernah diselesaikan, maka negara hukum itu bergeser ke negara teror,” tandasnya.

”Kalau tidak pernah terselesaikan negeri ini berjalan dengan hukum yang apatis,” sambungnya.

Abraham Samad, mantan pimpinan KPK turut meminta kasus penyerangan terhadap Novel diungkap agar peristiwa teror tidak kembali menimpa lembaga antirasuah. "Karena kasus Novel sampai hari ini (kemarin, Red) belum diungkap dan akhirnya kasus itu terulang menimpa Laode dan Agus Rahardjo," katanya di gedung KPK, kemarin.

Abraham berharap agar peristiwa teror itu juga tidak menimpa pimpinan KPK lainnya, yakni Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, dan Saut Situmorang. "Kita berdoa semoga itu tidak terulang, tetapi sekali lagi ini peringatan buat kita semua," tandasnya.

Dikatakan Abraham, jika kasus ini tidak pernah diungkap dan pelakunya tidak pernah disidangkan, maka dirinya yakin kasus teror akan terus menimpa KPK.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo meminta agar publik bersabar dan menunggu kinerja Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kasus Novel Baswedan yang berada di bawah Polda Metro Jaya untuk membuktikan profesionalitasnya. "Tolong berikan kesempatan pada tim gabungan yang dibentuk Kapolri untuk bekerja secara profesional," katanya di Universitas Nasional, Jakarta.

Dia mengatakan, penanganan setiap kasus tidak sama dan memiliki kerumitannya sendiri.

Satgas yang dibentuk atas rekomendasi Komnas HAM ini akan bekerja secara komprehensif, termasuk menerima saran dari sejumlah pihak dan menganalisis temuan-temuan dalam kasus yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan. "Semuanya fokus dan komitmen dalam mengungkap kasus ini," tegasnya.(ant/bar)

Berita Terkait


Baca Juga !.