Tak Terima Diolok-Olok, Kemenkeu Meradang

INDOPOS.CO.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kecewa dengan pernyataan Calon Presiden Prabowo Subianto. Kekecewaan itu tumpah menyusul pemberian istilah Menteri Pencetak Utang untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti mengatakan pemberian label itu telah mencederai perasaan pegawai Kemenkeu. Pasalnya, Kemenkeu sebuah institusi negara yang penamaan, tugas, dan fungsinya sudah diatur undang-undang. Karena itu, tidak sepantasnya orang, termasuk Prabowo mengolok-olok nama dan pekerjaan Kemenkeu. ”Apalagi seorang calon Presiden,” tutur Nufransa di Jakarta, Minggu (27/1/2019). Prabowo dalam pidato di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah, Sabtu (26/1/2019) mengolok-olok kinerja Menkeu Sri Mulyani. Olok-olok ia berikan terkait utang pemerintah terus menumpuk.

Berdasar data Kemenkeu menunjukkan, akhir tahun lalu, utang pemerintah mencapai Rp 4.418,3 triliun. Utang itu menanjak Rp 423 triliun dibanding akhir 2017 hanya Rp 3.995,25 triliun. Atas penumpukan utang itu, Prabowo mengatakan Menkeu tidak perlu digunakan lagi. ”Mungkin (enaknya) menteri pencetak utang,” tegas calon presiden (Capres) nomor urut 02 tersebut.

Nufransa melanjutkan masalah utang disinggung Prabowo sudah diatur mekanisme oleh undang-undang. Utang tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan DPR. Persetujuan utang juga dituangkan dalam APBN dalam bentuk undang-undang. ”UU juga merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai di DPR,” belanya.

Selain itu, pelaksanaan UU APBN termasuk utang di dalamnya juga tidak dilakukan secara serampangan pemerintah. APBN dan utang selalu dilaporkan secara transparan dan diaudit BPK. ”Semua urusan negara diatur UU,” tegasnya.

Selain diaudit BPK, Nufransa menyebut utang dan kredibilitas pengelolaan APBN juga selalu dinilai lembaga rating dunia. Hasil penilaian lembaga seperti Moodys, Fitch, S&P, RNI, dan Japan Credit Rating Agency menunjukkan pengelolaan utang pemerintah kredibel. ”Salah kalau dibilang utang negara sudah stadium lanjut, yang benar kondisi keuangan dalam keadaan sehat,” imbuhnya.

Baca Juga :

Nufransa meminta semua capres, termasuk Prabowo untuk berhati-hati dalam memberi pernyataan kepada masyarakat. Capres harus memberi informasi benar kepada masyarakat supaya tidak menyesatkan dan menakut-nakuti rakyat. Polemik soal pernyataan Prabowo bukan kali pertama terjadi.

Sebelum Kemenkeu, kekecewaan atas pernyataan Prabowo juga pernah disampaikan puluhan ribu masyarakat Boyolali tergabung dalam Forum Boyolali Bermartabat. Kekecewaan disulut pernyataan Prabowo soal kesejahteraan masyarakat Boyolali. Prabowo dalam pidato mengatakan masyarakat Boyolali bila masuk ke hotel kemungkinan akan diusir petugas.

Pasalnya, orang bertampang Boyolali tidak mempunyai tampang kaya sehingga bisa masuk ke hotel. Masyarakat Boyolali menganggap pernyataan Prabowo itu sebagai bentuk pelecehan dan karena itu memintanya segera minta maaf. Atas desakan itu, Prabowo akhirnya minta maaf ke masyarakat Boyolali. (dai)


loading...

Komentar telah ditutup.