Ekonomi

UU POM Tangkal Produk Ilegal

Redaktur: Jakfar Shodik
UU POM Tangkal Produk Ilegal - Ekonomi

BEBERKAN - (ki-ka) Sekertaris Utama BPOM Elin Herlina, Ketua BPOM Penny K Lukito, Plt Deputi 4 BPOM Hendri Siswadi, Inspektur Utama/Plt Deputi 1 BPOM Reri Indriani, dan Deputi 2 BPOM Mayagustina Andarini memaparkan reflexi kinerja BPOM 2018 dan proyeksi 2019, di Jakarta, Selasa (15/1). Foto : Toni Suhartono/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengklaim peredaran obat dan makanan ilegal mengkhawatirkan. Karena itu, penerbitan Undang-Undang (UU) POM sangat dibutuhkan. Itu penting untuk memperkuat penindakan terhadap barang-barang tidak berizin edar tersebut.

”Penyusunan Rancangan UU tentang POM tengah berproses di DPR. Kami harap harap UU POM segera terbit,” tutur Kepala BPOM Penny di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

UU POM itu bilang Penny penting. Mangap? karena terkait pengembangan, pembinaan, dan memfasilitasi industri obat dan makanan. Secara langsung atau tidak, akan meningkatkan daya saing efektivitas, penguatan pengawasan obat dan makanan, dan penguatan fungsi penegakan hukum bidang obat dan makanan.

Salah satunya, UU POM akan memperkuat Kedeputian IV Bidang Penindakan BPOM dalam mengeksekusi pelanggaran-pelanggaran hukum di ranah obat dan makanan. Pendeknya, regulasi itu akan menjadi instrumen penguat penindakan di lapangan, termasuk untuk melakukan sinergi dengan Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) yang strukturnya ada di kepolisian.

Polri berkedudukan sebagai Korwas untuk semua PPNS sehingga dengan UU POM nanti, BPOM memiliki keleluasaan lebih dalam melakukan penindakan. Maklum, sejauh ini ruang gerak BPOM masih terbatas. Alasannya, penindakan pelanggaran hukum menyangkut obat dan makanan sangat tergantung dari Polri. ”Itu kemudian bisa memakan waktu relatif tidak singkat,” urainya.

Inspektur Utama BPOM Reri Indriani menambahkan saat ini BPOM memiliki keterbatasan dalam melakukan penindakan tanpa UU POM. Saat ini, RUU POM itu masih dibahas di DPR. Diharap tahun ini naskah yang sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) itu selesai dibahas. Dengan begitu, bisa dibahas bersama pemerintah untuk segera menjadi undang-undang. ”Ada keterbatasan upaya paksa dalam penindakan berkoordinasi dengan Korwas PPNS. Nanti, dengan penguatan kewenangan PPNS dari BPOM itu, bisa memperkuat dan mempercepat pengawasan di tengah masyarakat,” imbuhnya.

Kendati UU POM itu berkaitan penindakan, regulasi juga menyangkut penguatan pembinaan obat dan makanan. ”Kami juga mempercepat pembinaan sebagai tugas, usaha, dan tindakan yang dilakukan BPOM,” ucapnya.

BPOM mencatat pengawasan dalam empat tahun terakhir tergolong baik. Namun, sejalan perkembangan zaman dan situasi lapangan, performa positif tersebut perlu diperkuat melalui instrumen regulasi. Dalam tempo empat tahun terakhir itu, BPOM sukses melakukan penindakan terhadap peredaran obat dan makanan ilegal senilai Rp 161,48 miliar.

Selanjutnya, penindakan juga mencatat jumlah kejahatan sebanyak 1.103 perkara. Di mana, 602 dari jumlah itu atau setara 51,4 persen sudah sukses diselesaikan dengan baik. Angka itu di sisi lain bisa menjadi catatan semakin banyak ditemukan kasus. Artinya, jumlah kejahatan tidak semakin menyusut. ”Tentu, ini menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya. (ant)

Berita Terkait

Daerah / Sita Makanan Berformalin dan Boraks

Nasional / Garam Kristal Siap Ekspor

Headline / Dewan Desak BPOM Sidak di Akhir Tahun

Nasional / Muslimat NU Sikapi Iklan Susu Kental Manis


Baca Juga !.