Headline

Tanpa Landasan Hukum, Jokowi Bisa Kangkangi Hukum bila Tetap Bebaskan Ba'asyir

Redaktur: Ali Rahman
Tanpa Landasan Hukum, Jokowi Bisa Kangkangi Hukum bila Tetap Bebaskan Ba'asyir - Headline

Yusril Ihza Mahendra menjenguk Ustadz Abu Bakar Baasyir di LP Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.

INDOPOS.CO.ID - Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickad Hadjar menilai, rencana pembebasan ustadz Abu Bakar Ba'asyir tanpa syarat oleh Presiden Joko Widodo bisa membuat kekacauan sistem hukum negara ini.

Sebab, pada Desember 2018, Ba'asyir telah menolak untuk menandatangani surat pernyataan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 KUHP, salah satunya Ba'asyir menolak berikrar setia pada Pancasila.

Hal ini menjadikan pembebasan bersyaratnya tidak bisa diberikan pada pengasuh Pondok Pesantren Ngruki Solo tersebut. Dengan kata lain, kata Fickar, saat ini tidak ada landasan hukumnya.

"Jika tidak ada landasannya, ini akan mengacaukan sistem, artinya meski dengan pertimbangan kemanusiaan tetap harus ada landasannya, jika tidak Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi atau negara hukum," jelasnya kepada INDOPOS di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Adapun merujuk pernyataan Yusril Ihza Mahendra selaku utusan Jokowi, Ba'asyir tetap bisa memperoleh bebas bersyarat tanpa Pasal 15 a ayat (1) KUHP karena kebijakan khusus dari Presiden Jokowi.

Melihat hal ini, Fickar berpandangan bahwa Presiden harus membuat landasan hukum tersendiri. Aturan itu bisa berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu), Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menkum Ham.

"Aturan ini dijadikan sebagai dasar tindakannya, agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan politik tertentu," jelasnya.

Fickar sebenarnya sependapat dengan alasan pembebasan Ba'asyir dilakukan dengan pertimbangan kemanusian. Akan tetapi, ia menegaskan asas legalitasnya harus tetap diperhatikan karena Indonesia adalah negara hukum.

Ia menjelaskan bahwa dalam koridor negara hukum, Presiden itu sebagai pelaksana UU hanya mempunyai kewenangan membebaskan orang secara terbatas pada grasi dan rehabilitasi, amnesti, abolisi dan pembebasan bersyarat.

"Secara logis yuridis atau akal sehat untuk membebaskan bersyarat saja harus diatur UU, KUHP, apalagi membebaskan tanpa syarat. Hal ini hanya bisa terjadi dinegara kerajaan sebagai pengampunan dari raja," pungkasnya.

Ba'asyir sendiri merupakan terpidana kasus terorisme yang divonis penjara selama 15 tahun. Saat ini Ba'asyir telah menjalani masa hukumannya selama 9 tahun. Pertimbangan kemanusiaan dan kesehatan menjadi pertimbangan Jokowi dalam pembebasan kali ini. (jaa)

Berita Terkait


Baca Juga !.