Tunggu Surat, Ikuti Instruksi

INDOPOS.CO.ID – PT Jakarta Propertindo (Jakpro) belum menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menangani utilitas yang semrawut di Jakarta. Sekretaris PT Jakpro Hani Sumarmo mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi dari Pemprov DKI. “Kita belum menerima surat resmi untuk menangani utilitas di Jakarta. Jadi kita tunggu,” ujar Hani Sumarmo kepada INDOPOS, Rabu (30/1/2019).

Menurut Hani, PT Jakpro akan mengikuti semua intruksi dari gubernur DKI Jakarta agar penanganan  utilitas semakin baik.“Kita tunggu saja. Apa penugasannya, akan kita jalankan,” ungkapnya. Ketika ditanya lebih jauh terkait teknis penanganan utilitas nanti, Hani enggan berkomentar lebih jauh.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang ditugaskan menangani utilitas adalah PT Jakarta Propertinda (Jakpro) Jakarta Infrastruktur. Ini menjadi bagian dari program Pemprov DKI Jakarta untuk penataan dan kerapihan sarana infrastruktur, seperti jaringan fiber optik, listrik, dan air. “Sehingga dikeluarkannya Ingub 126 Tahun 2018 tentang Penataan Dan Penertiban Jaringan Utilitas,” ujar Hari, melalui pesan WA, Senin (28/1/2019).

Hari mengatakan, pelaksanaan pekerjaan dan pengelolanya adalah pihak yang netral, open access, dan tidak diskriminatif, biaya pekerjaan reasonable, serta tidak memberatkan operator. “Selain itu, juga dapat mengakomodasi kebutuhan ke depan dan kebutuhan operation dan maintenance,” katanya.

Lebih lanjut kata Hari, pemprov ingin adanya kepastian service level agreement apabila terjadi gangguan utilitas akibat pekerjaan lapangan, dan tidak ada bongkar pasang utilitas. “Maka pemprov sebagai fasilitator akan menugaskan BUMD yang akan menjadi operator. Dalam hal ini Jakpro Jakarta infrastruktur,” jelas dia.

Hari juga mengatakan, penertiban dan penataan utilitas dimulai triwulan I 2019. Pada Desember 2018, ada Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 126 Tahun 2018 tentang Penataan dan Penertiban Jaringan Utilitas. Instruksi mengatur supaya seluruh kabel yang menggantung diturunkan. Melalui instruksi itu, lanjut Hari, sudah diatur kluster penataan dan penertiban utilitas. Ia menyebutkan, di Jakarta Timur penertiban dilakukan di 17 lokasi, Jakarta Selatan 15 lokasi, Jakarta Pusat 15 lokasi, Jakarta Barat di 20 lokasi, dan di Jakarta Utara 13 lokasi.

Diungkapkan Hari, sesuai dengan instruksi gubernur, penertiban dilakukan bertahap, mulai triwulan pertama sampai akhir 2019. Namun, diakui Hari, penurunan utilitas tidak bisa asal dilakukan. Pihak Bina Marga mesti menyurati sekitar 20 pemilik jaringan. “Isi suratnya meminta mereka merapikan utilitas milik mereka, Kami memberi mereka waktu satu bulan. “Apabila dalam satu bulan belum beres kami yang memotong-motong ucap,”  Hari.(nas)

Komentar telah ditutup.