Megapolitan

Rp 4 Miliar untuk Bangunan Liar Yang Melanggar

Redaktur: Muhammad Izzul Mutho
Rp 4 Miliar untuk Bangunan Liar Yang Melanggar - Megapolitan

Sekretaris Satpol PP DKI Jakarta, Kusmanto. Foto : IST

INDOPOS.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menindak masalah bangunan liar (bangli) dan bangunan yang melanggar perizinan peruntukan. Sebab, telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 182 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010.

“Penertiban bangunan liar kami lakukan dengan prosedur dalam pergub. Dengan memberikan surat peringatan (SP) dari pemerintah kota (pemkot) setempat,” kata Sekretaris Satpol PP DKI Jakarta Kusmanto kepada INDOPOS, Selasa (5/2/2019).

Surat perintah bongkar bangunan liar, menurutnya, dikeluarkan setelah surat peringatan diberikan tiga kali kepada penghuni. Surat pembongkaran tersebut dikeluarkan oleh Pemkot. Skema SP yang digunakan 7, 3, 1. Artinya SP pertama memiliki masa berlaku tujuh hari, disusul SP dua dengan masa berlaku tiga hari dan SP tiga dengan masa satu hari. “Kami biasanya memberikan toleransi kepada masyarakat untuk proses relokasi,” katanya.

Kusmanto menyebutkan, Pemprov DKI akan menyiapkan solusi pada setiap proses penertiban bangunan liar. Dengan menyiapkan relokasi ke permukiman yang lebih layak, seperti rumah susun (rusun). Selain itu juga menyiapkan proses pendidikan bagi anak-anak terdampak penertiban hingga usaha pemenuhan kebutuhan dasar. “Semua kami siapkan dengan kerja sama lintas sektor, dari Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Dinas UMKM,” katanya.

Solusi tersebut, dikatakan Kusmanto, sudah dinyatakan siap, sebelum SP diberikan kepada warga terdampak penertiban. Menurut Kusmanto, solusi akan diawali dengan proses inventarisasi pendataan jumlah penduduk hingga luas wilayah. “Jadi ini (inventarisasi data) harus mateng dulu, baru kita layangkan SP,” ucapnya.

Terkait penertiban bangunan yang menyalahi tata ruang, masih ujar Kusmanto, telah diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2010. Di dalam Perda telah diatur tentang wewenang Dinas Cipta Karya dalam memberikan peringatan hingga tindakan pembongkaran.

Ia menyebutkan, prosedur pembongkaran bangunan liar dan bangunan pelanggaran peruntukan berbeda. “Kalau rumah tinggal peringatan akan dilimpahkan ke pemkot. Sementara peruntukan kantor dilimpahkan ke pemprov. Kami hanya menjadi eksekutor  pembongkaran,” terangnya.   

Kusmanto mengatakan, pihaknya setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk penertiban bangunan liar dan bangunan yang melanggar peruntukan tata ruang. Pada 2018, pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4 miliar. Dan anggaran yang sama di 2019 sebesar Rp 4 miliar.

Sebelumnya, pengamat perkotaan Nirwono Jugo mengatakan, masalah ketimpangan di Jakarta terjadi karena adanya ketidaktegasan Pemprov DKI terhadap para pengembang nakal. Mereka membangun permukiman mewah di daerah ruang terbuka hijau (RTH). “Tidak mungkin membangun tanpa ada izin mendirikan bangunan (IMB) dari Pemda,” katanya.

Munculnya fenomena kampung kumuh di Jakarta, masih ujar Nirwono disebabkan, ada sikap abai dan membiarkan permukiman tersebut bertahun-tahun. Pasalnya, beberapa permukiman ditemukan di bantaran kali, kolong jalan raya, tepi jalur kereta api dan tepian waduk atau setu.

“Harusnya sejak awal Pemprov DKI harus tegas melarang mereka. Jadi tidak menjamur. Kemudian meerelokasi mereka,” bebernya. (nas)

 

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Kemarau Ekstrem Belum Menyerang Ibu Kota

Megapolitan / DKI Minim Anggaran Revitalisasi Trotoar

Megapolitan / Draf Tatib Pemilihan Wagub DKI Rampung

Megapolitan / Kata Anies, Pendatang Menggerakkan Perekonomian Jakarta


Baca Juga !.