Daerah

Peleburan BP Batam Ditentang DPR

Redaktur: Nurhayat
Peleburan BP Batam Ditentang DPR - Daerah

RAPAT GABUNGAN - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil mengikuti rapat kerja gabungan dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Kamis (24/1/2019). Foto : Charlie Lopulua/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Meski menuai kontroversi, peleburan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dianggap memiliki nilai positif. Peleburan itu ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pasalnya, selama ini telah terjadi baerbagai masalah seperti tumpang-tindih tata ruang, aset, dan properti di Batam.

Hal itu dilayangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Sekretariat Kabinet di Ruang Rapat Komisi II DPR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/1/2019). 

Menurut Tjahjo, perangkapan jabatan awalnya diusulkan karena terjadi dualisme kepemimpinan di Batam. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai masalah, seperti tumpang-tindih tata ruang, aset, dan properti di Batam. Tak hanya itu, dualisme Pemerintah Kota Batam dan BP Batam membuat rumitnya perizinan. Hal tersebut lantas membuat pertumbuhan ekonomi Kota Batam melambat.

Saat ini, sambung Tjahjo, pertumbuhan ekonomi Batam hanya berkisar direntang 2-5 persen. Padahal, beberapa tahun lalu pertumbuhan ekonomi Batam bisa mencapai 10-12 persen. ”Ini saya kira maksudnya baik, memotong dualisme. Kalau nggak, Batam nggak akan bisa maju,” kata Tjahjo. Kendati demikian, lanjutnya, usulan ini masih terus dikaji oleh pemerintah. 

Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofjan Djalil mengatakan, Dewan Kawasan Batam masih mendiskusikan masalah-masalah yang terkait dengan rencana perangkapan jabatan hingga April 2019.

Sampai tenggat tersebut, kata Sofjan, pengelolaan BP Batam akan dipimpin oleh Kepala BP Batam Edy Putra Irawadi. ”Dewan Kawasan Batam sampai April terus mendiskusikan masalah tersebut. Harus dicari solusi tanpa meninggalkan good governance,” kata Sofyan di lokasi yang sama.

Sementara, anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo menilai, keputusan pemerintah untuk Batam itu berpotensi menabrak sejumlah aturan, seperti UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah serta PP No 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Dia membeberkan, dalam pasal 76 ayat 1 huruf C UU No 23 tahun 2004, disebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara atau daerah atau pengurus yayasan di bidang apapun. ”Apalagi, berdasarkan UU No 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan. Jika Wali Kota Batam menjadi Ex-Officio Kepala BP Batam, akan terjadi kerancuan dalam pelaksanaan UU Perbendaharaan dan Pengelolaan Keuangan Negara,” ujar Firman Soebagyo.

”Wali Kota Batam yang merangkap ex-officio itu sangat berbahaya karena dikhawatirkan akan berpotensi terjadi penyelewengan kewenangan dari walikota,” tambahnya. Oleh karenanya, dia meminta, para menteri yang membahas soal peleburan BP Batam untuk menjelaskan secara detail mengenai konsekuensi-konsekuensi yang ada apabila wali kota menjadi Ex-Officio Kepala BP Batam. Ia menyarankan, agar rencana Wali Kota menjadi Ex-Officio Kepala BP Batam dilupakan saja. Lalu diganti dengan membuat PP yang mengatur mengenai kewenangan.

”Ini kasihan Pak presiden. Saya nggak rela. Kalau presiden saya dijorokin gitu. Ini karena lambatnya pemerintah waktu itu. Seharunya, mengeluarkan PP mengatur kewenangan agar tidak dualisme pembagian wilayah. Bukan jadi ex-officio,” pungkasnya.

Hal senada dilayangkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron. ”Ada beberapa hal yang menjadi persoalan di Batam ini, ada aspek yang menjadi sorotan kami karena terkait rencana ditunjukannya Walikota Batam sebagai Ex Officio Kepala BP Batam,” tuturnya.

Dia mengatakan, kalau rencana ditunjuknya Wali Kota Batam sebagai Ex Officio Kepala BP Batam benar-benar dilakukan pemerintah, maka itu bentuk rangkap jabatan publik dan diduga melanggar UU Pemerintahan Daerah (Pemda).

Menurut dia, pemerintah harus menjelaskan terkait aturan menggabungkan antara regulator dengan operator. ”Apa dengan dijadikan Ex Officio itu, aspek bisnis akan efektif? kalau dulu Batam bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Batam sampai 10-12 persen lalu anjlok 2-5 persen, persoalannya bukan BP Batam dirangkap dengan walikota,” ujarnya.

Selain itu, menurut dia, kalau Wali Kota Batam menjadi Ex Officio BP Batam akan terjadi kerancuan dalam pengelolaan keuangan negara karena diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Herman menambahkan, Wali Kota adalah pejabat politik dan dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. ”BP Batam harus dijauhkan dari kepentingan politik, walikota berasal dari partai politik,” imbuhnya. 

Dari sisi ekonomi, menurut dia, terdapat potensi 'abuse of power' dan itu bahaya sekali bagi sistem tata kelola pemerintahan karena kekuasaan ini akan mudah dimanfaatkan pejabat yang mengelola BP Batam.(aen)

 

TAGS

Berita Terkait


Baca Juga !.