Daerah

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Akan Bentuk Tim Intelijen

Redaktur: Nurhayat
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Akan Bentuk Tim Intelijen - Daerah

EVALUASI - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basoeki Hadimoeljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana  Doni Monardo, mengikuti rapat kerja dengan Wakil Pimpinan DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).  Foto : Charlie Lopulua/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berencana akan membentuk Tim Intelijen Kebencanaan. Mereka nantinya akan diisi oleh para peneliti yang ahli di bidang geologi, vulkanologi, tsunami dan ahli-ahli di bidang lempeng. Namun, DPR justru menginginkan sistem mitigasi bencana yang diperbaharui terlebih dahulu.

Hal tersebut dilayangkan Kepala BNPB, Doni Monardo saat rapat dengar pendapat dengan tim pengawas penanggulangan bencana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dan Fadli Zon serta dihadiri sejumlah menteri seperti Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial, Agus Gumiwang, Menteri PUPR, Basuki Hadi Muljono dan sejumlah perwakilan terdampak bencana.

Kepala BNPB, Doni Monardo mengatakan, akan membentuk tim tersebut untuk mengintip serta mengantisipasi potensi bencana alam yang akan terjadi di Indonesia. Menurutnya, tim ini akan terdiri dari sejumlah pakar dari berbagai bidang di bawah Deputi I BNPB. ”Ada vulkanolog, pakar gempa bumi, pakar tsunami, pakar pergerakan lempeng bumi, dan lain-lainnya di dalam tim itu,” jelas Doni.

Doni mengatakan, ada bencana atau tidak, pakar-pakar dalam tim itu akan selalu berkumpul dan menyampaikan kajiannya ke publik dalam kurun waktu satu bulan sekali. Sehingga, menurutnya, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang aktual dan lebih akurat mengenai kondisi Indonesia yang memang rawan dengan berbagai bencana alam. ”Tiap bulan tim ini akan sampaikan info ke masyarakat, jadi satu pintu, tidak sendiri-sendiri, jadi ada atau tidak peristiwa bencana tim ini tetap bekerja menyampaikan potensi bencana apa saja yang bisa terjadi, apa yang harus dilakukan masyarakat saat prabencana dan saat bencana terjadi,” paparnya.

Untuk sistem peringatan dini bencana alam yang minim di Indonesia, Doni mengaku, masalah alokasi dana penanggulangan bencana di berbagai wilayah Indonesia masih bermasalah. ”Kalau beli sistem, beli alat kan bukan sekadar bisa membeli tetapi harus memikirkan bagaimana merawatnya, masyarakat juga harus didorong ikut merawat alat-alat itu untuk kepentingan mereka karena selama ini fakta di lapangan mengatakan alat peringatan dini seperti buoy banyak komponennya yang dicuri pihak tak dikenal,” pungkasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan, sebenarnya bukan soal intelijen bencana yang ungensi, akan tetapi, ada tiga hal yang menjadi sorotan DPR dalam penanganan bencana selama ini. ”Ada tiga masalah yakni mitigasi, speed (kecepatan, red) kita bekerja, skenario penyelesaian jangka pendek dan panjang,” ujarnya di lokasi yang sama.

Terkait persoalan mitigasi bencana, sambung Fahri, DPR meminta pemerintah untuk memperbarui sistem yang ada. Mengingat selama ini kurang fokusnya pemerintah dalam persoalan mitigasi bencana di Indonesia. ”Menyediakan alokasi anggaran yang cukup untuk perbaikan dan pengadaan alat early warning system yang dilengkapi dengan pelatihan mitigasi bencana, sehingga kerusakan dan korban bencana dapat diminimalisir,” kata Fahri. 

Sementara soal kecepatan, lanjutnya, DPR meminta pemerintah untuk melakukan percepatan realisasi bantuan bagi korban bencana. Salah satunya dengan memperkuat kewenangan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak bencana. ”Dengan melakukan peninjauan kembali terhadap juknis (petunjuk teknis, Red) yang terkait dengan hunian. Mendorong, kepastian alokasi santunan bagi seluruh korban bencana, serta penguatan peran pemda sebagai pintu utama dalam penyaluran pelayanan dan bantuan di daerah bencana, dengan menampung partisipasi masyarakat dalam dan luar negeri secara luas,” tuturnya.

Terakhir, Fahri menambahkan, pemerintah diminta mengintegrasikan skenario mitigasi bencana, sistem pembiayaan dan sistem penanganan bencana dalam revisi UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. ”Dengan dukungan kepemimpinan yang efektif dalam mitigasi dan sosialisasi yang masif, sebelum dan sesudah terjadinya bencana,” ujar Fahri. 

Terkait permintaan itu, pemerintah yang diwakili oleh Mendagri, Tjahjo Kumolo meminta waktu untuk menjawab. ”Saya menggarisbawahi tadi pimpinan mengusulkan agar dibuat pokja kecil, itu bisa dijawdwalkan ke depan untuk menjawab kesimpulan ini. Sekarang kalau kita jawab akan umum. Jadi beri waktu,” kata Tjahjo.(aen)

 

Berita Terkait


Baca Juga !.