Nasional

Divestasi Freeport Bakal ke KPK

Redaktur: Nurhayat
Divestasi Freeport Bakal ke KPK - Nasional

Foto : dpr.go.id

INDOPOS.CO.ID - Proses perpanjangan masa operasi (divestasi) PT Freeport Indonesia, menimbulkan kecurigaan Komisi VII DPR RI.  Khususnya yang tercantum dalam poin perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan ‎Khusus (IUPK). Para anggota legislatif pun berencana melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir‎ menilai, pemerintah banyak membuat aturan untuk memuluskan proses negosiasi, sehingga pemberian perpanjangan masa operasi terlalu cepat, tidak menunggu sampai batas waktu kontrak PT Freeport Indonesia habis pada 2021. ”Seharusnya‎ Inalum bisa tunggu sampai 2021. Tetapi kenapa banyak aturan yang ditabrak?” ucapnya, Rabu (16/1/2019).

Dia pun menginginkan, KPK turun tangan mengkaji hasil proses negosiasi antara pemerintah dengan Freeport McMorant, bahkan akan melaporkan ke lembaga anti rasuah tersebut. ”Proses alih kelola Freeport saya akan laporkan dan direkomendasikan ke KPK,” tuturnya.

Menurutnya, Fraksi Demokrat akan mengusulkan pembentukan Pantia Khusus (Pansus) terkait perubahan status IUPK ‎Freeport Indonesia, yang didalamnya menyangkut pembelian saham Freeport Indonesia dn pemberian perpanjangan operasi 2x10 tahun. ”Saya mau semua instansi dilibatkan dalam proses kasus ini. Kami Fraksi Demokrat usulkan bentuk pansus,” ujarnya.

Sementara Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM, Bambang Gatot menjelaskan, penerbitan IUPK jauh lebih awal dari waktu habisnya kontrak bertujuan untuk memberikan kepastian investasi. ”Perpanjangan diberikan bukan pada saat habis kontrak untuk pemberian kepastian investasi ke depan,” tandasnya.

Bambang berdalih, apa yang telah dijalankan pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat. Dia juga, pihaknya merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 4 tahun 2009 atau UU Minerba, serta Kontrak Karya PTFI pada tahun 1991.

Bambang menilai, dalam Pasal 169 UU Minerba, KK yang telah ada sebelum berlakunya UU ini, tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak. Namun, pada Pasal 31 KK tahun 1991, disebutkan bahwa persetujuan ini akan mempunyai jangka waktu 30 tahun dan perusahaan (PTFI) akan diberikan hak untuk memohon dua kali perpanjangan masing-masing 10 tahun dengan syarat disetujui pemerintah. Pasal dalam KK itu menyebutkan, pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan secara tidak wajar. ”Jadi sesuai KK dan UU Minerba, KK PTFI tidak otomatis berakhir di tahun 2011,” ujar Bambang.

Lebih lanjut, ia memaparkan, berdasar Pasal 112 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2014, KK yang belum memperoleh perpanjangan dapat diperpanjang menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali menegnai penerimaan negara yang lebih menguntungkan. Lalu, pada Pasal 72 ayat (1) PP Nomor 1 tahun 2017, permohonan perpanjangan IUPK dapat diajukan lima tahun sebelum berakhirnya IUPK.(aen)

 

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / Kasus Gratifikasi RY, KPK Panggil Dua saksi

Nasional / Mau Bantu KPK Pilih Anggota, Kirim ke Email ini

Nasional / Lolos Seleksi, Ini 104 Nama Capim KPK

Nasional / KPK Ajak Anak Muda Pahami Pentingnya Pencegahan Korupsi


Baca Juga !.