Headline

Garap Pembiayaan Sektor Perikanan

Redaktur: Jakfar Shodik
Garap Pembiayaan Sektor Perikanan - Headline

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan memprioritaskan pembiayaan perikanan. Itu penting untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan nasional. ”Kami mendukung industri keuangan masuk sektor perikanan dengan berbagai kebijakan, arahan terukur, dan tetap prudent,” tutur Direktur Pengaturan Bank Umum OJK Eddy Mandindo Harahap di Jakarta, Senin (4/2/2019).

Sebetulnya, total aset perbankan Indonesia sangat besar. Baik itu di bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank-bank itu dinilai berperan untuk membantu usaha masyarakat. Dana tersimpan di bank dalam bentuk tabungan dan deposito, dapat disalurkan kepada masyarakat dan perusahaan yang membutuhkan dana atau kredit, termasuk untuk membantu akselerasi program pembiayaan sektor kelautan dan perikanan. ”Bank sendiri, telah menyediakan berbagai macam kredit, di antaranya kredit produktif, investasi, dan konsumtif,” imbuhnya.

Menurut Eddy, kredit produktif dapat dimanfaatkan nelayan sebagai modal kerja. Misalnya, untuk membeli bahan bakar, pakan ikan, dan sembako awak kapal perikanan bersifat modal kerja jangka pendek sebagai pembiayaan operasional. Kredit investasi dapat dimanfaatkan untuk membeli kapal atau peralatan melaut atau kegiatan budidaya dapat dipakai dalam jangka panjang. ”Namun, nelayan tidak dianjurkan mengajukan kredit konsumtif untuk pembelian motor, rumah, hal lain bersifat konsumtif, dan tidak menghasilkan,” jelasnya.

Eddy melanjutkan OJK juga mendorong perbankan untuk menyusun periode pembayaran sesuai kemampuan dan kegiatan usaha nelayan. Berdasar data OJK, Desember 2016 total kredit diberikan perbankan untuk sektor maritim mencapai Rp 95,398 miliar. Pada 2017 meningkat menjadi Rp 101,996 miliar, dan pada 2018 kembali meningkat menjadi Rp 105,892 miliar.

Namun, Non Performing Loan (NPL) atau potensi kredit macet menunjukkan penurunan setiap tahun. Pada edisi 2016, NPL tercatat 5,28 persen, pada 2017 turun menjadi 3,97 persen, dan tahun lalu kembali turun menjadi 2,79 persen. Angka itu menggembirakan dan menjadi petunjuk jumlah kredit naik dengan tingkat NPL turun. ”Padahal, umumnya kalau total kredit naik, NPL ada kecenderungan untuk naik. Khusus sektor maritim ini cukup bagus,” tukas Eddy.

Untuk itu, pemerintah terus bersinergi mendorong perbankan menyalurkan bantuan demi pertumbuhan sektor maritim yang merupakan sektor produktif dengan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Caranya dengan memberikan bobot penilaian risiko kredit UMK 75 persen, lebih kecil dibanding bobot risiko korporasi 100 persen.

Sepanjang 2018, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah menggeber beragam program lain untuk mendorong kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) telah menyalurkan 562 unit bantuan kapal perikanan, 720 paket alat penangkap ikan, dan 138.679 premi asuransi nelayan.

DJPT juga membangun 11 lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Higienis, 134 syahbandar perikanan dengan 283 petugas, 4 lokasi TPI perairan darat, dan 4 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Selain itu, DJPT juga melayani e-logbook 1.595 kapal penangkap ikan, menempatkan 252 observer kapal, penataan perizinan di 11 WPP, dan melayani 9.951 Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan (Sehat) nelayan. (ant)

Berita Terkait

Ekonomi / Entitas Fintech Wajib Munculkan TKB 90

Ekonomi / OJK Seriusi Konsumen Industri Fintech Lending

Ekonomi / OJK Ajari Pelajar Miliki Simpanan

Ekonomi / OJK Hentikan 635 Fintech P2P Lending Bodong


Baca Juga !.