Megapolitan

Segudang Kendala Proyek Terminal Baru Dan Lahan Belum Resmi

Redaktur: Syaripudin
Segudang Kendala Proyek Terminal Baru Dan Lahan Belum Resmi - Megapolitan

BELUM PASTI - Awak bus menunggu penumpang di Terminal Induk Kota Bekasi di Jalan Cut Meutia, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi yang sudah tak layak. Foto : Risky Andrianto/ANTARA

INDOPOS.CO.ID - Rencana pembangunan Terminal Induk Bekasi di kawasan Jatiwarna, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, belum matang. Pasalnya, rencana pembangunan terminal tipe A itu terganjal Feasibility Studi (FS) atau kajian kelayakan yang dilakukan pada 2010 lalu.

Padahal, pembangunan terminal pengganti Terminal Induk Bekasi yang berlokasi di Jalan Cut Meutia, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, sangat mendesak. Lantaran, terminal lama sudah tidak layak. Selain berada di tengah kota yang jadi penyebab kemacetan, luas terminal tipe C itu hanya 1,3 hektare.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menyiapkan lahan seluas 5 hektare di wilayah Kecamatan Jatiasih untuk membangun Terminal Induk Bekasi yang baru. Lahan itu merupakan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) dari pengembang perumahan yang merupakan kewajiban kepada pemerintah daerah (pemda) setempat.    

”Untuk serah terima lahan dari pengembang untuk pembangunan Terminal Induk Tipe A di wilayah Kecamatan Jatiasih tidak ada masalah,” terang Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi Teguh Indrianto, Senin (21/1/2019). Hanya saja, kendala ada pada studi kelayakan yang dilakukan pada 2010.

Info Grafis : Angga Gumelar/INDOPOS

”Kita belum tahu, apakah FS yang dilakukan sembilan tahun lalu masih layak atau tidak? Masih refresentatif atu tidak?,” terangnya juga. Karena itu, pemda tengah berkomunikasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) terkait kelayakan kajian yang dilakukan 2010 tersebut.

Bila FS dinyatakan tidak layak, kata Teguh lagi, maka mau tidak mau pihaknya harus melakukan studi kelayakan ulang. Kemungkinan, studi kelayakan itu baru bisa dilakukan akhir 2019 karena menunggu alokasi biayai dari APBD Perubahan 2019. ”APBD murni 2019 tidak dianggarkan. FS itu waktunya juga tiga bulan,” ucapnya juga.

Kecuali, katanya lagi, BPTJ memiliki anggaran dan bisa langsung digunakan untuk melakukan kajian yang baru terseb ut. ”Kalau BPTJ miliki anggaran, kemungkinan pembangunan Terminal Induk Bekasi tipe A di kawasan Jatiasih pasti tidak akan ada kendala," katanya juga.

Untuk pembangunan terminal tipe A itu, kata Teguh lagi, pemda hanya berkewajiban menyediakan lahan dan studi kelayakan. Sedang, untuk anggaran pembangunan akan dialokasikan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Jadi, hanya lahan yang tahun ini siap.

”Saya jamin, lahan seluas 5 hektare untuk pembangunan Terminal Induk Bekasi yang baru akan secepatnya diserahterimakan dari pengembang ke pemerintah daerah. Dalam waktu dekat ini pasti diserahkan,” cetusnya.  

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang (DTR) Kota Bekasi Erwin Guwinda mengatakan, sudah ada skenario pembangunan terminal baru di wilayah Kecamatan Jatiasih. Pasalnya, lahan seluas 5 hektare yang akan dijadikan terminal itu kini masih dikuasai pengembang

”Sudah ada rencana serah terima lahan untuk terminal dari pengembang ke pemerintah daerah. Makanya, besok Rabu (23/1/2019) kami akan rapat bersama dengan Kementerian Perhubungan,” katanya, Senin (21/1/2019)

Erwin menambahkan, bila lahan sudah diterima dari pengembang maka pembangunan bisa dimulai tahun ini. 

Dia memprediksi, pihak pengembang yang akan memberikan lahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) itu sudah ada acuannya untuk membuat berita acara serah terima. "Mudah-mudahan bisa cepat selesai serah terima lahannya. Agar pembangunan segera berjalan," tandasnya.

Sebelumnya Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro mengatakan, sebenarnya relokasi Terminal Induk Bekasi ada dua opsi lokasinya. Pertama, ada di wilayah Kecamatan Bantargebang dan yang kedua ada di wilayah Kecamatan Jatiasih. Kedua opsi itu sudah menjadi pertimbangan pemerintah daerah selama ini.

”Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan," katanya. Untuk wilayah Bantargebang, kata Chairoman, secara lokasi paling memadai. Untuk lahan PSU sudah disediakan dari pengembang properti, termasuk Detail Engineering Design (DED) sudah dilakukan.

Hanya saja, kata dia, untuk akses jalan dari tol ke arah terminal membutuhkan pembebasan lahan. ”Jadi ada tambahan pembebasan lahan untuk bus dan kendaraan untuk masuk ke terminal," ujarnya. Bahkan, kata Chairoman juga, untuk lahan terminal seluas 5 hektare di wilayah Jatiasih sampai sekarang belum ada kejelasannya. ”Lahan itu masih dikuasai perorangan,” tandasnya.(dny)

 
 
 

 

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Relokasi Terminal Terganjal


Baca Juga !.