Headline

Babak Baru Filipina

Redaktur: Juni Armanto
Babak Baru Filipina - Headline

REFERENDUM - Seorang perempuan bercadar menunjukkan ibu jarinya yang sudah dibubuhi tinta di sebuah tempat pemungutan suara di Cotabato, Pulau Mindanao, Filipina selatan, Senin (21/1/2019). (Insert) Sejumlah warga Pulau Mindanao mengantre untuk memberikan suaranya. Foto : Noel Celis/AFP

INDOPOS.CO.ID - Filipina mengalami babak baru. Jutaan rakyat di Mindanao menentukan pilihannya dalam Referendum yang digelar Senin, (21/1/2019). Langkah ini untuk menghentikan konflik berkepanjangan di bagian selatan Filipina. Jika setuju, Bangsa Moro diberikan wewenang khusus dalam memanfaatkan lahan dan sumberdaya.

Sebagian besar memprediksi mayoritas penduduk Mindanao dan sekitarnya mendukung Referendum tersebut. Ini demi tercapainya perdamaian antara pemerintah dengan kelompok separatis.

Apalagi, konflik puluhan tahun telah membuat kemiskinan dan kelaparan hingga menewaskan 120 ribu orang, serta membuat 2 juta orang mengungsi. Perdamaian pun menjadi jalan keluar paling dibutuhkan saat ini.

”Ini adalah jajak pendapat yang sangat penting. Yang akan membentuk sebuah pemerintahan partisipan. Yang akan menjamin semua orang didengar, dan tidak ada yang diabaikan,” kata Rufa Cagoco-Guiam, pengamat konflik Mindanao dari Peacebuilding Institute Foundation, kemarin.

Perdamaian sejatinya telah diserukan sejak 22 tahun lalu ketika Rodrigo Duterte masih menjadi Wali kota Davao. Duterte yang kini menjabat sebagai Presiden Filipina dinilai memiliki utang budi kepada Bangsa Moro. Sayangnya, rencana melakukan perdamaian baru bisa dilakukan sekarang.

Pekan lalu Duterte mendesak para pemilih untuk menyetujui rencana perdamaian, serta mendorong terjadinya otonomi agar tercipta pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat muslim di Mindanao. Hal itu dilakukan demi memulihkan kembali dan memberikan kemakmuran di daerah tersebut.

Proses negosiasi sempat mandek pada 2017. Perjuangan untuk perdamaian terganjal oleh para pemberontak yang disebut setia pada pembentukan negara Islam (IS), menduduki Kota Marawi. Dibutuhkan waktu lima bulan, bagi militer untuk melumpuhkan para pemberontak tersebut melalui serangan udara. 

Sejak saat itu seluruh wilayah Mindanao berada dalam darurat militer. Front Pembebasan Islam Moro (MILF) yang antiperang berharap bahwa otonomi akan mengarah pada kemakmuran seluruh masyarakat di Pulau Mindanao.

Namun, pemerintah pusat tetap memegang peran dalam pertahanan, keamanan, kebijakan luar negeri, dan keuangan. Otoritas peralihan akan dijalankan oleh MILF. ”Kami yakin bahwa suara ’setuju’ akan menang,” kata Ketua MILF Murad Ibrahim kepada CNN Filipina, Senin (21/1/2019).

”Jika tidak ada manipulasi. Tidak ada intimidasi, maka akan ada persetujuan yang luar biasa,” tambahnya.

Bukan konflik agama yang sebenarnya terjadi. Perebutan hak atas lahan dan sumberdaya alam (SDA) di Mindanao yang menjadi perang sengit antara pemerintah dengan kelompok separatis. Hingga akhirnya, konflik membuat warga di daerah tersebut jatuh miskin dan kelaparan.

Konflik lahan di Mindanao menjadi salah satu pemicu terbesar kekerasan. Pegiat hak-hak lahan mengatakan, puluhan ribu warga masyarakat adat terusir dari tanah leluhur akibat konflik. Hal itu menyebabkan perluasan terhadap pembalakan hutan serta penggalian oleh perusahaan tambang.

Laporan Karapatan, salah satu organisasi hak asasi manusia (HAM), Filipina adalah negara paling mematikan di Asia. Organisasi yang berbasis di Manila itu menjelaskan, Mindanao menjadi wilayah dengan angka pembunuhan tertinggi tahun lalu. Meskipun, pemerintah menggelar operasi penumpasan setelah penerapan Undang-Undang Darurat Militer pada 2017. Undang-undang itu diterapkan setelah pengepungan mematikan Kota Marawi oleh militan dua tahun silam.

Referendum dinilai tidak hanya menyelesaikan dua kubu yang bersengketa. Namun sekaligus memberikan keadilan bagi Bangsa Moro dan masyarakat adat.

Mindanao merupakan pulau terbesar kedua di Filipina. Sekitar 25 juta orang hidup di sana. Selain itu, Mindanao juga merupakan rumah bagi jutaan kaum Muslim. Wilayah itu juga sangat kaya. Diketahui, cadangan mineral di wilayah selatan Filipina itu mencapai USD 300 miliar. Sekitar 40 persen cadangan mineral di negara tersebut.

”Wilayah baru akan memprioritaskan pembangunan kembali Marawi. Karena parlemen Bangsa Moro akan memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan dana, bagi proyek-proyek yang dianggap penting dan mendesak,” kata Amir Mawallil, ketua kelompok kepemudaan masyarakat di sana.

Ini termasuk dalam investasi yang lebih besar pada pembangunan infrastruktur. Juga pemanfaatan SDA, serta memperluas ekspor buah-buahan dan nikel, sekaligus membangunan industri minyak kelapa.Hasil pemungutan suara diperkirakan akan diketahui pada Jumat (25/1/2019) depan.(ant)

Berita Terkait

Internasional / Kota Kecil di Filipina Larang Warganya Bergosip

Raket / Indonesia Sanggup Gantikan Filipina

Total Sport / SEA Games 2019 Tetap di Filipina

All Sport / Incar Satu Emas, Waspadai Thailand


Baca Juga !.