Headline

Diduga Puluhan Penyumbang Fiktif, Kubu Jokowi dan Prabowo Terancam 2 Tahun Bui

Redaktur: Novita Amelilawaty
Diduga Puluhan Penyumbang Fiktif, Kubu Jokowi dan Prabowo Terancam 2 Tahun Bui - Headline

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat debat perdana capres-cawapres di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) malam. Foto: Ismail Pohan/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan belasan penyumbang fiktif dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) peserta Pilpres 2019. 

Manajer Pemantauan Seknas JPPR Alwan Ola Riantoby mengungkapkan, format LPSDK yang dibuat kubu Jokowi - Ma'ruf Amin maupun Prabowo - Sandiaga tidak sesuai dengan aturan PKPU No 34 Tahun 2018. Aturan ini mengharuskan penyumbang mencantumkan identitas seperti, NPWP, KTP, dan alamat peyumbang. 

Akan tetapi, Alwan membeberkan, puluhan penyumbang kedua paslon tidak melampirkan identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

"Hal ini bertentangan dengan Pasal 335 Ayat 4 UU 7/2017. Kondisi ini tentu menyulitkan masyarakat dalam melakukan investigasi lapangan terhadap sumbangan dana kampanye," ungkap Alwan di Kantor Baqaslu RI Thamrin Jakarta, Senin (21/1/2019).

Ia menengaskan, kedua paslon terancam pidana pemilu sesuai perintah UU 7/2017 Pasal 497. Dalam aturan ini disebutkan, setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Selain itu, Alwan melanjutkan, dalam Pasal 496 menegaskan bahwa peserta pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atan ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

"Maka dapat dikatakan ada potensi dugaan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh Pasangan calon Jokowi- Ma'ruf dan Pasangan calon Prabowo-Sandi dalam hal kebenaran identitas penyumbang dalam laporan LPSDK," cetus Alwan.

Dalam penelusuran dokumen LPSDK, JPRR menduga kubu Jokowi - Ma'ruf Amin menerima 18 penyumbang fiktif perseorangan. Sedangkan paslon Prabowo - Sandiaga diduga menerima dana dari 14 penyumbang fiktif, dua diantaranya merupakan penyumbang kelompok dan sisanya penyumbang perseorangan. (jaa)

Berita Terkait


Baca Juga !.