Headline

Aliansi Mahasiswa Kritisi Debat Perdana, Jokowi-Ma'ruf Dipuji

Redaktur: Redjo Prahananda
Aliansi Mahasiswa Kritisi Debat Perdana, Jokowi-Ma'ruf Dipuji - Headline

Kiri ke kanan: Presiden DEMA Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta, Ali Alatas; Ketua DEMA Universitas UIN Jakarta, Ahmad Nabil Bintang; Presiden Mahasiswa Universitas Islam Jakarta, Habibullah dan Presiden Universitas Paramadina, Nasrullah Hamid dalam sebuah diskusi di Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (22/1/2019).

INDOPOS.CO.ID - Koordinator Aliansi Mahasiswa Peduli HAM (AMPUH) mengapresiasi pidato penutup yang disampaikan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo yang menegaskan bahwa dirinya bersama dengan calon wakil presiden Ma'ruf Amin tidak memiliki rekam jejak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kami percaya itu karena kami tidak pernah melihat rekam jejak Jokowi yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM," kata Koordinator Aliansi Mahasiswa Peduli HAM, Ahmad Nabil Bintang dalam sebuah diskusi di Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (22/1/2019).

Sedangkan terkait masalah korupsi, Presiden Mahasiswa Universitas Paramadina, Nasrullah Hamid mengatakan Jokowi dan Ma'ruf Amin tidak memiliki rekam jejak melakukan korupsi.

Selain itu, ia menyoroti solusi yang diungkap Prabowo untuk mengatasi korupsi yaitu dengan menaikkan gaji pejabat negara yg berasal dari kenaikan rasio pajak.

"Saya menilai para pejabat yang melakukan korupsi sudah memiliki penghasilan yang lebih dari cukup, untuk eselon 1 gajinya diatas Rp 50 juta per bulan tapi tetap saja ada yg korupsi. Apalagi jika harus menaikkan pajak untuk membayar peningkatan gaji pejabat kami mahasiswa akan menolak keras lanjutnya," paparnya.

Ketua BEM Universitas Islam Jakarta (UIJ) Habibullah menyoroti sikap Prabowo Subianto ketika Jokowi membuka fakta bahwa Partai Gerindra adalah partai terbanyak calonkan mantan koruptor yang dijawab dengan pandangan menyesatkan bahwa jika korupsi jumlah kecil tidak apa apa.

"Sungguh jika dikembangkan sikap permisif begini akan membiasakan diri pejabat lakukan korupsi yang lebih besar. Perkataan Prabowo bahwa Presiden adalah Chief of Law Enforecement ini berpotensi intervensi hukum padahal Presiden adalah eksekutif bukan yudikatif," pungkasnya. (jaa)

 

Berita Terkait


Baca Juga !.