Nasional

OSO Pastikan Tak akan Mundur dari Ketum Hanura

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
OSO Pastikan Tak akan Mundur dari Ketum Hanura - Nasional

OGAH MUNDUR - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang. Foto: Jaa Rizka Pradana/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Oesman Sapta Odang (OSO) dipastikan tidak akan menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum (Ketum) di Partai Hanura ke KPU. Padahal, hari ini merupakan batas akhir yang diberikan untuk bisa menjadi caleg DPD RI dengan berkirim surat tersebut.

"Ya benar (tidak akan menyerahkan surat ke KPU, red)," ungkap Kuasa Hukum OSO, Herman Kadir saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Ia menegaskan, pihaknya akan tetap melakukan langkah hukum berikutnya untuk mengupayakan OSO lolos sebagai caleg tanpa harus mengundurkan diri. Beberapa hal yang telah dilakukan yaitu melaporkan KPU ke Polda Metro Jaya dengan tudingan tidak mau melaksanakan putusan peradilan tentang pencalonan OSO sebagai caleg DPD.

Lalu Herman juga telah berkirim surat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar mereka menegur KPU untuk melaksanakan putusan PTUN No. 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT. Adapun isi putusan PTUN memerintahkan KPU untuk mecabut Surat Keputusan KPU No. 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) perseorangan peserta pemilu anggota DPD.

Langkah hukum berikutnya, kabarnya Herman juga akan melaporkan KPU ke DKPP. Namun hingga saat ini belum ada laporan masuk ke lembaga tersebut."Belum ada laporan soal Pak OSO. Kami tentunya secara terbuka menerima pengaduan dari masyarakat, dari parpol," ungkap Anggota DKPP Alfitra Salam.

Polemik ini kembali memanas setelah KPU tetap bersikeras berpegang pada putusan Mahkamah Konsitusi (MK) No 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

Padahal, dalam sidang administrasi, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memasukkan nama OSO di DCT pileg dengan syarat harus mundur ketika terpilih menjadi anggota DPD. (jaa)

 

Berita Terkait

Headline / Perppu Mampu Atasi Kurangnya Kertas Suara

Politik / KPU Kesulitan Masukkan Data Penghuni Lapas ke DPTb

Nasional / Papua Barat Belum Terima Surat Suara


Baca Juga !.