Headline

Pembebasan Ustad Ba’asyir Jadi Isu Internasional

Redaktur: Juni Armanto
Pembebasan Ustad Ba’asyir Jadi Isu Internasional - Headline

SAMBUT BA’ASYIR - Suasana di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (21/1/2019). Foto : Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO

INDOPOS.CO.ID Rencana pembebasan Ustad Abu Bakar Ba’asyir menjadi isu internasional. Sejumlah media asing seperti Australia dan Amerika Serikat (AS) memberitakan pembebasan

Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah itu dari Lapas Teroris Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pemberitaan itu mendapat respon dari pihak keluarga Ustad Ba’asyir. Mereka merasa kecewa lantaran mengaitkan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah itu dengan aksi terorisme di Indonesia. ”Kita tahu setelah berita ini mulai tersebar (secara internasional, Red)) ada reaksi dari beberapa negara. Dan mereka menyatakan penolakan (pembebasan Ustad Ba’asyir, Red). Kita tidak ikut campur mereka melakukan penolakan dan sebagainya, karena itu hak mereka,” ujar Abdul Rohim, putra Ustad Ba’asyir mewakili keluarga dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (21/1/2019).

”Tapi yang kami tolak adalah fitnah itu disebarkan ke negara mereka yang bisa berakibat buruk sangka masyarakat di dunia kepada Ustad Ba’asyir. Tadi sudah disampaikan ke beberapa media di Australia dan Amerika yang mencoba mengangkat beliau (Ustad Ba’asyir, Red) terkait dengan bom Bali dan berbagai macam peristiwa di Indoensia,” ujarnya.

Rohim menegaskan bahwa Ustad Ba’asyir tidak terkait pemboman di tanah air. Ini karena secara hukum di Indonesia sudah selesai, sudah selesai penuntutannya, sudah selesai persidangannya, dan kemudian sudah sampai titik vonis. ”Dan perjuangan dari para teman-teman lawyer sampai tahap PK (Peninjauan Kembali) juga sudah dilakukan. Dan itu sudah selesai. Dan seharusnya negara-negara lain menghormati putusan hukum di Indonesia. Bukan malah sekarang dengan kepentingan mereka diangkat-angkat lagi isu itu dengan memojokkan Ustad Ba’asyir. Kami pikir ini adalah fitnah yang dilakukan pihak asing terhadap Ustad Ba’asyir,” katanya.

Dalam hal ini, lanjut Rohim, pihaknya menuntut balik kepada Australia, Amerika, dan seluruh negara untuk menghentikan penyesatan opini keterlibatan Ustad Ba’asyir dalam aksi terorisme di Indonesia. ”Kami tegaskan, dan di depan para lawyer, bahwa Ustad Ba’asyir tidak terlibat kasus teror apapun,” tandasnya.

Senada dengan Ketua Dewan Pembina Tim Pengacara Muslim (TPM) Mahedradata yang menegaskan bahwa Ustad Abu Bakar Ba’asyir tidak pernah terlibat dalam kasus terorisme di Indonesia, termasuk bom Bali satu dan pendanaan militer di Aceh. ”Beliau (Ustad Ba’asyir, Red) tidak tahu bahwa itu pelatihan militer. Yang beliau tahu adalah pelatihan tersebut sebagai kesiapan untuk mujahid yang ingin berangkat ke Palestina. Kemudian, latihan-latihan lainnya yang bersifat sosial seperti palang merah dan sebagainya. Itu  pengertian ustad,” jelasnya.

”Jadi, kalau ada tuduhan bahwa ustad telah mengetahui itu latihan militer untuk membentuk angkatan senjata atau gerilya, ustad tidak akan pernah mau (mengeluarkan pendanaan, Red),” sambungnya.

Mahendradata menyatakan, Ustad Abu Bakar Ba’asyir mengeluarkan pendanaan itu bukan inisiatifnya. Namun itu kesediaan Ba’asyir memberikan sumbangan untuk pelatihan jihad. Ia juga mengatakan, pelatihan jihad tersebut juga diikuti oleh ormas Islam terbesar di Indonesia yang nantinya akan dikirim ke Palestina.

”Ustad sampai bilang tadi, ‘saya kan hanya dimintai sumbangan ya saya sumbang. Karena saya pikir, itu pelatihan untuk jihad. Jadi tidak tahu detailnya’. Dan itu dibilang untuk pelatihan ke Palestina,” ujarnya.

Mahendradata menyatakan, sebelum dipenjara karena kasus terorisme, Ba’asyir diminta mengisi dokumen-dokumen terkait dengan kasus terorisme. Ini karena ustad dianggap sebagai ahli bidang terorisme di Indonesia. ”Saya juga ingat kemarin ustad cerita tentang dokumen- dokumen yang harus ditandatangani napi-napi teroris itu. Rata-rata dimintai pendapat atau opini. Itu kata Ustad Abu Bakar. Jadi ustadz memang dianggap ahli atau mempunyai pengaruh yang cukup luas. Tentunya, ustad juga sudah memberikan pendapatnya terkait lembaran-lembaran yang harus ditandatangani. Ini termasuk upaya radikalisasi diajukan ke ustad. Dikonsulkan ke ustad. Karena, beliau sudah dianggap ahli,” ungkapnya.

Sebelumnya Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison menyatakan keberatan dan telah menghubungi Pemerintah Indonesia pada Sabtu (19/1/2019) lalu terkait rencana pembebasan Ustad Ba’asyir. ”Sikap Australia terhadap persoalan ini tidak berubah. Kami menyatakan sangat keberatan,” ucapnya  kepada media setempat seperti dilansir ABC Australia.

Ustad Ba’asyir dinilai banyak terlibat kasus terorisme di Indonesia. Ba’asyir pertama kali terlibat dalam kasus terorisme pada 18 Oktober 2002. Ustad berusia 80 tahun itu ditetapkan sebagai tersangka atas pengakuan Omar Al Faruq kepada Tim Mabes Polri di Afghanistan terkait jaringan terorisme. Bahkan, di Indonesia, Ba’asyir terlibat bom Bali satu dan pendanaan militer di Aceh.

Tidak Grusa-Grusu

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih dalam terkait pembebasan Ustad Abu Bakar Ba'asyir. ”Pihak keluarga telah meminta pembebasan sejak 2017 karena usia lanjut dan kesehatan yang terus menurun. Atas dasar itu dan alasan kemanusiaan, Presiden Jokowi memahami permintaan keluarga Ustad Abu Bakar Ba'asyir tersebut,” ujar dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Meski demikian, lanjut Wiranto, pembebasan Ustad Ba'asyir juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya seperti kesetiaan terhadap Pancasila, hukum dan sebagainya. "Presiden tidak grusa-grusu (tidak terburu-buru, Red), serta merta, tapi perlu mempertimbangkan aspek lainnya. Karena itu, presiden memerintahkan pejabat terkait meminta kajian mendalam dan komprehensif merespon permintaan itu," katanya.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyebutkan, pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir dilakukan demi dan atas dasar pertimbangan alasan kemanusiaan. "Ya yang pertama memang alasan kemanusiaan. Artinya beliau kan sudah sepuh, ya pertimbangannya kemanusiaan," katanya setelah meninjau Rusun Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Desa Nglampangsari, Cilawu, Garut, Jabar, Jumat (18/1/2019) lalu.

Presiden yang menugaskan kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra untuk mengupayakan pembebasan Ba'asyir membenarkan bahwa kondisi kesehatan ustad yang menurun menjadi pertimbangan utama. Meski begitu, ia menegaskan, ada banyak pertimbangan lain yang diperhatikan. "Iya, termasuk kondisi kesehatan masuk dalam pertimbangan itu," ujarnya. Jokowi mengatakan, pembebasan tersebut sudah melalui pertimbangan yang panjang.

Info Grafis : GIMBAL/INDOPOS

Sementara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, pengacara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengatakan, terpidana Ustad Ba'asyir memiliki hak untuk dibebaskan dari kurungan penjara dan tidak bertentangan dengan ketentuan perudang-undangan yang ada. "Wajar saja kalau sana sini terjadi perdebatan tentang pembebasan Ustad Abu Bakar Ba'asyir. Mungkin masih ada pihak yang tidak paham, sehingga berpolemik," katanya di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (21/1/2019).

Secara normatif narapidana memiliki hak bebas, bilamana sudah menjalani dua per tiga masa hukuman dan dinilai baik selama menjalani masa penahanan. Menurut Yusril, hak bebas bagi Ba'asyir sebenarnya sudah harus diterima pada Desember 2018, tetapi ada syarat yang tidak terpenuhi, maka tidak dilaksanakan. Syarat itu adalah Ba'asyir diminta menandatangani pernyataan taat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setia kepada Pancasila.

Ba’asyir menolak menandatangani dua pernyataan tersebut. ”Setelah saya jelaskan bahwa Pancasila dan Islam tidak bertentangan. Ba'asyir pun menyambut dengan pernyataan bahwa hanya mau taat kepada Allah dan setia kepada Islam,” ujarnya.

"Sampai di situ yang tidak mau lagi perpanjang diskusi dengan Ustad Ba'asyir. Sudah jelas bahwa Ba'asyir hanya mau taat pada Allah dan setia kepada Islam. Intinya bahwa Pancasila dan Islam tidak bertentangan," tutur Yusril.

Dua persyaratan yang mengganjal Ba'asyir tersebut di luar kewenangan kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM, bahkan Menteri Hukum dan HAM. "Berdasarkan itu semua, maka solusi hukum untuk Ba'asyir adalah kebijakan presiden. Presiden dapat mengesampingkan peraturan lainnya," tandasnya.

Mengenai adanya pihak yang menafsirkan bahwa pembebasan Ba'asyir syarat politik, Yusril mengatakan, memang politik karena sudah masuk kewenangan kepala pemerintahan tertinggi di negeri ini, yakni presiden. Pembebasan Ba'asyir tidak bertentangan dengan ketentuan lain yang tidak membolehkan terpidana narkotika, terorisme dan pencucian uang memperoleh remisi maupun pembebasan bersyarat. Ini karena Ba'asyir sudah menjalani proses hukum sebelum undang undang tersebut disahkan. "Perundang-undangan atau peraturan apa pun tidak dapat berlaku surut. Ini yang harus dipahami semua pihaknya," tegas Yusril.

Hal yang paling prinsip dari Presiden Jokowi terkait pembebasan Ba'asyir adalah sudah usia lanjut 80 tahun, sakitnya semakin serius dan cinta ulama. "Presiden Jokowi tidak tega seorang ulama dipenjara di usia sepuh. Alasan kemanusiaan mendasari pembebasan Ba'asyir," tambah Yusril.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai rencana pembebasan Ustad Ba'asyir tanpa syarat oleh Presiden Jokowi bisa membuat kekacauan sistem hukum negara ini. Sebab, pada Desember 2018, Ba'asyir telah menolak untuk menandatangani surat pernyataan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 KUHP, salah satunya Ba'asyir menolak berikrar setia pada Pancasila. Ini menjadikan pembebasan bersyaratnya tidak bisa diberikan kepada Ba'asyir. Dengan kata lain, saat ini tidak ada landasan hukumnya.

"Jika tidak ada landasannya, ini akan mengacaukan system. Artinya meski dengan pertimbangan kemanusiaan tetap harus ada landasannya, jika tidak presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi atau negara hukum," jelasnya kepada INDOPOS di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Adapun merujuk pernyataan Yusril Ihza Mahendra, Ba'asyir tetap bisa memperoleh bebas bersyarat tanpa Pasal 15 a ayat (1) KUHP karena kebijakan khusus dari Presiden Jokowi. Melihat hal ini, Fickar berpandangan bahwa presiden harus membuat landasan hukum tersendiri. Aturan itu bisa berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu), Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menkum Ham. "Aturan ini dijadikan sebagai dasar tindakannya, agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan politik tertentu," jelasnya.

Fickar sebenarnya sependapat dengan alasan pembebasan Ba'asyir dilakukan dengan pertimbangan kemanusian. Namun asas legalitasnya harus tetap diperhatikan karena Indonesia adalah negara hukum.

Ia menjelaskan bahwa dalam koridor negara hukum, presiden itu sebagai pelaksana UU hanya mempunyai kewenangan membebaskan orang secara terbatas pada grasi dan rehabilitasi, amnesti, abolisi, dan pembebasan bersyarat. "Secara logis yuridis atau akal sehat untuk membebaskan bersyarat saja harus diatur UU, KUHP, apalagi membebaskan tanpa syarat. Hal ini hanya bisa terjadi di negara kerajaan sebagai pengampunan dari raja," pungkasnya.

Ba'asyir sendiri merupakan terpidana kasus terorisme yang divonis penjara selama 15 tahun. Saat ini Ba'asyir telah menjalani masa hukumannya selama sembilan tahun di Lapas Teroris Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertimbangan kemanusiaan dan kesehatan menjadi pertimbangan Jokowi dalam pembebasan kali ini.

Besok Diusulkan Bebas

Tim Pengacara Muslim (TPM) mengusulkan Ustad Abu Bakar Ba’asyir akan menghirup udara segar, Kamis (23/1/2019). ”Pekan ini. Kami mengusulkan pada Rabu (23/1/2019) ini keluar. Kami mempersiapkan Rabu. Semoga tidak melenceng,” ucap Mahendradata, ketua Dewan Pembina TPM saat konferensi pers kantornya, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Mahendra juga menuturkan, untuk mekanisme pengeluaran Ustad Ba’asyir masih dibicarakan dengan pihak keluarga. ”Kepulangan beliau Lewat jalur darat atau udara,” imbuhnya.

Sementara itu, Ponpes Al Mukmin Ngruki di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mulai mempersiapkan diri untuk penyambutan kepulangan Ustad Ba'asyir. Terlihat sejumlah pekerja mulai mendirikan tenda di sekitar masjid pondok di Kabupaten Sukoharjo, Senin (21/1/2019). "Kami siapkan tempat di masjid, daya tampungnya lebih dari 1.000 orang, jumlah santri saja sudah ada 600 orang," kata Muchson, pejabat Humas Ponpes Al Mukmin Ngruki.

Ia mengatakan, untuk santri putra akan ditempatkan di masjid lantai bawah, sedangkan santri putri di lantai dua. Sementara untuk mengantisipasi kemungkinan banyaknya orang yang ingin menyambut, pihaknya juga memasang tenda di sebelah masjid. "Ini untuk mengantisipasi kalau sebagian warga ada yang mengikuti penyambutan," katanya.

Sesuai dengan rencana, lanjut Muchson, nantinya ketika sudah sampai di pondok, Ustad Ba'asyir akan langsung masuk ke masjid untuk menunaikan salat dua rakaat. "Kemungkinan akan ada sambutan langsung dari ustad, tetapi kami masih melihat kondisi beliau. Kalau memungkinkan ya sambutan, kalau tidak memungkinkan akan langsung istirahat. Nantinya sambutan akan diwakili pengacara atau keluarga," katanya.

Muchson mengatakan, sejauh ini belum mengetahui kondisi terakhir kesehatan Ba'asyir. Pihaknya juga belum memberikan informasi mengenai rencana kepulangan pengasuh ponpes tersebut kepada para santri. "Belum kami informasikan ke santri, biar mereka fokus belajar dulu," tandasnya.

Sebelumnya, putra Ba'asyir, Abdul Rohim mengatakan, sang ayah akan tinggal di kediamannya di Kompleks Pondok Al Mukmin Ngruki. Sedangkan mengenai aktivitas ke depan, akan lebih banyak beristirahat. "Kondisi sudah tua, sehingga kegiatan dakwah tidak seperti sebelumnya. Beliau akan banyak istirahat di rumah," katanya.

Terkait kesehatan ayahnya, Rohim mengatakan, saat ini dalam kondisi cukup baik. "Kaki beliau yang sebelumnya bengkak saat ini sudah berkurang, tetapi masih sering kram dan pinggang sakit. Memang usia beliau sudah tua, tetapi kesehatan membaik dari sebelumnya," katanya.(bar/ant/jaa)

 

 

Berita Terkait


Baca Juga !.