Nasional

Perlu Revisi Undang-Undang TNI

Redaktur: Nurhayat
Perlu Revisi Undang-Undang TNI - Nasional

Wakil Ketua Komisi I DPR, Satya Widya Yudha. Foto : Charlie Lopulua/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Wacana penempatan perwira menengah (pamen) di Kementerian dan lembaga negara berbuntut panjang. Pasalnya, dapat menjadi momentum untuk merevisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).   

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Satya Widya Yudha gagasan penempatan pamen di Kementerian dan lembaga negara menjadi momentum untuk merevisi secara keseluruhan UU TNI. Hal itu, kata politikus Partai Golkar tersebut, menyikapi gagasan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto yang menginginkan perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati) TNI ditempatkan di kementerian. 

Pasalnya, sambung Satya, sejumlah lembaga sipil seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan Badan Nasional Penanggulangan  Terorisme (BNPT) tidak diatur di dalam Pasal 47 UU TNI Nomor 34 tahun 2004, sehingga militer aktif diperbolehkan menempat lembaga sipil tersebut.

Oleh karena itu, lanjutnya, jika nantinya gagasan tersebut diseriusi, ia berharap revisi UU juga akan membahas terkait kejelasan posisi militer aktif yang menempati beberapa lembaga tersebut. ”Agar lembaga-lembaga tersebut di atas punya dudukan hukum,” kata Satya saat dihubungi, Minggu (3/1/2019).

Satya juga menilai, yang paling penting saat ini yaitu, membenahi dasar hukumnya. Menurutnya, TNI harus konsisten terhadap doktrin reformasi TNI. ”Harus dicari rumusan agar peran TNI tetap sebagaimana reformasi TNI,” ujarnya.

Dia mengaku, sampai saat ini DPR mengaku belum menerima ide dan gagasan Panglima terkait rencana tersebut. Namun Ia meyakini, jika revisi undang-undang tersebut merupakan inisiatif pemerintah maka revisi UU TNI tersebut bisa selesai sebelum masa jabatan anggota DPR periode berakhir. ”Bisa saja (selesai cepat, Red) asalkan ini inisiatif pemerintah, kalau initiatif DPR saya tidak yakin,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI angkat bicara soal rencana Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto. Pasalnya, usulan tersebut dapat memicu konflik. Hal itu terkait penempatan sejumlah perwira aktif di kementerian dan lembaga.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria mengatakan, dirinya tidak sepakat dengan rencana Panglima TNI untuk mendorong penempatan sejumlah perwira aktif di kementerian dan lembaga. Menurut Riza, gagasan tersebut sulit diterima karena penempatan perwira aktif TNI di kementerian dan lembaga rentan memicu konflik dan friksi di internal birokrasi pemerintahan.

”Tidak bisa nanti tiba-tiba masuk di wilayah yang bukan menjadi keahlian dan kewenangan, nanti akan menimbulkan konflik, friksi, dan masalah baru,” ungkapnya di Konfleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Namun, menurut Riza, rencana Hadi tersebut mengabaikan dampak yang mungkin terjadi di internal birokrasi pemerintahan, seperti kemungkinan menghambat karier banyak birokrat. ”Pejabat-pejabat ASN yang sudah berkarir belasan bahkan puluhan tahun mau dikemanakan kalau pos-pos yang menjadi wilayah mereka diisi oleh perwira-perwira TNI? Itu artinya mengurangi pos-pos (birokrat, Red) ASN,” ujar politikus Gerindra tersebut. 

Oleh karena itu, dia menilai, usulan Panglima TNI itu bukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah suplus perwira. ”Kalau ada surplus perwira di TNI, solusinya bukan berarti menghadirkan dan memasukkan perwira-perwira itu di kementerian. Itu melanggar UU,” kata dia.

”UU (TNI, Red) sudah mengatur wilayah kekuasaan dan kewenangan dan tempat kerja TNI. Tidak bisa TNI masuk di wilayah (semua, red) kementerian. Bisa memang (tapi cuma, Red) Basarnas, Menkopolhukam, tempat-tempat tertentu sesuai dengan bidang keahliannya,” Riza menambahkan. (aen)

 

Berita Terkait

Nasional / Tindak Tegas Pengganggu Pemilu

Nasional / Tak Setuju Tarik TNI dari Nduga

Internasional / Wakil Sekjen PBB Kunjungi Daerah Operasi TNI di Lebanon

Nasional / Biar Disegani, DPR Dorong TNI Kembangkan Nuklir

Internasional / TNI Tinjau Latihan Gulbencal di Hawai

Headline / Prajurit Diminta Ambil Hati Masyarakat Papua


Baca Juga !.