Pemprov DKI Jakarta Harus Bebas Intervensi

INDOPOS.CO.ID – Pemprov DKI Jakarta dikabarkan akan kembali menggelar rotasi jabatan. Sejumlah posisi pejabat eselon 2 bakal berganti wajah. Sejumlah kalangan berharap, rotasi jabatan tertinggi pratama maupun beberapa golongan dari tingkat eselon 3-4, sesuai dengan tupoksinya.

“Tidak ada alasan untuk menempatkan orang yang bukan bidang dan ahlinya. Harapan kami seperti itu. Jangan sampai timbul kesan ada intervensi pihak-pihak tertentu dalam menentukan posisi pejabat,” ujar Edi Gusyani, direktur eksekutif Aliansi Pemerhati Eksekutif dan Legislatif (APEL) saat berberbincang dengan wartawan, Senin (28/1/2019).

Baca Juga :

Plt Bupati Bekasi Dituding Tabrak Aturan

Edi menilai, dari beberapa rotasi jabatan yang dilakukan Pemprov DKI masih ada sejumlah kejanggalan. “Misalnya dalam lelang jabatan belum lama ini, ada insinyur masuk kandidat kepala dinas kesehatan. Kemudian, kepala dinas bina marga diisi orang yang bukan ahlinya. Hal-hal seperti hendaknya menjadi perhatian serius Pemprov DKI. Jangan sampai terulang lagi,” beber dia.

Menurut tokoh muda betawi berkumis lebat itu, banyak pejabat DKI yang mempunyai kapasitas dan integritas yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Namun karena tidak punya akses kepengambil keputusan akhirnya kariernya mandek. “Beberapa SKPD atau eselon 2 kinerjanya bagus dan harus di pertahankan. Kalau perlu di tingkatkan posisi lebih baik lagi,” tegas dia penuh semangat.

Edi sejak awal konsisten mengawal Gubernur Anies Baswedan sampai akhir jabatan dan menyelesaikan program-programnya untuk rakyat Jakarta. “Jadi tidak ada alasan jajarnya terutama SKPD, dinas, walkot, kasudin, camat dan lurah kerjanya leha-leha. Semua harus bener-bener kerja dengan tanggung jawab sesuai dengan tupoksinya,” tukas dia.(wok)


loading...

Komentar telah ditutup.