Megapolitan

Gerindra Kembali Bermanuver, Cawagub PKS Tipis Harapan

Redaktur: Darul Fatah
Gerindra Kembali Bermanuver, Cawagub PKS Tipis Harapan - Megapolitan

Ilustrasi kursi wakil Gubernur. Foto : Dok/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Keinginan PKS untuk menempatkan kadernya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno nampaknya semakin berat. Pasalnya, usulan PKS agar pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta digelar sebelum pencoblosan Pemilu Serentak 2019 ditolak Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni mengusulkan agar pemilihan wagub DKI dilaksanakan seusai Pemilu 2019. Sebab, para politisi di Kebon Sirih itu tengah disibukkan dan fokus pada persiapan pesta demokrasi. “Kita sibuk Pemilu. Kalau cepat selesai, bagus. Kalau tidak, ya habis pemilu,” ujar Ghoni di DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/2/2019). 

Ghoni mengatakan, kini hampir semua anggota DPRD DKI beserta dengan pengurus DPP atau DPD partai sedang fokus mempersiapkan pemilu legislatif dan presiden. "Ya sekarang kan tidak fokus nih, karena urus pemilu, penyelamatan masing-masing. Kalau kita kurang turun pasti orang tidak kenal kita. Yang enak mah, memang habis Pemilu,” ujar Ghoni. 

Selama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sendirian dan tidak teriak-teriak membutuhkan wakil gubernur, menurut Ghoni, pemilihan wagub tidak perlu dipaksakan harus selesai secepatnya. 

“Jadi jangan sampai nanti anggota dewannya yang ngebet gitu kan. Kalau pak gubernur yang ngebet kan lain namanya, dia sudah tidak mampu nih di pundaknya menjalankan roda Pemerintahan di Pemprov DKI. Saat ini, enjoy saja dia (Anies Baswedan),” ungkap Ghoni. 

Ia optimistis, nama dua kandidat tidak akan berubah meski pelaksanaan pemilihan wagub dilakukan seusai Pemilu 2019. Hal itu karena sudah ada kesepakatan antara Gerindra dan PKS bahwa wagub DKI berasal dari PKS. 

“Ya tidak berubah. Pasti kan sudah ada kesepakatan antara DPP masing-masing. Kita ikut melaksanakan saja. Namun, yang pemilihan itu, bukan ranahnya partai lagi, tetapi ranahnya DPRD DKI,” jelas Ghoni. 

Seperti diketahui, tiga nama cawagub yang diusulkan PKS untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Ketiganya adalah mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto, dan Ketua Dewan Syariah DPW PKS DKI Abdurrahman Suhaimi. 

Tim panelis uji kepatutan dan kelayakan ditetapkan empat orang. Keempatnya adalah Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif dan peneliti LIPI Siti Zuhro. Panelis dari pihak PKS adalah Pakar Kebijakan Publik Eko Prasodjo dan Pengamat Politik Ubedilah Badrun.

Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo meyakini bahwa cawagub DKI akan segera disahkan. “Kami kira dalam waktu dekat akan resmi. Apalagi semua pihak sudah sepakat,” kata dia.

Pihaknya juga menanggapi positif pertemuan antara Tim Panelis Fit and Proper Test Cawagub DKI Jakarta dengan beragam tokoh Jakarta. Pertemuan yang berlangsung mulai dari pukul empat hingga enam sore tersebut berlangsung di Hotel Aston Priority, Jl. TB. Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta-Selatan, Minggu (3/2/2019) lalu.

Menurut Sakhir, dengan adanya penentuan nama cawagub ini merupakan aturan baru dari pemerintah dalam rangka mengisi kekosongan pendamping Gubernur DKI Anies Baswedan, Sandiaga Uno, pasca maju sebagai cawapres RI.

“Dan hasil dari FGD ini ke depannya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan panelis dalam mengusulkan dua dari tiga nama cawagub kepada pimpinan partai pengusung,” jelas Sakhir dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/2/2019).

Setelah pertemuan ini, direncanakan pada tanggal 10 Februari mendatang para pimpinan partai politik, PKS dan Gerindra, sudah dapat menandatangani berkas penentuan Cawagub. Selanjutnya, akan diserahkan kepada Gubernur Anies Baswedan untuk diteruskan kepada DPRD untuk diputuskan dalam sidang paripurna. (wok)

Baca Juga


Berita Terkait

Politik / Latah, Gerindra Ikut-Ikutan Incar Kursi Ketua MPR RI

Hukum / Gerindra Digugat Calegnya Sendiri, Sidang Ditunda

Politik / Gerindra Undur Rapat Dewan Pembina

Megapolitan / Dituduh Bermain Politik Uang, Pansus Wagub DKI Berang

Megapolitan / Diduga Money Politics, Caleg Gerindra Dicari Polisi

Nasional / Isyarat Gerindra untuk Oposisi Konsisten


Baca Juga !.