Headline

Dua Paslon Harus Belajar

Redaktur: Juni Armanto
Dua Paslon Harus Belajar - Headline

SENDIRI - Warga menyaksikan Debat Pertama Capres dan Cawapres 2019 melalui layar televisi di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis malam (17/1/2019). Foto : Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO

INDOPOS.CO.ID - Silat lidah lebih dari dua jam antara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi memperlihatkan kelebihan dan kekuarangan masing-masing. Ini terutama dalam jawaban yang disampaikan sesuai tema hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), korupsi dan terorisme dari moderator.

Dr Herlambang P. Wiratraman, pakar hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur menerangkan, penyampaian gagasan dua pasangan calon (paslon) debat yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam masih normatif. ”Persis seperti judul (di salah satu berita hal satu, Red) yang dibuat INDOPOS kemarin,” kata dia saat dihubungi usai debat, tadi malam (17/1/2019).

Doktor lulusan Universitas Leiden, Belanda ini mengatakan, debat perdana cukup menarik, terutama memperlihaktan kualitas para calon menjelaskan persoalan yang diangkat dalam tema.

Secara umum, lanjut dia, pasangan Jokowi-Ma’ruf diuntungkan posisinya. Sebagai petahana, pengalaman empat tahun memimpin, membuat jawaban yang disampaikan lebih presisi. ”Jokowi menjelaskan juga dengan contoh yang konkret. Serta sadar dengan keterbatasan,” kata Herlambang.

Namun, kelemahan dari paslon 01, berasal dari Cawapres Ma’ruf Amin. Herlambang mengatakan, argumentasi Ketua (nonaktif) Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu masih sangat normatif. Argumentasinya juga terbatas dan lebih umum, sehingga tidak cukup memperlihatkan argumen yang lebih menyasar dalam penyelesaian masalah.

”Hanya semacam imbauan saja,” tuturnya.

Sementara di kubu Prabowo, Herlambang menganalisa jawabannya terkesan defensif. Bahasa yang digunakan mantan Panglima Kostrad itu sangat ‘supporter friendly’ atau hanya ingin menyenangkan pendukungnya saja. Sebagai contoh, ketika Prabowo menjelaskan, soal gaji Gubernur Jawa Tengah yang tidak rasional. ”Dengan jawaban ingin menaikkan gaji gubernur, dia sebenarnya ingin mendapat dukungan birokrat,” jelasnya.

Alasan lain kelemahan Ketua Umum Partai Gerindra dalam debat adalah argumentasinya yang berputar-putar atau ‘circular argument’. ”Misalnya ada ucapan jawaban dari Pak Prabowo, ’masalahnya adalah akar masalah itu’. Kesannya itu datar dan normatif,” papar pria yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Hukum dan HAM Unair.

Kelebihan paslon 02, lanjut Herlambang, justru terlihat dari Cawapres Sandiaga Uno. Wakil Prabowo itu dinilai mampu menggunakan bahasa yang baik dan terukur. Artikulasinya juga lebih baik dengan memberi contoh yang konkret. ”Menjawab dengan sangat lugas juga. Argumennya menurut saya presisi,” terangnya.

Kelebihan dari kedua pasangan calon, menurut Herlambang, bukan dari jawaban, tapi pertanyaan yang dilontarkan kepada lawannya. Semisal, ketika Jokowi bertanya kepada Prabowo soal calon legislatif dari Gerindra yang mantan narapidana koruptor. ”Prabowo terlihat kaget dan tidak siap pertanyaan itu,” terangnya. ”Kemudian jawaban dari pertanyaan itu pun, mengafirmasi bahwa Prabowo membolehkan dalam demokrasi diikuti mantan narapidana koruptor. Padahal fakta integritas itu adalah hal penting. Kita saat ini masih bermasalah dengan massifnya persoalan korupsi,” imbuhnya.

Kemudian pertanyaan soal integritas penegak hukum yang dilayangkan paslon 02, ucap Herlambang, sangat menarik untuk diangkat. Karena akan memengaruhi integritas dan ‘conflict of interest’ dari penegak hukum. Sayangnya, artikulasi terhadap pemahaman penegakan hukum masih sangat terbatas, normatif, dan umum. ”Jawaban dari paslon 01 pun juga sama. Normatif,” singkat Herlambang.

Dalam sesi penutup, jawaban paslon 01, terang Herlambang, cukup lugas. Ini terutama menjelaskan siapa dan mengapa publik layak memilih Jokowi-Ma’ruf. ”Mampu meyakinkan kepada publik, kekuatan perubahan itu ada,” ucapnya.

Sementara, dari pihak paslon 02 juga menutup dengan lugas. ”Bahwa Gerindra dan paslon 02 berkomitmen terhadap antikorupsi,” sambungnya.

Dewan Federasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini menyimpulkan, adu gagasan perdana ini sebagai sebuah refleksi. Bahwa, dalam persoalan hukum dan HAM yang dilihat bukan soal janji. Sebab, ada situasi yang tidak cukup disinggung dalam debat. Terutama masalah impunitas, serta kekerasan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum sekaligus pelanggaran HAM saat ini.

Sebab, ketika berbicara penegakkan hukum, dan HAM, persoalannya sangat kompleks. Karena adanya keterlibatan elite politik dan pejabat negara yang berpengaruh dalam proses penegakkan. Sehingga, ketika membahas soal kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, atau impunitas juga pengungkapan kasus korupsi, ancaman dan serangan baliknya sangat mengerikan di negeri ini. ”Setidaknya saya membaca penegakan hukum di Indonesia tidak cukup membaik. Merujuk pada realitas hari-hari ini. Saya paham kenapa dua paslon tidak cukup kuat mempertahankan argumentasinya dalam tema kali ini,” tegasnya.

Padahal, dalam penegaakkan hukum dan HAM dapat mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Terutama Pasal 28I Ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. ”Harusnya kebijakan itu menaruh progresi berdasarkan mandat konstitusi. Akar permasalahan penegakan hukum kita tidak hanya diskriminasi, tapi juga kebijakan, politik rente, dan eksesif sumber daya alam,” bebernya.

Namun, melihat dari debat ini, Herlambang menyarankan masyarakat harus tetap optimistis. Dia melihat hal ini menjadi sebuah proses panjang. ”Saya rasa dua paslon harus tetap terus belajar, khususnya konsep HAM yang lebih baik. Termasuk mengembangkan kemajuan strategi HAM berdasarkan mandat konstitusi lebih baik pula,” pungkas dia.

Wawan Sobari, pengamat Politik dari Universitas Brawijaya, Malang mengatakan, pada debat perdana, kedua pasangan tersebut terlihat tegang. ”Mungkin dikarenakan debat pertama, dan ingin menunjukkan kesan paling baik,” katanya.

Menurut Wawan, kesimpulan yang bisa diambilnya dari debat pertama tersebut adalah argumentasi yang disampaikan Jokowi maupun Prabowo cenderung defensif atau saling mempertahankan pendapat masing-masing.

Bahkan, lanjut Wawan, pada saat sesi tanya jawab, Jokowi dan Prabowo saling melontarkan pertanyaan yang menyerang. ”Cenderung saling menyerang, bukan bagaimana menyelesaikan masalah yang ada dalam tema malam ini,” tutur Wawan.

Lebih lanjut, Wawan menjelaskan, sebagai petahana seharusnya Jokowi bisa memiliki data yang lebih banyak dan akurat dibandingkan Prabowo. ”Bukan melontarkan serangan balik,” keluh dia. ”Sesungguhnya, yang diharapkan dalam debat adalah munculnya gagasan-gagasan segar. yang bisa dihadirkan oleh dua pasangan calon tersebut,” imbuhnya.

Wawan menambahkan, pada saat moderator mempersilakan kedua paslon untuk memberikan apresiasi terhadap lawannya, tidak ada satupun yang menyampaikan. Namun, apa yang dilakukan oleh Jokowi, dengan langsung bersalaman kepada Prabowo patut diapresiasi.

Mantan Hakim Konstitusi Mafud M.D. usai menghadiri debat mengatakan, isu mengenai hukum yang disampaikan pasangan Capres dan Cawapres 01 sangat bagus. ”Bagus lumayan menguasai masalah dan untuk bidang hukum ada yang baru ya,” katanya.

 Dalam debat itu, seluruh pertanyaan disusun oleh tim panelis yang terdiri dari para ahli yang berjumlah enam orang. Mereka adalah Guru Besar Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua Mahkamah Agung, Prof Bagir Manan, Ketua KomnasHAM Ahmad Taufan Damanik, Ahli Tata Negara Bivitri Susanti, Ahli Tata Negara Margarito Kamis, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

Di akhir acara, kedua tim sukses sepakat bersama bahwa jalannya debat berjalan dengan tertib dan lancar. Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin Erick Tohir mengaku bangga paslonnya bisa melalui pertarungan debat dengan menebar semangat optimisme. "Keduanya pemimpin yang baik, imam yang baik dan selalu memberikan solusi yang baik untuk rakyat kita," ujarnya.

Ia menilai penampilan Ma'ruf Amin semakin jelas menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang kiai atau ulama. Kata Erick, Ketua Umum MUI Nonaktif itu bisa tampil apik memberikan solusi-solusi yang bisa menentramkan masyarakat. Ia mencontohkan penampilan apik Ma'ruf ketika menjawab isu terorisme. "Sebagai kiai besar, jawaban beliau adalah jawaban yang positif. Kami dari timses paslon berterima kasih dukungan dari masyarakat Indonesia. Kedua belah pihak juga melakukan hal-hal yang positif," jelasnya.

Sementara dari kubu lawan, Direktur Materi dan Debat Sudirman Said menyebut, debat perdana rampung dengan penuh kehangatan dan persahabatan. Mantan Menteri ESDM ini menegaskan, semua pihak mempunyai keyakinan yang sama bahwa pemilu merupakan suatu proses yang membentuk peradaban Bangsa Indonesia. "Alhamdulillah debat pertama kita lalui, saya tidak memberikan komen mengenai performa paslon kami, biarlah masyarakat yang menilai nanti," katanya.(rio/ant/bar/jaa)

 

Berita Terkait

Headline / Jangan Sekadar Cerdas Cermat

Headline / Jangan Sekadar Cerdas Cermat

Headline / Jangan Sekadar Cerdas Cermat

Headline / Jangan Sekadar Cerdas Cermat


Baca Juga !.