Jakarta Raya

Minta Bos Satpol PP Tanggung Jawab

Redaktur: Muhammad Izzul Mutho
Minta Bos Satpol PP Tanggung Jawab - Jakarta Raya

DISEGEL - Salah satu tempat reklame yang dinilai melanggar di Jakarta, Rabu (30/1/2019). Foto : Joesvicar Iqbal/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Kali ini sekelompok orang yang menamakan diri Forum Pemuda Peduli Kamtibmas DKI Jakarta (FP2KAM DKI), melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta. Mereka menuntut pertanggungjawaban Kepala Satpol PP DKI, atas banyaknya reklame tak berizin di Jakarta. 

“Salah satunya reklame di Jalan S Parman, tepatnya di depan Mal Taman Anggrek. Reklame tersebut milik PT Multi Media Cipta. Padahal Wilayah Jl S Parman merupakan wilayah zona kendali ketat yang tidak boleh ada satupun reklame berdiri di atas trotoar,” ujar Ketua FP2KAM DKI Darma Ali, Rabu (30/1/2019).

Darma mengatakan, selain di Jl S Parman, belum lama ini pihaknya juga menduga adanya indikasi tindak penyalahgunaan wewenang terkait proses pengembalian tiang reklame yang telah ditertibkan, disita, dan disimpan di gudang Pol PP Cakung tanpa melalui mekanisme lelang. “Oleh karena itu kami mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam FP2KAM DKI meminta adanya pengusutan tegas,” kata dia. Pihaknya, kata Darma, menyampaikan tuntutan agar gubernur DKI memberi sanksi tegas pada bawahannya yang melakukan pelanggaran. 

Saat dikonfirmasi, Kepala Satpol PP Yani Wahyu mengaku sedang sibuk karena ada kegiatan di Ancol. “Sedang ada kegiatan di Ancol,” ucapnya. Namun, sebelumnya, Yani Wahyu mengungkapkan Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta menganggarkan Rp 11,7 miliar dalam APBD 2019 untuk menertibkan reklame. "Sudah dianggarkan," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jajarta Yani Wahyu, Jumat (11/1/2019).

Yani mengatakan, tahun ini dia menargetkan reklame tak sesuai ketentuan sudah bisa ditertibkan. Adapun area yang jadi sasaran yakni sepanjang Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, dan Jalan HR Rasuna Said. "Itu ada di wilayah kendali ketat," kata Yani.

Menurut Yani, penertiban akan digelar rutin setelah biro reklame diberi surat peringatan hingga tiga kali. Jika tak diindahi, maka Satpol PP akan memotong reklame yang melanggar itu. Adapun bangkai tiang reklame, kata Yani, akan dikumpulkan dan dilaporkan ke Badan Pengelola Aset Daerah. "Sementara ini sedang dikumpulkan di gudang Cakung. Nanti karena itu jadi aset," ujar Yani.

Sebanyak 48 reklame melanggar izin juga telah disegel sepanjang Januari 2019. Hal tersebut melengkapi 60 reklame melanggar lainnya yang telah ditertibkan pada 2018. Reklame yang disegel seluruhnya berlokasi di kawasan kendali ketat. Sebelumnya sebanyak 290 reklame di kawasan kendali ketat teridentifikasi melanggar.

“Kami terus intensifkan penertiban reklame melanggar izin dengan melakukan penyegelan,” ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Yani Wahyu, Senin (28/1/2019).

Yani mengatakan, dengan tambahan 48 reklame yang ditertibkan, target menertibkan seluruh reklame tanpa izin semakin mendekati realisasi. Sehingga instruksi dari gubernur agar seluruh reklame harus sesuai ketentuan dapat dilaksanakan oleh aparatur di tingkat bawah. “Kami sangat serius dalam menjalankan instruksi gubernur,” katanya.

Yani menargetkan penertiban seluruh reklame melanggar dapat dilakukan secepatnya. Ia meyakini, dalam beberapa bulan ke depan seluruh reklame sudah berhasil ditertibkan. “Kami targetkan secepatnya tuntas (penertiban reklame),” tegasnya.

Pemprov DKI Jakarta pernah menertibkan reklame yang melanggar ketentuan bekerja sama dengan KPK, Polda Metro Jaya, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 19 Oktober 2018. Saat itu, ada sekitar 60 reklame yang akan disegel di Jakarta. Penertiban dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Pemprov DKI.(wok)

 

 

Berita Terkait

Megapolitan / Harus Ada Upaya Masif

Megapolitan / Evaluasi Fogging Serentak

Megapolitan / Penanganan Belum Optimal

Megapolitan / Jumlah Kasus DBD Tertinggi Tiga Tahun Terakhir


Baca Juga !.