Headline

Pemerintah Indonesia Abaikan Protes Asing

Redaktur: Juni Armanto
Pemerintah Indonesia Abaikan Protes Asing - Headline

Foto : ANTARA

INDOPOS.CO.ID - Pemerintah Indonesia mengabaikan keberatan dunia internasional, termasuk Australia yang paling keras terkait rencana pembebasan terpidana kasus terorisme, Ustad Abu Bakar Ba'asyir. "Kita tidak mempertimbangkan keberatan atau tidak keberatannya negara lain. Sama saja kita juga, bahwa jangan (campuri urusan dalam negeri, Red)," tegas Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Terkait keberatan Australia, JK mengatakan, posisi Negara Kangguru tersebut sama dengan ketika Pemerintah Indonesia menyampaikan protes ketika Australia mengakui Jerusalem sebagai bagian dari Israel. "Sama dengan Australia juga berpendapat, tidak menjadikan protes Indonesia soal Jerusalem itu bahwa harus dipenuhi, kan tidak juga. Jadi sama, permintaan kita soal Jerusalem agar tidak diakui, tapi dia (Australia, Red) tetap akui," jelasnya.

JK mengatakan, pemerintah masih mengkaji ulang mekanisme hukum yang akan diberikan kepada Ustad Ba'asyir untuk dibebaskan. Apabila melalui grasi, Ba'asyir harus menandatangani surat pernyataan untuk taat kepada ideologi Pancasila. Namun, Ba'asyir keberatan untuk menandatangani surat pernyataan taat kepada Pancasila dan hanya bersedia menyatakan diri setia kepada Islam.

"Ya berbeda. Kalau disebut Islam itu sesuai Pancasila, baru bisa seperti itu. Tapi ini Pancasila yang sesuai dengan Islam. Jadi artinya tidak melanggar. Tapi inilah, hukum itu normatif, harus sesuai dengan apa adanya," jelas JK.

Apabila Ba'asyir enggan menyatakan kepatuhannya kepada Pancasila, kata dia, maka keputusan hukum pembebasannya dapat berisiko di kemudian hari. "Kalau tidak memenuhi aspek-aspek hukum, tentu yang minimal itu, agak sulit juga. Nanti di kemudian hari orang (bisa, Red) gugat," tambah JK.

Dia pun menegaskan, pemerintah tidak akan longgar dalam memberlakukan mekanisme hukum untuk pembebasan pimpinan jamaah Ansharut Tauhid tersebut. Sehingga pernyataan setia kepada ideologi Pancasila itu menjadi syarat mutlak untuk pembebasan Ba'asyir. "Tentu tidak mungkin satu orang ini kemudian dibikinkan peraturan, untuk satu orang, tidak bisa lah. Harus bersifat umum peraturan itu," ujarnya.

Dia menambakan, pertimbangan Pemerintah untuk membebaskan Ba'asyir murni didasarkan pada aspek kemanusiaan dan tidak ada sedikit pun ketakutan pemerintah terhadap efek Ba'asyir di kemudian hari ketika sudah dibebaskan."Saya kira Ba'asyir itu kan sudah sekitar delapan tahun dipenjara, tapi tidak ada apa-apa (kejadian terorisme, Red). Jadi bukan soal takut, tidak. Tapi tentu kemanusiaan supaya beliau pada saat-saat di akhir ini, hidup tenanglah," jelasnya.

Senada dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan, pemerintah akan menaati hukum dan peraturan yang berlaku terkait rencana pembebasan Ustad Ba'asyir. "Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat, bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat. Nah syaratnya harus dipenuhi, kalau nggak, kan saya nggak mungkin menabrak," katanya kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Menurut Presiden, salah satu persyaratan dasar dalam pembebasan bersyarat yakni, setia kepada NKRI dan Pancasila. Namun demikian, Ba'asyir enggan menandatangani surat pernyataan setia kepada NKRI.

Presiden menjelaskan, pemerintah terus mengkaji tentang pembebasan bersyarat bagi Ba-asyir tersebut. "Apalagi ini situasi yang 'basic'. Setia kepada NKRI, setia kepada Pancasila, sesuatu yang 'basic'," tandasnya.

Demikian pula ditegaskan, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu bahwa Ustad Ba'asyir harus mengakui ideologi NKRI, yakni Pancasila jika ingin bebas. "Iya dong (harus mengakui Pancasila, Red). Kalau tidak numpang aja. Kalau lama bisa diusir," kata Menhan usai ‘Coffee Morning’ dengan para Atase Pertahanan sejumlah negara sahabat di Kementerian Pertahanan, Jakarta, kemarin.

Menurut Ryamizard, setiap negara memiliki pandangan hidup dan dasar negara atau ideologi. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Dalam pertemuannya dengan sejumlah Atase Pertahanan negara sahabat, tambah Ryamizard, tidak ada protes ataupun dukungan dari para Atase Pertahanan wacana pembebasan Ba'asyir.  "Mereka hanya mendukung setiap upaya pemberantasan teroris di Indonesia," tuturnya.

Ketua Dewan Pembina Tim Pengacara Muslin (TPM) Mahendradatta mengatakan, pihaknya masih berpegangan pada janji Yusril Ihza Mahendra terkait pembebasan Ustad Abu Bakar Ba’asyir. ”Ya kita akan tetap pegang janji Yusril yang katanya adalah persetujuan presiden. Kan dia bilang gitu. Dan kebetulan juga presiden juga memberikan statemen yang sama setelah beberapa hari setalah Yusril ngomong,” katanya saat diketemui INDOPOS di kantornya, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Ia juga tidak akan menanggapi perihal perubahan statemen Presiden Jokowi dalam pembebasan Ustad Ba’asyir. ”Tiba-tiba berubah lagi, saya nggak tau. Nggak perlu saya tanggapi. Saya pegang teguh aja janjinya dengan Yusril dan presiden,” ujarnya.

Selain itu, Mahendra juga menyampaikan, pihaknya akan mengambil sikap jika pembebasan Ustad Ba’asyir tidak dilakukan pada pekan ini.

Pengacara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menyerahkan sepenuhnya rencana pembebasan bersyarat Ustad Abu Bakar Ba'asyir kepada pemerintah. Ia mengaku telah menjalankan perintah Presiden Jokowi secara maksimal.

Ketua Umum PBB itu menghormati segala keputusan pemerintah yang saat ini masih ingin mengkaji kebebasan pengasuh Pondok Pesantren Ngruki Sukoharjo tersebut. "Yang penting bagi saya adalah tugas yang diberikan presiden sudah saya laksanakan. Bahwa kemudian ada perkembangan dan kebijakan baru dari pemerintah, maka saya kembalikan segala sesuatunya kepada pemerintah," ucap Yusril dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Mantan Mensesneg itu juga mengaku telah menelaah dengan sesama isi UU No 12/1995 tentang Pemasyarakatan, PP No 28/2006 dan PP No 99/2012 khusus terkait dengan pembebasan bersyarat.

Menurut Yusril, segala pertimbangan telah disampaikannya kepada presiden dan hasil pembicaraannya dengan Ba'asyir juga sudah dilaporkan. "Marilah kita tunggu perkembangan selanjutnya. Semoga ada keputusan yang terbaik bagi Ustad Baasyir dan bagi kita bangsa Indonesia seluruhnya," jelasnya.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengaku sepakat dengan rencana pembebasan Ustad Abu Bakar Ba’asyir itu. Terlepas dari soal berbahaya atau tidak. Ini karena narapidana terorisme itu sudah menjalani hukuman. Jadi cepat atau lambat, Ba’asyir akan keluar dari lapas. Apalagi tidak mendapat hukuman seumur hidup.

Info Grafis : Gimbal/INDOPOS

Menurutnya, justru langkah pembebasan ini yang kemudian harus diuji apakah berdasar pertimbangan taktis semata atau dilandasi hal strategis terkait penanggulangan terorisme yang komprehensif atau tidak. "Itu yang sering terlewat dari perbincangan soal Ba’asyir. Nah kembali ke soal berbahaya. Jika strategis, tentu ini akan dilanjutkan dengan upaya-upaya lain pasca bebasnya Ba’asyir," ujar Khairul kepada INDOPOS di Jakarta.

Oleh Sebab itu, kata dia, pembebasan Baasyir harus disertai langkah pemerintah dalam penerapan strategi baru dalam penanggulangan terorisme. Strategi itu seperti bagaimana membangun sistem pengawasan yang lebih efektif, namun tak represif. "Pemerintah juga harus menyiapkan skema yang detail soal bagaimana langkah-langkah perlindungan terhadap warga negara atau masyarakat kita pasca pembebasan Ba’asyir," terangnya.

Catatan lain, pertimbangan kemanusiaan pada narapidana kasus terorisme harus pula dibarengi dengan perhatian yang sangat serius pada pemenuhan hak para penyintas sesuai perintah Undang-Undang (UU). Faktanya, hingga sekarang pemerintah belum mampu menjamin terpenuhinya hak kompensasi dan rehabilitasi pada korban teror maupun keluarganya. Hal itu salah satunya disebabkan karena koordinasi yang buruk di antara lembaga-lembaga terkait.

"Artinya, kebijakan kemanusiaan terhadap Ba’asyir harus juga diberlakukan pada para penyintas ini. Selain pemerintah harus makin serius menuntaskan akar-akar persoalan terorisme di Indonesia," jelas Fahmi.

Bila pemerintah merasa khawatir, lanjutnya, tentu publik kemudian bertanya ada apa di balik pembebasan ini? Kekhawatiran itu juga sekaligus menggugurkan klaim keberhasilan program penanggulangan teror yang dijalankan selama ini, termasuk deradikalisasi. "Di sisi lain, ini menunjukkan pemerintah juga tak punya pertimbangan strategis pembebasan ini. Semua taktis semata. Jika itu yang terjadi, saya khawatir langkah itu justru akan buruk ke depan," kata Fahmi.

Tak bisa dipungkiri jika kemungkinan publik merasa cemas. Tapi penjara sejauh ini cukup efektif mengurangi pengaruh Ba'asyir. Komunikasi yang sangat terbatas dan tak intens. Pengorganisasian yang cukup rapi, membuat pengaruhnya secara personal tak lagi menjadi hal paling penting dari aktivitas jaringan kekerasan ekstrem yang dianggap terafiliasi dengannya. "Kalau publik cemas, itu sangat mungkin. Makanya, kita perlu lihat dan uji langkah pemerintah ini. Benarkah ini langkah strategis bagi penanggulangan terorisme atau ini langkah taktis elektoral saja?" tukasnya.

Ustad Ba'asyir merupakan terpidana kasus terorisme yang divonis penjara selama 15 tahun. Saat ini Ba'asyir telah menjalani masa hukumannya selama sembilan tahun di Lapas Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat. Hingga kini, pemerintah masih terus mengkaji upaya pembebasan Ba'asyir.(ant/bar/jaa)

 

Berita Terkait


Baca Juga !.