Vanuatu Ganggu Kedaulatan NKRI

INDOPOS.CO.ID – Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa (KT HAM PBB) disebut telah dikelabui. Pelakunya adalah Vanuatu. Negara di sebelah selatan Samudra Pasifik yang membantu Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP).

Sejak 2014 lalu, Vanuatu memang menjadi sponsor ULMWP untuk pembebasan Papua Barat. Termasuk mengalakkan dukungan kepada sejumlah negara.

Petisi pun dibuat. 1,8 juta orang warga Papua Barat diklaim telah menandatangani kecaman genosida yang dilakukan otoritas Indonesia. ULMWP beserta Vanuatu pun melaporkan isu kekerasan HAM itu, Jumat (25/1/2019). Laporan serupa juga dilakukan saat rapat umum Dewan HAM PBB di New York, Maret 2017 lalu.

Tapi, pemerintah buru-buru menangkal klaim petisi tersebut. Petisi referendum yang diunggah oleh Ketua ULMWP Benny Wenda melalui media sosialnya disebut bohong. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menolak menanggapi petisi referendum kemerdekaan Papua Barat.  ”Saya tidak bisa bicara karena itu klaim dia. Polanya Benny Wenda itu biasanya manipulatif dan ‘fake news’. Jadi kami tidak bisa mengatakan apapun mengenai 1,8 juta (penandatanganan petisi),” kata Retno usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Benny Wenda sempat mendatangi kantor KT HAM PBB, Jumat (25/1/2019) lalu. Dia dimasukkan sebagai delegasi Vanuatu. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka pembahasan rekam jejak HAM atau Universal Periodic Review (UPR) Vanuatu di Dewan HAM PBB.

Pihak Kementerian Luar Negeri RI menjelaskan bahwa nama anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda, sebenarnya tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu. Kantor KT HAM PBB bahkan menyatakan pihaknya sangat terkejut. Mengingat pertemuan itu semata-mata dimaksudkan untuk membahas UPR Vanuatu. ”Karena yang bersangkutan bicara mengenai Papua di akhir pertemuan,” ujar mantan Dubes Norwegia dan Islandia tersebut.

Untuk menyikapi kejadian ini, pemerintah Indonesia ucap Retno telah mengirimkan nota protes kepada Vanuatu. Negara yang dipimpin Presiden Tallis Obed Moses itu dianggap tidak menghormati kedaulatan RI dengan mendukung gerakan separatis Papua.

Info Grafis : Gimbal/INDOPOS

Retno juga menilai, Vanuatu telah melanggar prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB. Pemerintah Indonesia pun menyatakan tidak akan pernah mundur untuk membela dan mempertahankan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ”Yang penting kami protes bahwa ada satu prinsip dasar internasional yang sudah dia (Vanuatu) langgar,” tegas ibu dua anak itu.

Ini bukan kali pertama Vanuatu mendukung gerakan separatis Papua. Hampir setiap tahun Vanuatu menyuarakan masalah Papua dalam berbagai forum PBB. Demi menarik dukungan dan perhatian internasional terhadap isu ini.

Pada 2016 dalam Sidang Majelis Umum PBB, Vanuatu bersama lima negara Pasifik lainnya meminta diadakan penyelidikan Dewan HAM PBB terhadap situasi di Papua.

Tindakan ini berulang pada 2017. Waktu itu Vanuatu dan Kepulauan Solomon mengangkat isu yang sama dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York. Sekaligus mengirimkan petisi. Tahun lalu, Vanuatu kembali mendorong penyelidikan dugaan pelanggaran HAM di Papua. Sekaligus meminta dukungan dunia, untuk diadakan referendum di Papua.

Tuduhan yang disampaikan Vanuatu selalu dibantah para diplomat RI yang bertugas di New York. Bahkan, pemerintah Indonesia telah mengundang tim KT HAM PBB untuk berkunjung dan menilai langsung situasi Papua.

Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa Hasan Kleib sedang mengkoordinasikan kunjungan yang dijadwalkan pada paruh pertama 2019. Hasan berpendapat petisi tersebut tidak akan langsung ditindaklanjuti oleh KT HAM PBB. Karena berkaitan dengan referendum yang sama sekali di luar mandat liga negara.

Hasan juga menyebut petisi tersebut bukan petisi baru. Melainkan salinan yang pernah dibuat Benny pada 2017. Dia juga berencana menemui Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, untuk meminta penjelasan KT HAM PBB terkait keberadaan Benny dalam delegasi resmi Vanuatu.

Wakil rakyat di Senayan kompak mendukung pemerintah atas persoalan ini. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Satya Widya Yudha mengklaim, Vanuatu tida menghargai Indonesia.

DPR RI, kata politikus Partai Golkar itu, sangat menyesalkan tindakan Vanuatu. Apalagi hubungan diplomatik Indonesia selama ini cukup baik. Tetapi menyelundupkan Ketua ULMWP Benny Wenda bertemu dengan KT HAM PBB, Michelle Bachelet di Jenewa pada 25 Januari lalu adalah tindakan tidak menyenangkan.

Satya dengan tegas, Benny memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat. ”Maka kami mengutuk keras sikap Vanuatu yang mengakomodasi (kepentingan Benny, Red). Karena tidak mungkin Benny Wenda masuk begitu saja tanpa disepakati oleh ketua delegasi,” terangnya.

Anggota Komisi I DPR RI, Meutya Hafid juga meyakini PBB menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). PBB, kata Meutya, tidak akan menanggapi petisi pembebasan Papua Barat itu. ”Kita yakin PBB dapat dan amat menghormati kedaulatan NKRI. Sehingga tentu kami yakin tidak akan ditindaklanjuti lebih jauh,” ujarnya di lokasi yang sama.

Menurutnya, petisi upaya kelompok separatis hanya mencari pengakuan di dunia internasional. Modus seperti ini sudah kerap kali dilakukan kelompok Benny Wenda. ”Menurut saya kita tunggu sampai informasi resmi dari PBB merespons hal tersebut,” katanya.

Meutya menilai, PBB tidak begitu saja menerima petisi. Apalagi dari kelompok separatis. Ada etika dalam hukum internasional untuk saling menghormati kedaulatan negara-negara anggota PBB.

Dalam website resmi ULMWP, Benny Wenda menyatakan telah memberikan petisi yang ditandatangani 1,8 juta orang kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, di Jenewa. Petisi itu meminta agar Papua Barat bebas dari Indonesia.

Benny Wenda juga menyatakan pertemuan itu disponsori dan secara resmi difasilitasi oleh pemerintah Vanuatu. ”Orang-orang Papua Barat telah menyerukan dukungan selama lebih dari 50 tahun. Waktunya bagi PBB untuk mendengar seruan ini lebih mendesak daripada sebelumnya ketika dunia menyaksikan krisis kemanusiaan lain yang terjadi di dataran tinggi Papua Barat,” tulis Benny dilansir laman ULMWP.org.

Dia menyebut, ribuan warga sipil di wilayah Nduga melarikan diri dari militer Indonesia. Terutama serangan udara dan senjata kimia. Dia juga menyebut, anak-anak meninggal dan kelaparan karena militer Indonesia diduga memblokir bantuan pangan.

Petisi yang diajukan oleh organisasinya agar dilakukan referendum nyata. ULMWP menyebut, lebih dari 500 ribu orang terbunuh pada periode 1962-1969. ”Kami tetap berdedikasi untuk mengatakan yang sebenarnya. Tentang yang terjadi pada tahun 1962, dan 1969. Terlepas dari risiko yang kami hadapi. Saya tahu risikonya sangat besar,” terangnya.

Tuntutan lainnya yang disampaikan ULMWP selain melakukan referendum adalah PBB menyelesaikan isu kekerasan di Papua Barat. Termasuk melakukan pencarian fakta di Papua Barat sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB 46/59. ”Juga meminta Indonesia memberikan akses bagi organisasi bantuan kemanusiaan untuk meringankan penderitaan orang Papua Barat di Nduga,” pungkasnya.(aen/ant/rio)

 

Komentar telah ditutup.