Headline

Debat perdana, Capres-Cawapres Saling Lakukan Manuver

Redaktur: Juni Armanto
Debat perdana, Capres-Cawapres Saling Lakukan Manuver - Headline

Joko Widodo-Ma’ruf; Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Foto-Foto : Ismail Pohan/Charlie Lopulua/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Debat perdana Pilpres 2019, Kamis, (17/1/2019) banyak menyedot perhatian masyarakat Indonesia, khususnya kedua pendukung kedua pasangan. Baik pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saling beragumentasi.  Ada tiga isu besar bidang hukum yang  menjadi fokus dalam debat ini antara lain, persoalan Hak Asasi Manusia (HAM), pemberantasan korupsi, dan terorisme.

Calon presiden petahana Jokowi mengajak untuk menjaga ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam dan ukhuwah wathoniyah atau persaudaraan kebangsaan sebagai aset bangsa. "Saya mengajak marilah kita menjaga ukhuwah Islamiyah kita, menjaga ukhuwah wathoniyah kita, karena persatuan, persaudaraan adalah aset terbesar tema bangsa yang kita cintai ini," katanya saat menyampaikan dalam sesi terkait HAM.

Jokowi mengatakan, bangsa Indonesia dikarunia oleh Allah adanya keberagaman, baik suku, agama, adat, tradisi maupun bahas daerah. "Sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi hukum Allah yang diberikan kepada bangsa kita Indonesia," ujarnya.

Untuk itu, lanjut dia, persaudaraan, persatuan, dan kerukunan merupakan salah aset terbesar bangsa ini.

Jokowi juga mengatakan, antara penegakan hukum dan isu HAM tidak dipertentangkan. "Penindakan hukum yang sesuai dengan prosedur itu bukan pelanggaran HAM misalnya, penahanan terhadap tersangka," ujarnya di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin.

”Penahanan tersangka memang merampas kemerdekaan seseorang, tetapi penegakan hukum itu bertujuan untuk melindungi masyarakat,” jelas Jokowi.

Dia kemudian memberi contoh terkait dengan penahanan tersangka kasus korupsi, tetapi hal itu dilakukan supaya tersangka tidak menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. "Jika ada penegakan hukum yang melanggar prosedur, ya silakan ada mekanisme yang bisa ditempuh lewat praperadilan misalnya," tandasnya Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, kesamaan bonus bagi atlet yang berlaga di Asian Games maupun Asian Paragames merupakan bentuk kesetaraan bagi kaum disabilitas. "Dalam even Asian Paragames kita berikan bonus yang sama dengan atlet yang berlaga di Asian Games, contohnya atlet yang mendapat emas Rp 1,5 miliar, perak bisa kita berikan bonus Rp 500 juta, perunggu Rp 250 juta, sama seperti atlet-atlet yang berlaga di Asian Games artinya kesetaraan betul-betul kita berikan ke atlet disabilitas yang mulai kita perhatikan," katanya.

Jokowi menyampaikan hal tersebut saat menjawab soal pemenuhan hak disabilitas.

"Kelompok disabilitas mengalami diskriminasi terhadap hak-hak publik dan politik bagaimana memenuhi hak disabilitas?" tanya Ira Koesno, moderator.

"Setelah keluar undang-undang (UU) mengenai penyandang disabilitas pada 2016, saya melihat paradigma terhadap kaum disabilitas berubah dari yang sebelumnya adalah bantuan sosial, dari sebelumnya kedermawanan dengan adanya UU yang baru, paradigmanya pemenuhan hak-hak," tambah Jokowi.

Menurut dia, pemerintah sudah memberikan fasilitas-fasilitas untuk pemenuhan hak tersebut baik perumahan, pekerjaaan yang ramah disabilitas meski baru beberapa kota, tapi sudah dimulai. "Kami memiliki seorang teman difabel, beliau jadi mentor bisnis online, bukan hanya kesetaraan di bidang infrastrukur, tapi juga untuk bisa maju membuka peluang kesejahteraan. Kita pun ingin memastikan putra-putri terbaik memastikan kesejahteraan," kata Sandiaga menanggapi.

Sandiaga menegaskan bahwa peluang lapangan kesejahtaraan dan peluang mendapatkan lapangan pekerjaan untuk menjadikan keluarga mereka menjadi keluarga sejahtera dan bukan rasa kasihan "Tidak hanya di satu bidang, tapi di banyak bidang disabilitas setara artinya kita sangat menghargai semua prsetasi yang kita kerjakan dan hasil yang mereka telah kerjakan apa yang disampaikan Sandi mirip-mirip yang disampaikan," tambah Jokowi.

Ma'ruf Amin yang akhirnya berkata-kata pun mengatakan bahwa penting untuk membangun budaya masyarakat. "Yang penting membangun budaya masyarakat, memberikan penghormatan kepada kelompok disabilitas, menyamakan perlakuannya baik bagi disabilitas maupun nondisabilitas, nabi pernah ditegor Allah ketika...." kata Ma'ruf Amin.

Sayangnya Ma'ruf belum sempat menyelesaikan kalimatnya dan harus dipotong oleh moderator karena waktunya habis.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengaku ingin membentuk Pusat Legislasi Nasional untuk menyelaraskan aturan perundang-undangan. "Kami berbeda dengan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga penting harmonisasi dan regulasi. Kami gabungkan fungsi legislasi baik di BPHN, Dirjen, peraturan perundangan dan fungsi legislasi di kementerian kita untuk digabungkan dalam Pusat Legislasi Nasional," katanya.

Jokowi menyampaikan hal tersebut saat menanggapi jawaban pasangan Prabowo-Sandi mengenai upaya sinkronisasi peraturan perundangan. "Sehingga dikontrol langsung oleh presiden. Satu pintu dan tidak tumpang tindih, perda-perda daerah harus konsultasi ke pusat legislasi nasional," tambah Jokowi.

Kedua, Jokowi juga ingin menyederhanakn semuanya aturan, sehingga tumpang tindih kelihatan dan yang masih tumpang tindih dapat direvisi dengan baik. Menanggapi hal itu, Prabowo Subianto menilai bahwa pendapatnya dan pendapat Jokowi tidak ada perbedaannya.

"Karena memang pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelarasan untuk perbaikan dan menghasilkan produk-produk hukum yang memang itu tugas pemerintah," katanya.

Menurut Prabowo, presiden adalah ‘chief law enforcement officer’ atau penanggung jawab penegakan hukum. "Saya tidak persoalkan itu, tapi kenyataannya tumpang tindih menumpuk peraturan, perlu ada bantuan pakar-pakar untuk mempercepat semua. Kita ingin masalah di Indonesia cepat turun," tegas Prabowo.

Sementara itu, Jokowi menjelaskan, perbedaan pendapat antarmenteri di Kabinet Kerja merupakan hal biasa dan menjadi dinamika dalam setiap rapat yang dia pimpin. "Ya kalau ada perbedaan-perbedaan seperti itu, saya kira dalam dinamika sebuah di rapat-rapat. Saya persilakan kok. Menteri-menteri itu debat, saya persilakan, saya dengarkan," kata Jokowi menanggapi pertanyaan capres Prabowo.

Dalam sesi tanya-jawab antarpasangan calon tersebut, Prabowo menanyakan pendapat Jokowi terkait adanya perbedaan data stok beras di tanah air yang menyebabkan Pemerintah mengimpor beras. "Di antara menteri-menteri Bapak itu berseberangan. Ada yang mengatakan?persediaan beras cukup, tapi mau impor beras. Bagaimana pejabat yang bapak angkat, termasuk Dirut Bulog, Pak Buwas, mengatakan cukup, Mentan bilang cukup; tapi Mendag izinkan impor pangan banyak. Ini membingungkan?" tanya Prabowo kepada Jokowi.

Jokowi menjawab bahwa perbedaan pendapat di kalangan menteri-menterinya merupakan hal biasa, namun ketika sudah mencapai keputusan, maka itu harus dijalankan oleh jajarannya. "Ada yang mau tidak impor, ada yang mau impor; tetapi kalau sudah diputuskan ya memang harus dijalankan. Nanti kalau sudah rampung debatnya baru saya putuskan, impor atau tidak itu baru kita putuskan," ujarnya.

Jokowi juga membantah ada konflik kepentingan di jajaran menteri-menterinya dalam menentukan kebijakan pemerintah. "Kalau memang ada, dan bapak (Prabowo, Red) memiliki bukti-bukti yang kuat, ya jalankan saja mekanisme hukum. Dilaporkan saja ke polisi, laporkan saja ke KPK, laporkan saja ke Kejaksaan kalau memang ada buktinya," kata Jokowi menanggapi pertanyaan Prabowo.

Dalam sesi tanya-jawab antarpasangan calon tersebut, Prabowo menanyakan pendapat Jokowi terkait adanya dugaan korupsi dan konflik kepentingan yang dilakukan jajaran menteri, khususnya terkait kebijakan impor pangan. "Apakah bapak (Jokowi, Red) bisa menjamin bahwa pejabat-pejabat yang bekerja untuk bapak benar-benar tidak memiliki kepentingan pribadi dalam kebijakan-kebijakan yang diambil, terutama impor beras, gula dan komoditas yang dirasakan merugikan petani-petani kita?" tanya Prabowo kepada Jokowi.

Jokowi menanggapi pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki beban masa lalu, sehingga dia bisa dengan nyaman memberikan perintah kepada anak buahnya dalam bekerja. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengutarakan, kebijakan Online Single Submission (OSS) merupakan salah satu contoh untuk meminimalkan korupsi, khususnya dalam hal perizinan usaha.

"Dengan OSS ini, yang dulunya kalau orang ingin mencari izin, sembilan izin sampai bertahun-tahun , bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun; izin sekarang, bapak sebagai pengusaha, Pak Sandi sebagai pengusaha, datang ke OSS. Dicoba, bapak datang, bapak tunggu dua jam, izin-izin akan keluar dan bapak bisa langsung memulai usaha," kata Jokowi.

Dalam debat itu, Jokowi menyinggung soal adanya juru kampanye Prabowo-Sandi yang melakukan operasi plastik setelah sebelumnya dinyatakan dianiaya. Hal tersebut dikatakannya saat menanggapi pernyataan Prabowo yang menyatakan bahwa terdapat Kepala Desa di Jawa Timur yang ditangkap karena mendukung pasangan calon nomor urut 02. "Jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo, karena kita ini adalah negara hukum ada prosedur hukum, ada mekanisme hukum yang bisa kita lakukan kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat hukum," katanya.

Kemudian, Jokowi menyinggung adanya juru kampanye pasangan calon nomor urut 02 yang melakukan operasi plastik setelah sebelumnya dinyatakan dianiaya. "Misalnya, ini katanya dianiaya mukanya babak belur, kemudian konferensi pers bersama-sama akhirnya apa yang terjadi ternyata operasi plastik, kalau ini negara hukum, kalau ada bukti-bukti silakan lewat mekanisme hukum laporkan dengan bukti-bukti yang ada gampang sekali kok. Negara hukum ini kenapa harus menuduh-nuduh seperti itu," ucap Jokowi.

Terkait dengan isu terorisme, Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia sudah banyak dijadikan contoh oleh negara-negara lain dalam menangani terorisme. "Negara kita sudah banyak dijadikan oleh negara-negara lain dalam menangani terorisme. Kita tidak hanya melalui pendekatan hukum yang tegas tetapi juga ada pendekatan yang persuasif melalui pembinaan agama, kemudian ekonomi dan sosial," ujarnya.

Menurut dia, yang paling penting adalah aparat harus dibekali pengetahuan mengenai HAM. ”SOP (standar operasional prosedur) juga harus berbasis HAM dan Undang-Undang Terorisme yang sudah ada pada 2018 yang lalu juga menitikberatkan pada pencegahan, pada pendekatan sosial, pada pendekan ekonomi. pada pendekatan budaya, pada pendekatan keagaaman, dan juga yang lebih penting juga ada transparansi saat proses penindakan," tuturnya.

Saat memberikan ‘closing statement’ pada acara debat Jokowi-Ma'ruf Amin menegaskan bahwa mereka tidak mempunyai ‘potongan’ diktator atau otoriter. "Kami tidak ingin banyak bicara. Kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter," katanya.

Selain itu, Jokowi juga menyatakan bahwa dirinya dan Ma'ruf Amin juga tidak mempunyai rekam jejak melanggar HAM, "Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan, kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi, Jokowi-Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi dan akan kami akan gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini," ucap Jokowi.

Sementara Prabowo menyatakan bahwa ciri khas negara berhasil adalah

lembaga-lembaga penegak hukum harus kuat. "Ciri khas negara berhasil adalah harus swasembada pangan, bahan bakar, air bersih, dan juga lembaga-lembaga pemerintahan harus kuat terutama lembaga-lembaga penegak hukum," kata Prabowo.

Prabowo menyatakan bahwa hakim, jaksa, dan polisi harus unggul, harus baik dan tidak boleh sama sekali diragukan integritasnya. karena itu, dalam menghadapi masalah hukum, masalah korupsi, masalah HAM dan masalah terorisme, pihaknya ingin menyelesaikan dari muara masalah. "Muara masalah, menurut kami adalah kita harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup semua petugas yang punya wewenang, mengambil keputusan sehingga dia tidak bisa dikorupsi, dia tidak bisa tergoda oleh godaan-godaan koruptor atau yang akan menyogok atau mepengaruhi dia, ini strategi kami," katanya.

Prabowo-Sandi ingin melakukan sinkronisasi aturan demi mengatasi tumpang tindihnya aturan perundangan. "Kami akan berdayakan badan pembinaan hukum nasional, perkuat pakar-pakar hukum terbaik untuk siknronisasi, penyelarasan sehingga undang-undang di pusat tidak bertabrakan dengan undang-undang di daerah ini memang sulit pekerjaan besar tapi harus tahu sistem hukum di Indonesia," kata Prabowo saat menjawab pertanyaan pertama dari moderator dalam debat capres-cawapres putaran pertama.

"Kepastian hukum penting bagi warga pelaku usaha, tapi banyak peraturan perundangan tumpang tindih, apa strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut?" tanya Ira Koesno, moderator.

"Antisipasi publik juga penting, libatkan ahli universitas daerah dan pusat, karena banyak produk hukum diterbitan pemda dan DPRD, dan akan dipimpin oleh pemimpin utama presiden dan wakil presiden, akan memastikan sinkronisasi untuk menghadirkan kepastian hukum," jawab Sandi.

Menurut dia, hukum seharusnya bukan hanya untuk orang kaya, tapi bagi seluruh lapisan masyarakat. "Peluang untuk seluruh investasi, negara kaya raya menyisakan banyak masalah, peluang usaha susah didapat karena ketidakpastian hukum," ucap Sandi.

Ia menegaskan bahwa di bawah pemerintahan Prabowo-Sandi hukum akan disinkronkan dan kepastian hukum akan dipastikan. "Investasi, kesejahteraan masyarakat, kami pastikan akan di bawah Indonesia menang, Prabowo-Sandi Indonesia adil-makmur," tegas Sandi.

Prabowo menegaskan, jika dirinya terpilih akan memecat aparat yang melakukan diskriminasi dalam penegakan hukum."Saya akan instruksikan saya akan tegaskan, bahwa tidak boleh diskriminasi atas suku apa pun, agama apa pun, etnis apa pun, jadi intinya, aparat itu tanggung jawab kepala eksekutif, yang menyimpang saya akan pecat," katanya.

Prabowo menyampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan terkait hak asasi manusia (HAM). Dalam sesi tersebut, kedua pasangan calon ditanyakan strategi mengatasi adanya diskriminasi dan persekusi. Prabowo mengatakan, dalam sistem bernegara, presiden merupakan pejabat tertinggi dalam penegakan hukum. Untuk itu, presiden harus tegas. Prabowo akan memastikan instruksi melarang adanya diskriminasi dan persekusi dan melakukan penataran kepada seluruh aparat.

Prabowo juga mempertanyakan kinerja Jokowi dalam memberikan jabatan penting kepada anggota, bahkan pengurus partai politik yang diduga akan menimbulkan konflik kepentingan. "Bagaimana tanggapan bapak (Jokowi, Red) bahwa jabatan yang penting itu diserahkan kepada kader yang aktif dari partai politik dan bukan seorang yang benar-benar netral?" tanya Prabowo.

Menurut dia, selama empat tahun Jokowi memimpin ada kesan bahwa penegakkan hukum dan keadilan hanya masih timpang. "Sekarang ini kesan bahwa penegakkan hukum keadilan itu hanya untuk orang kuat atau orang kaya yang punya koneksi," ujar Prabowo.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengatakan sebuah jabatan itu harus diberikan kepada orang yang kompeten. "Karena jabatan harus diberikan kepada orang yang kompeten dengan proses panjang yang transparan," kata Jokowi.

Menurut dia, proses rekrutmen yang mengacu pada kompetensi, integritas dan kapasitas, tidak hanya berlaku kepada orang yang bukan berasal dari partai. "Banyak kok yang berasal dari partai yang dalam memimpin kita sangat baik dan legendaris," ujar Jokowi.

Jokowi kemudian memberikan contoh mantan Jaksa Agung Republik Indonesia Baharudin Lopa (almarhum) yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)."Pak Baharudin Lopa bertugas dengan sangat baik," tukas Jokowi.

Prabowo menilai bahwa adanya ketakutan para birokrat atas masa depan mereka yang memicu tindak pidana korupsi atau tindak pidana suap. "Yang saya lihat dan pelajari dari kasus di banyak negara, walaupun ada tunjangan, tapi tetap ada ketakutan akan masa depan mereka, sehingga memunculkan sikap ragu-ragu dan tidak kuat akan godaan atau tawaran pihak swasta," ujarnya.

Menurut Prabowo, dari ketakutan itulah muncul sikap atau tindakan di luar kepentingan rakyat atau di luar kepentingan umum. Mendukung pernyataan Prabowo, Sandi kemudian membagi pengalamannya ketika menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Sandi menjelaskan, dengan melakukan pencatatan aset negara, DKI Jakarta menjadi kota besar dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian. "Predikat itu digunakan untuk memotivasi para ASN" katanya. Sandi berpendapat dengan menggunakan teknologi informasi aset negara dapat diketahui dan akan menjadi lebih sulit untuk dikorupsi.

Prabowo-Sandi mengatakan, prasyarat negara yang berhasil adalah kepastian dan penegakan hukum. "Saudara-saudara sekalian kepastian hukum, penegakan hukum, institusi-institusi hukum terutama hakim, jaksa, dan polisi adalah prasyarat bagi suatu negara yang berhasil," kata Prabowo saat memberikan pernyataan penutup.

Karena itu, kata dia, apabila diberi mandat dari rakyat hal tersebut yang akan diperkuat oleh dirinya bersama Sandia. "Hal ini akan kami perbaiki, terutama kami akan bicara realistis untuk orang supaya kuat supaya tidak korup ini yang harus kita bangun penyelesaiannya, jadi yang kami ingin adalah bicara akar penyelesaian masalah kita tidak mau cari kesalahan-kesalahan kecil atau kita mengatakan ini salah itu siapa yang salah, tidak," tuturnya.

Pihaknya menginginkan memperbaiki persoalan bangsa dari akar masalahnya. "Karena itu kami bertekad untuk menghentikan kebocoran, kami bertekan menaikkan 'tax ratio', kami yakin negara ini sangat-sangat kaya tetapi terjadi kebocoran-kebocoran kekayaan, kekayaan kita mengalir ke luar negara ini bukan salah siapa saja," ucap Prabowo.

Menurut Prabowo, hal tersebut sebagai kesalahan bersama dan juga kesalahan elite. "Ini salah kita bersama sebagai bangsa dan ini kesalahan elite yang membiarkan ini sudah puluhan tahun, kita mau cari?jalan keluarnya, kita perbaiki, kita lipatgandakan gaji hakim, jaksa, dan polisi," ucap Prabowo.

Dengan demikian, kata dia, diharapkan nantinya akan ada lembaga hakim, lembaga polisi, dan lembaga jaksa yang tidak dapat dikorupsi. "Mereka 'the incorruptible of our country' kita harus cari 'the best and brightest' untuk di lembaga-lembaga itu supaya mereka menjadi pilar sehingga kita bebas dari korupsi," ujar Prabowo.

Menurut pengamat terorisme dari the Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya dari awal sesi sampai berakhir kedua paslon sama-sama belum terlihat bisa menampilkan konstruksi pemikiran yang komprehensif, runut, dan sistematis. "Simpel saja dimana hal tersebut bisa dilihat tak ada ekspos ke ruang publik persoalan hulu sampai hilir akar terorisme, paradigma mendeskrisipkan terorisme, serta solusi-solusi praktisnya untuk mencegah, menindak dan relevansinya dengan amanah UU Terorisme, UU HAM dan criminal justice system yang berlaku di negara hukum seperti Indonesia," kata Harits saat dihubungi INDOPOS, Kamis (17/1/2019).

Ia menegaskan, paparan kedua paslon masih jauh dari espektasi publik yang berharap narasi mereka bernas, tuntas dan fundamental. "Saya melihat debat fokus terkait isu terorisme kurang menarik. Publik disuguhi narasi yang kurang elaboratif, disamping karena kedua paslon juga kurang condong bahas isu tersebut. Bisa jadi memang soal terorisme bukan soal fundamental yang di hadapi bangsa Indonesia dibandingkan persoalan-persolan lainnya: ekonomi, keadilan, pendidikan dan peningkatan kwalitas SDM Indonesia, moral generasi bangsa, kejahatan kerah putih, narkoba yang telah banyak makan korban anak-anak bangsa dan sebagainya," cetusnya.

Dirinya pun menampik jika kurang elaborasinya kedua paslon capres-cawapres dalam menjabarkan terorisme disebabkan minimnya waktu yang disediakan dalam debat. "Sesungguhnya dengan keterbatasan waktu itulah seseorang akan benar-benar di uji level lemah kuatnya kecerdasan dan skill komunikasinya untuk mempresentasikan sebuah narasi yang secara substansi adalah bernas, tuntas, komprehensif dituangkan dalam frase-frase kalimat yang sistematis di sampaikan secara verbal," tandasnya.

Peneliti Indonesia Public Institute (IPI) Jerry Massie dengan tegas menyatakan bahwa jalannya debat sesi pertama adalah milik Prabowo-Sandi. "Saya salut Prabowo ternyata menunjukkan ketenangannya dan tidak  tidak out of control. Dia lebih tertata pembicaraannya dibanding Jokowi," kata Jerry kepada INDOPOS.

Selain itu, tampilnya Jokowi dengan memakai teks, kata Jerry juga membuat penilaian publik terhadap penguasaan ilmu seorang petahana tidak terlihat.  "Seharusnya sebagai seorang yang masih menjabat presiden, Jokowi harus lebih menguasai apa yang terjadi di negeri ini . Dan saya yakin publik akan menilai kurang dengan adanya pembacaan teks oleh Jokowi saat debat," jelasnya.

Meski begitu, dari debat ini, dirinya tetap menyayangkan kedua paslon capres dan cawapres tak menampilkan isu-isu panas dari tema debat pertama. "Isu kasus kekerasan terhadp penyidik KPK Novel Baswedan, isu HAM 98, maraknya OTT Kepala Daerah, tak dijelaskan secara gamblang penyelesaiannya," tegasnya.

Memasuki sesi keenam, yakni saling lempar pertanyaan, kedua paslon juga terlihat terkesan ewuh pakewuh. "Kedua paslon terlihat baper, sungkan menjaga kesantunan. Seperti keduanya satu pola kalau dalam tinju gaya boxer, dan tidak membuat daya tarik untuk ditonton. Semoga saja di debat berikutnya tidak seperti ini," pungkasnya.(ant/dil)

Berita Terkait


Baca Juga !.