Rambu Elektronik Gage Pemborosan

INDOPOS.CO.ID – Setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melanjutkan penerapan kebijakan ganjil-genap di sejumlah ruas jalan di Jakarta, pengadaan peralatan pendukung kebijakan dilakukan. Salah satunya pengadaan rambu elektronik ganjil-genap. Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan, pengadaan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi di lapangan.

“Evaluasi dalam pelaksanaan, meskipun sudah dipasang alat menimbulkan perdebatan pengemudi dan petugas penegak hukum. Jadi kami perlu pengadaan untuk mengganti alat yang lama,” terang Sigit kepada INDOPOS, Minggu (3/2/2019).

Ia menyebutkan, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2018 ada kawasan yang dinyatakan bebas ganjil-genap yaitu simpang terdekat sampai dengan off dan on ramp jalan tol. Dia mengklaim pemasangan rambu digital untuk memudahkan para pengemudi dan petugas penegak hukum dalam mengiplementasikan kebijakan ganjil-genap.

Menanggapi hal itu, Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan mengatakan, pengadaan rambu elektronik oleh Pemprov DKI adalah langkah pemborosan. Apalagi, pengadaan alat tersebut untuk digunakan pada kebijakan yang bersifat sementara atau tidak permanen.

“Kebijakan ganjil-genap kan hanya sementara saja. Ngapain Pemprov melakukan pengadaan rambu elektronik. Seolah-olah Pemprov DKI fokus dan akan menetapkan permanen kebijakan ganjil-genap seperti kebijakan three in one,” ujar Azas Tigoor Nainggolan.

Azas menuturkan, seharusnya Pemprov DKI harus fokus dan membenahi program kebiajkan electronic road pricing (ERP). Dengan mempersiapkan ERP dengan baik, apalagi program tersebut sudah diusulkan sejak lima tahun lalu. “Jangan lelang muluk, lelang muluk. Harus diselesaikan, masa dari zamannya Pak Ahok lelang tidak selesai-selesai,” katanya. (nas)

 

Komentar telah ditutup.