Jakarta Raya

Pemprov DKI Jakarta Rancang RT/RW Baru

Redaktur: Muhammad Izzul Mutho
Pemprov DKI Jakarta Rancang RT/RW Baru - Jakarta Raya

BELUM RATA - Suasana Jalan MH Thamrin Jakarta terlihat makin tertata dan nyaman, Rabu (30/1/2019). Hanya di beberapa tempat di Jakarta terlihat timpang. Foto : Toni Suhartono/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta konsen membenahi kekumuhan di sejumlah permukiman warga DKI. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kekumuhan di Jakarta bukan hanya terjadi di pinggiran kota. Tetapi juga terjadi di pusat-pusat kota.

“Sebenarnya kekumuhan itu tidak berada di pinggiran saja, justru kekumuhan itu banyak di pusat-pusat kota, utamanya di kanan kiri sungai,” ujar Anies Baswedan di Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Anies menyebutkan, permukiman di pinggiran sungai dengan istilah kupat miskin, yakni kumuh, padat, dan miskin. Untuk mengatasi kekumuhan itu, Pemprov DKI Jakarta akan merancang rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang baru. “Jadi RTRW baru, Pemprov DKI berharap penataan kota tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga pihak swasta,” ungkapnya.

Perencanaan RTRW yang baru nanti, menurutnya, bisa membuat rencana tata kota yang memungkinkan dilakukan urban renewal bukan saja oleh pemerintah, tetapi juga dikerjakan oleh private sector. Karena peraturan yang ada saat ini membuat pihak swasta pilih-pilih melakukan investasi.

“Akibatnya kegiatan perekonomian di Jakarta tidak merata. Hal ini berdampak pada munculnya ketimpangan dan kekumuhan di sejumlah wilayah,” sebutnya.

Oleh karena itu, dikatakan Anies, perlu ada RTRW yang baru yang membuat pihak swasta berminat membangun di kawasan-kawasan lain yang selama ini tak dimasuki kegiatan ekonomi. Berorientasi pada perencanaan kawasan perizinan juga orientasinya kawasan bukan persil saja, karena selama ini yang dilakukan per persil. 

“Sering kita menemukan satu kawasan di satu sisi ada gedung yang bisa tinggi sekali, gedung sebelahnya pendek. Padahal kawasannya sama, mengapa karena kita merencanakan hanya per persil bukan sebagai sebuah kawasan,” ungkapnya.

Anies mengatakan, kondisi tersebut kemudian menimbulkan ketimpangan-ketimpangan. Dan selama ini itu semua diatur berdasarkan jalan raya. Apakah itu jauh atau dekat dari jalan raya. Sehingga, permukiman kumuh akan muncul di pinggir jalan raya. ini disebabkan salah satunya oleh koefisien lantai bangunan (KLB) yang tinggi.“Maka private sector mau belanja di situ, mau jual beli, mau bikin rumah di situ. Tapi kalau KLB-nya rendah tidak ada yang berinvestasi,” kata Anies.

Menurut Anies, untuk menata itu semua bukan selalu dengan tangan pemerintah saja. Karena, tugas pemerintah hanya membuat peraturan. Sementara pelaksananya adalah pihak swasta. “Kami berharap pembangunan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat secara sosial, memberikan manfaat secara bisnis karena itu kemudian berkembang,” ujar Anies. 

Dan salah yang paling sederhana, dicontohkan Anies, adalah pembangunan rumah susun (rusun). Rusun yang dikelola oleh Pemprov DKI, diklaim Anies, memiliki harga murah. Tetapi rusun yang dibangun oleh swasta memiliki harga tinggi. Hal ini disebabkan oleh aturan-aturan perencanaan tata ruang. “Aturan itu membuat rusun tidak menguntungkan, bila membangun rusun yang di tengah, aturannya itu membuat menguntungkan bila membuat rumah susun yang di atas,” katanya.

Maka dikatakan Anies, saat ini, berbagai tempat di Jakarta rata-rata 30 hingga 40 persen apartemen kosong. Karena apartemen yang di bangun sebagai investasi bukan untuk ditinggali. “Maka setiap pertemuan di sidang kabinet atau dalam rapat perencanaan selalu saya sampaikan, perencanaan tata ruang itu akan menentukan ada ketimpangan atau tidak? Perencanaan tata ruang akan menentukan transportasi akan tersambungkan atau tidak? Tahun ini akan selesai kita susun,” terangnya.

Anies menuturkan, selain menata kota, ketimpangan di Jakarta muncul karena lapangan pekerjaan. Ketimpangan ini bisa diatasi dalam waktu pendek. Berbeda dengan ketimpangan yang disebbkan oleh tata ruang.

“Seperti contoh. Jika nanti rencana Jalan Sudirman ditutup, maka ratusan ribu pengantar ojek tidak bisa mengantarkan. Tapi jika jalan tersebut dibuka, maka ratusan ojek bisa mengantarkan barang,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut ketimpangan di Jakarta saat meninjau sejumlah titik kemacetan bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan helikopter. JK melihat terdapat ketimpangan salah satunya di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

JK melihat kumuhnya Jakarta khususnya di belakang Jalan MH Thamrin dan kawasan Tanjung Priok. Dia menyebut ketimpangan tersebut seperti Singapura versus Bangladesh.  Ibarat di Kalkuta, Bangladesh, atau Manila.

Terpisah, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, persoalan mendasar dari ketimpangan yang disampaikan JK ada pada kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menurutnya, pemprov belum memiliki konsistensi dalam menjalankan RTRW yang dibuatnya sendiri. Mulai dari rencana induk Jakarta 1965-1985, rencana umum tata ruang Jakarta 1985-2005, RTRW Jakarta 2000-2010, hingga sekarang RTRW Jakarta 2010-2030. 

“Pada dasarnya rencana tata kota dibuat pasti bertujuan baik. Persoalannya justru banyak pelanggaran tata ruang yang dilakukan oleh pemprov sendiri, atau oleh pengembang atas izin dari pemprov juga,” ujar Nirwono, Rabu (30/1/2019).

Nirwono mengatakan, Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, Seoul, dan Tokyo, sangat ketat dalam menegakkan aturan tata ruang kotanya. “Sehingga siapapun tidak ada yang berani melanggar,” jelas dia.

Info Grafis : Angga Gumelar/INDOPOS

Selain itu, secara politis para gubernur Jakarta, baik yang sekarang maupun sebelumnya, terkesan hanya memilih daerah Sudirman dan Thamrin saja untuk dipercantik. Kemungkinan karena akan mudah dilihat masyarakat dan mendapat apresiasi. Padahal, akan sangat berbeda jika itu dilakukan di Tanjung Priok, atau daerah padat lainnya, karena akan sedikit orang yang melihat.

“Perbaikan Sudirman-Thamrin pun belakangan lebih karena menjadi etalase tuan rumah terhadap penyelenggaran Asian Games 2018, sehingga supaya tidak malu dengan negara peserta atau tamu asing. Sehingga dilakukanlah perbaikan besar-besaran,” jelasnya.

Anies memang mengaku sedang berupaya mengatur ulang tata ruang dan wilayah di ibu kota untuk mengatasi persoalan ketimpangan. Menurut dia, masalah ketimpangan di DKI Jakarta bisa diatasi jika pembangunan berorietasi pada perencanaan kawasan yang baik. “Jadi ke depan kami berorientasi pada perencanaan kawasan. Perizinan pun orientasinya kawasan, bukan lagi per bidang," kata Anies.(nas/wok)

Berita Terkait

Megapolitan / Harus Ada Upaya Masif

Megapolitan / Evaluasi Fogging Serentak

Megapolitan / Penanganan Belum Optimal

Megapolitan / Jumlah Kasus DBD Tertinggi Tiga Tahun Terakhir


Baca Juga !.