Jakarta Raya

Sidang Dugaan Pemalsuan Surat Tanah Berlanjut

Redaktur: Darul Fatah
Sidang Dugaan Pemalsuan Surat Tanah Berlanjut - Jakarta Raya

BERLANJUT-Sidang di PN Jakarta Barat atas dugaan pemalsuan surat tanah. Foto : Joesvicar Iqbal/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Mantan staf pendaftaran dan pemeliharaan data Badan Pertahanan Nasional (BPN) Jakarta Barat Tri Agus Chandra mengakui AJB (Akta Jual Beli) yang digunakan pengusaha bernama Muljono Tedjokusumo telah dipergunakan untuk menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk PT T dan PT MIJ. Demikian diungkapkan Tri saat dihadirkan sebagai saksi perkara dugaan pemalsuan surat tanah dengan terdakwa Muljono Tedjokusumo di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (30/1/2019).

Chandra mengaku, baru mengetahui mengenai kedua HGB tersebut saat diperiksa oleh penyidik kepolisian. Setelah ditelusuri ditemukan adanya HGB 4895 atas nama PT T dan HGB 4894 atas nama PT MIJ yang diterbitkan atas AJB yang sama dengan yang diajukan Muljono untuk menerbitkan sertifikat. "Penyidik yang cari datanya. Kami yang sajikan data. Sebelumnya kita tidak tahu. Mencari, kemudian ditemukan," sebut dia.

Ia juga mengungkapkan, kedua HGB tersebut diterbitkan pada hari yang sama, yaitu 12 Juni 1989. Padahal, Muljono menggunakan AJB yang sama untuk mengajukan menjadi sertifikat pada 2013. Menurut dia, AJB yang sama tidak dapat dipergunakan untuk mengajukan alas hak yang berbeda. Dengan demikian, sertifikat Muljono seharusnya tidak diproses oleh BPN atau dikoreksi jika sertifikat telah terbit.  "Kalau dari awal penerbitannya ketahuan sudah pernah digunakan alas hak sebelumnya, kita tidak proses," sambung Chandra.

Setidaknya ada empat AJB yang diajukan Muljono untuk menjadi sertifikat, yakni AJB nomor 1209 seluas 1.200 meter persegi, AJB nomor 1248 seluas 2.500 meter persegi dan AJB nomor 1242 seluas 3.020 meter persegi serta satu AJB lainnya yakni nomor 1209 seluas 2.504 meter persegi. Keempat AJB tersebut berlokasi di Gang Pandan RT 11/05, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Dalam mengajukan permohonan sertifikat tersebut, Muljono melampirkan surat keterangan kehilangan AJB dari Polres Jakarta Barat. Muljono memberikan kuasa kepada Asmaul Husna untuk mengurus surat ke kelurahan.

Ketua Majelis Hakim pun mengetuk palu dan sidang ditunda tanggal 13 Februari 2019. Sebelumnya diberitakan, pada Rabu (16/1/2019) kembali menggelar sidang kedua kasus mafia tanah dengan terdakwa tersebut.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sterry Marleine dan dua Hakim Anggota Achmad Fauzi dan M Noor menghadirkan saksi Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Perkara Pertanahanan BPN Jakarta Barat, BH. BH mengakui bahwa telah terjadi kesalahan administrasi dalam penerbitan empat sertifikat atas nama Muljono Tedjokusumo.

"Ya bener Akte Jual Beli (AJB) yang menjadi dasar penerbitan sejumlah sertifikat atas nama Muljono Tedjokusumo ada kesalahan administrasi. AJB Nomor 1209 telah dinyata hilang, namun ada surat kuasa pengurusan yang ditandatangani terdakwa untuk menjadi bahan memenuhi persyaratan penerbitan sertifikat," tutur BH.(ibl)

Berita Terkait

Headline / Menguji Integritas Hakim MK

Headline / Sore Ini, BPN Ajukan Gugatan ke MK

Headline / Bawaslu Menangkan Gugatan BPN


Baca Juga !.