Nasional

KPK Ancam Anggota DPR Akan Umumkan ke Publik

Redaktur: Nurhayat
KPK Ancam Anggota DPR Akan Umumkan ke Publik - Nasional

Wakil Ketu KPK, Laode Muhamad Syarif. Foto : IST

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumumkan nama anggota DPR RI beserta nama partai politiknya ke publik. Apabila yang bersangkutan masih tidak mau untuk melaporkan harta kekayaan atau LHKPN ke lembaga antirasuah.

Wakil Ketua KPK, Laode Muhamad Syarif mengatakan, pelaporan harta kekayaan merupakan sebuah kewajiban bagi mereka karena telah diatur oleh undang-undang. Apabila ada anggota DPR RI masih membandel dan tidak ingin melakukan peloporan harta kekayaan, maka KPK melihat anggota DPR RI tersebut ada kecenderungan melakukan tindakan korupsi.

”Saya berharap kepada masyarakat jangan memilih anggota DPR RI yang sekarang kembali mencalonkan diri dan ia tidak melakukan peloporan harta kekayaan ke KPK, karena kewajiban melaporkan harta kekayaan saja tidak dilakukan,” ujarnya, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, mendaftarkan harta kekayaan tidaklah terlalu sulit. Jikapun ada anggota DPR RI yang mengaku tidak paham cara mendaftarkan secara online, atau ada anggota DPR RI yang gaptek, bisa meminta bantuan ke pihak KPK.

”Gaptek itu alasan saja, kalau niatnya benar, jika tidak mampu menggunakan tekonologi bisa meminta tolong. Makanya saya melihat mereka yang tidak melaporkan harta kekayaan itu, cenderung melakukan korupsi,” tegasnya. 

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah merespons laporan KPK bahwa anggota DPR banyak yang tidak melaporkan harta dan aset kekayaannya. Menurut Fahri, rendahnya anggota DPR yang serahkan LHKPN tidak bisa disamakan dengan aparatur sipil negara (ASN).

Fahri menjelaskan, anggota DPR memiliki kekayaan yang dinamis dan beragam, tergantung dari latar belakang masing-masing. ”Kalau ASN tidak dinamis karena mereka dilarang berdagang,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2019). 

Fahri pun mengusulkan agar pelaporan kekayaan anggota DPR tidak dilakukan oleh lembaga yang menangani aset atau pelaporan kekayaan secara umum. Menurutnya, jika digabung dengan ASN yang lain, maka laporan akan terlalu banyak dan para wakil rakyat yang tak melaporkan tidak akan ketahuan.

Berkaca dari kongres di Amerika Serikat, Fahri menyarankan, agar kekayaan anggota DPR dilaporkan pada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Karena menurutnya, laporan kekayaan adalah bagian dari persoalan kehormatan dan memang harus dilaporkan sejak awal. Sehingga ia meminta agar KPK berkoordinasi dengan MKD.

”Saya sendiri melapor dari awal, tapi kalau sampai terlalu detail harus melaporkan gadget sebagainya, menurut saya itu butuh konsep lain,” tutup Fahri. (aen)

 

Berita Terkait

Megapolitan / Neneng Mundur, Isu Mahar Politik Merebak

Nasional / Alat Sadap Dipertanyakan Lagi

Nasional / KPK Periksa Empat Koruptor RAPBD Jambi

Headline / Kasus Dana Hibah Kemenpora, KPK Periksa Dua Tersangka 

Nasional / PSSI Harus Ganti Petinggi


Baca Juga !.