Hukum

Tiga Hakim PN Cibinong Dilaporkan ke Komisi Yudisial

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
Tiga Hakim PN Cibinong Dilaporkan ke Komisi Yudisial - Hukum

LAPOR-Advokat Syahrul Arubusman melaporkan tiga hakim PN Cibinong ke Komisi Yudisial. Foto : Jaa Rizka Pradana/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Tiga hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor Jawa Barat dilaporkan ke Komisis Yudisial (KY). Ketiganya yakni Ni Luh Sukmarini, Ben Ronald P. Situmorang dan Raden Ayu Riskiyati diduga melanggar kode etik hakim.

Penasihat hukum pelapor, Syahrul Arubusman mengatakan, ketiganya diduga melanggar dua kode etik hakim dalam persidangan penetapan sita Eksekusi Nomor:09/Pen.Pdt/Sita.Eks.Akte/2018/PN.Cbi PN Cibinong terhadap objek tanah dan bangunan yang terletak di Kota Wisata milik Priscillia Georgia selaku nasabah. 

Ia menilai ada beberapa kejanggalan dalam persidangan. Menurutnya, pada saat pembuktian, termohon PT J-Trus Invesment telah menggunakan bukti berupa dokumen foto copy yang diterima majelis hakim. Kata Syahrul, Mahkamah Agung menganggap bukti dokumen foto copy tidak mempunyai kekuatan hukum.

Di lain sisi, bukti yang diajukan Syahrul dikesampingkan oleh majelis hakim, termasuk juga keterangan ahli. Padahal bukti yang diajukan sudah memenuhi formil unsur pembuktian."Kami menyoroti dugaan adanya dua poin dari 10 etik dan pedoman perilaku majelis dalam perkara 169 yang sangat merugikan kami putusannya," ujar Syahrul di Kantor KY Jakarta Pusat, Senin (4/2/2019).

Ia menjelaskan, dua hal yang dinilai melanggar kode etik hakim yakni mengenai kemandirian dan disiplin penerapan ketika pembacaan fakta di persidangan. Selain itu, ada juga beberapa fakta persidangan yang patut menjadi rujukan dari pihak KY selama menangani pelaporan tersebut. "Anggota majelis beberapa kali terjadi pergantian hingga sebelum putusan dibacakan," ungkap Syahrul.

Lalu, ia melihat, dari awal persidangan, majelis terkesan terbebani memimpin sidang karena objek yang diperiksa adalah Nomor:09/Pen.Pdt/Sita.Eks.Akte/2018/PN.Cbi PN Cibinong yang ditandatangani oleh Ketua PN Cibinong.

Syahrul menegaskan, kehadiran pihaknya atas dasar perintah undang-undang, apabila ada pihak merasakan keberatan terhadap putusan pengadilan yang dianggap tidak mengikuti prosedur maka negara memberikan ruang menyampaikan keberatan melalui KY.

"Kami dipanggil oleh negara untuk mengisi persoalan sosial yang terjadi di dalam perilaku-perilaku para hakim yang menangani objek perkara," tuntasnya. (jaa)

 

Berita Terkait


Baca Juga !.