Hukum

Diduga Lakukan Pelanggaran Kode Etik, Ini Penjelasan Pahala Nainggolan

Redaktur: Ali Rahman
Diduga Lakukan Pelanggaran Kode Etik, Ini Penjelasan Pahala Nainggolan - Hukum

Deputi pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kiri). Foto: Akbar Budi Prasetia/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Pimpinan KPK didesak menindaklanjuti pelanggaran kode etik Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan yang diduga membantu korporasi yang menandatangani surat tanggapan KPK atas permohonan bantuan klarifikasi ke HSBC oleh PT Geo Dipa Energi.

Dalam surat tersebut, KPK mengatakan tidak bisa melakukan penelusuran transaksi keuangan PT Bumigas Energi dan Honest Group Holdings Limited di HSBC Hongkong, lantaran sudah di luar periode penyimpanan data HSBC Hongkong.

"Karena ada perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan di luar kewenangannya sebagai deputi pencegahan," kata Peniliti ICW Lalola Easter kepada wartawan, Jumat (1/2/2019).

Dugaan pelanggaran ini muncul karena adanya konflik kepentingan dalam menerbitkan surat tanggapan tersebut. Pahala disebut punya hubungan baik dengan Komisaris Utama PT Geo Dipa Energi, Ahmad Sanusi.

Hubungan tersebut terjalin ketika keduanya menjabat di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di mana Sanusi merupakan atasan dari Pahala kala itu.

"Kalaupun benar, perbuatan Pahala Nainggolan yang menyebarkan informasi tidak tepat. Makanya kami minta KPK melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran etik ini," ucapnya.

Selain dari ICW, Presidium Persatuan Pergerakan (PP) Andrianto sependapat dengan ICW dan mengetahui perihal Pahala dengan Geo Dipa Energi punya kepentingan tertentu.

"Pimpinan KPK musti jelaskan itu, biar clear kan," kata Andrianto

Oleh karena itu, ia mendesak KPK segera menyelesaikan kasus itu. Jika tidak, kata Andrianto, KPK akan disebut sebagai lembaga yang melindungi perusahaan yang berperkara. Apalagi KPK saat ini sedang berkonsentrasi memberantas korupsi di sektor pertambangan.

"Selain KPK, Ombudsman harus segera memanggil Pahala Nainggolan yang sudah melakukan pekerjaan di luar tupoksi KPK. Badan Etik KPK harus pecat Pahala Nainggolan karena sudah membuat iklim investasi menjadi negatif," katanya.

Sementara, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa dirinya sudah berhenti bertugas di BPKP pada tahun 1995. Sehingga, tidak ada sangkut pautnya dengan masalah tersebut.

“Posisi saya waktu keluar golongan II B (Ketua Tim Pemeriksa). Kalau di hitung-hitung sudah 23 tahun lalu. Jadi saya masih prajurit banget,” kata Pahala saat di konfirmasi lewat pesan singkat kepada INDOPOS.

Pahala juga menuturkan, tidak mengenal dengan Komisaris Utama PT Geo Dipa Energi, Ahmad Sanusi. “Lagi pula saya tidak kenal beliau (Ahmad Sanusi, red),” ucapnya. (bar)

Berita Terkait

Hukum / KPK Terharu Didukung Rakyat

Hukum / Diwarnai Aksi Demo, Panggung Rakyat

Politik / KPK Imbau Tak Pilih Caleg Eks Napi Korupsi

Headline / KPK Limpahkan Berkas Penyidikan Rendra Kresna


Baca Juga !.