Daerah

Gaji Kepala Daerah Akan Dinaikkan Untuk Hindari OTT KPK

Redaktur: Nurhayat
Gaji Kepala Daerah Akan Dinaikkan Untuk Hindari OTT KPK - Daerah

TERSANGKA - Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin salah satu kepala daerah yang harus mengenakan rompi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah tersangkut kasus dugaan suap perizinan pembangunan proyek Meikarta di Bekasi, Jawa Barat. Foto : Ismail Pohan/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) prihatin dengan terus terjadi kasus operasi tangkap tangan (OTT) para kepala daerah karena kasus dugaan korupsi. Teranyar, Bupati Mesuji, Lampung, Khamami terkena OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alhasil, ke depan pemerintah akan memprioritaskan kenaikan gaji para kepala daerah.

”Nah jika masih saja ada kepala daerah yang melakukan hal tersebut artinya yang bersangkutan telah menyalahgunakan kewenangan dalam memberikan pelayanan. Ini di luar kontrol Kemendagri,” ungkap Bahtiar, Kapuspen Kemendagri kepada wartawan saat mendampingi Mendagri, Tahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Bahtiar mengatakan, terjadinya praktik korupsi tidak terlepas dari timpangnya antara biaya politik dan biaya operasional pejabat kepala daerah dengan penghasilan tetap kepala daerah dan wakil kepala daerah. ”Saya pikir salah satu faktor pemicu kepala daerah selalu mencari-cari sumber pembiayaan alternatif bahkan di luar ketentuan hukum,” ujarnya.

Ke depan, lanjutnya, peningkatan penghasilan tetap kepala daerah atau wakil kepala daerah patut menjadi prioritas. Ini penting agar pemimpin daerah yang dipilih melalui pilkada dengan begitu mahal tidak tumbang karena korupsi. ”Itu pemikiran saya, walaupun hal ini masih harus dikaji mendalam sesuai kemampuan keuangan daerah,” imbuhnya.

Lebih lanjut Bahtiar menjelaskan, jika pemimpin daerah masih mencari sumber pembiayaan alternatif maka akan berdampak kepada aparat di bawahnya. Mereka akan mencari sumber yang dapat memenuhi kebutuhan kepala daerah. ”Jadi dampaknya sistematik, jika kepala daerah tidak memiliki penghasilan tetap yang seimbang dengan kebutuhan sehari-hari kepala daerah,” tuturnya.

Idealnya, tambah Bahtiar, pemimpin daerah dipenuhi kebutuhannya secara sah dari negara sehingga fokus menghibahkan dirinya mengabdi untuk masyarakat. Prinsipnya Kemendagri mendukung penuh segala bentuk dan upaya pencegahan serta penindakan dari tindak pidana korupsi dalam.

Kemendagri, kata dia, juga berkomitmen mendukung penuh terhadap upaya KPK yang terus melakukan pembersihan terhadap praktik koruptif. ”Silakan proses berjalan sesuai aturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah,” tegasnya.

‎Anggota Komisi III DPR RI, Asrul Sani tidak setuju dengan wacana akan menaikan gaji kerpala daerah tersebut. Sebab, kepala daerah memiliki dana taktis yang bisa digunakan tanpa pertanggungjawaban. ”Harus diingat pula mulai dari presiden hingga kepala daerah, sudah disediakan anggaran-anggaran rumah tangga dan ada dana taktis. Itu tidak dipertanggungjawabkan,” kata Asrul, di lokasi yang sama.

Bila ingin menaikkan gaji pokok tersebut, Asrul menyarankan, agar dana taktis tersebut diturunkan jumlahnya. Dia juga menyampaikan, kepala daerah seharusnya tidak memikirkan gaji karena untuk makan pun mereka sudah dijamin negara. ”Kalau gaji naik, maka menurut saya, kebutuhan rumah tangga harus turun. Makan dia kan sudah dijamin negara, termasuk menjamu tamu. Kan beda dengan anggota DPR. Kita jamu sendiri, tak ada dana taktis,” tutur Asrul.

Meski demikian, lanjut politikus PPP itu, DPR tidak serta merta menutup kuping atas wacana tersebut. Anggota dewan ingin mendengar argumentasi dan pertimbangan Mendagri menaikkan gaji kepala daerah.(aen)

 

Berita Terkait

Politik / Evaluasi Pemilu 2019 Baru Dilakukan Awal 2020

Nasional / Bupati Madina Mengundurkan Diri, Ini Kata Mendagri

Politik / “Jika Ada yang Janggal, Silakan Lapor ke Petugas”

Nasional / Larang Tim Pemantau Intervensi

Nasional / Waspadai Ancaman Teror, Perkuat Siskamling

Nasional / Warga yang Belum Rekam E-KTP Tersisa 3,4 Juta Orang 


Baca Juga !.