Daerah

Kejagung Tak Hentikan Kasus Mobile 8

Redaktur: eko satiya hushada
Kejagung Tak Hentikan Kasus Mobile 8 - Daerah

BERI PENJELASAN - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019). Foto : Charlie Lopulua/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Komisi III DPR menggelar Rapat Kerja dengan Jaksa Agung HM Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1). Agendanya, membahas evaluasi kinerja Kejaksaan Agung selama ini. Namun, kasus Hary Tanoe berkaitan dengan Mobile 8 justru menjadi pokok pembahasan.

”Saya sempat lihat slide yang tentang beberapa kasus menyita perhatian publik. Saya mau menanyakan dan saya pernah mengikuti kasusnya Pak Hary Tanoe tentang kasus pengemplangan pajak. Itu bagaimana kasusnya?” kata Moreno Soeprapto, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra.

Prasetyo menjawab, sampai saat ini Kejaksaan masih terus mendalami kasus tersebut. ”Mengenai kasus Hary Tanoe berkaitan dengan Mobile 8, ini masih dalam proses penanganan dan memang di sini memerlukan satu pendalaman dan tidak mudah karena harus melibatkan banyak pihak,” jawab Prasetyo.

Meski begitu, Prasetyo menegaskan, pihaknya tidak pernah memberhentikan penyidikan kasus tersebut. Kejaksaan hanya memiliki kendala dalam hal penghitungan. ”Tetapi kasus ini tetap jalan, kita tidak pernah hentikan kasus ini hanya penanganan perlu waktu karena yang kita hadapi adalah hal berkaitan dengan perhitungan dan sebagainya,” ungkapnya.

Terkait dengan penghitungan kerugian negara, sambung Prasetyo, Kejaksaan Agung terus melakukan koordinasi dengan pihak yang mengelola perpajakan. Hal itu dilakukan untuk bisa mengetahui jumlah pasti berapa kerugian negara karena dugaan korupsi tersebut. ”Berkaitan dengan kerugian negara dan kita selalu berkoordinasi dengan pihak pajak tentang besaran dan kepastian jumlah pajak yang dituduhkan pengusaha ini,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga angkat bicara mengenai penyitaan ratusan buku yang mengandung unsur komunisme di Kediri. Menurut Prasetyo, razia diperlukan jika memang buku-buku tersebut memuat ajaran komunisme. ”Mungkin perlu dilakukan razia kalau memang nyata-nyata buku berkonten komunis PKI dan perampasan di manapun buku itu disimpan dan berada,” ujar Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, buku-buku berbau komunisme telah diserahkan TNI ke Kejaksaan. Buku-buku sitaan tersebut akan dikaji oleh tim clearing house. ”TNI sudah menyerahkan kepada kejaksaan dan kejaksaan akan bawa ke clearing house. Kita akan kaji dan kita akan teliti sungguh-sungguh dan cermat tentang isi buku tersebut,” sebut dia.

”Hanya ada alibi dari toko tersebut, buku ini beredar di mana-mana, kenapa hanya saya yang ditangkap. Ada seperti itu, kita sedang kaji dan dalami,” imbuh Prasetyo.(aen)

 

TAGS

Berita Terkait

Nasional / Kejagung Bantah Tolak SPDP

Headline / Istri Chuck Menangis, Dua Jaksa Ditahan

Hukum / Kejaksaan Petakan Ormas Radikal

Nasional / Kejagung Perpanjang Masa Tahanan Mantan Dirut Pertamina


Baca Juga !.