Air Citarum Kian Parah

INDOPOS.CO.ID – Sekitar 10 meter dari bibir sungai, Ata sedang asyik menggembala 12 ekor dombanya. Di bawah terik matahari, dia menyusuri Sungai Citarum untuk mencari rumput sebagai pakan kepada hewan ternaknya.

Pria yang berprofesi sebagai peternak itu mengaku rumput tumbuh subur di sekitar bibir sungai sepanjang 296 kilometer. Air dari Sungai Citarum juga diberikan sebagai minum kepada hewan ternaknya. ”Ya, memang diberikan kepada domba-domba ini,” katanya saat ditemui INDOPOS, Sabtu (26/1/2019) lalu. 

Di bibir sungai juga banyak didirikan tempat buang air milik warga. Pria paruh baya itu menerangkan, Sungai Citarum juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku. Terutama mandi, mencuci baju, atau kadang-kadang memasak. ”Kalau musim kering, biasanya pakai air sungai,” ucapnya.

Kualitas air Sungai Citarum sangat perlu diperhatikan. Sebab, tak sedikit jumlah penduduk yang bergantung hidup di Sungai Citarum yang alirannya melintasi 9 kabupaten/kota di Bumi Pasundan.

Sementara intensitas kegiatan sektor industri, perniagaan dan aktivitas ekonomi memberikan tekanan pencemaran lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.

Berdasarkan perhitungan hasil pemantauan Sungai Citarum 2014 lalu, dari hulu hingga ke hilir menunjukkan, ada empat ruas Sungai Citarum yang dipantau memiliki status mutu tercemar berat.

Pencemaran air sungai disebabkan buangan limbah industri dan domestik yang masuk ke sungai. Akibat pembuangan beberapa logam berat, membuat kualitas air sungai menurun.

Direktur Pengendalian Pencemaran Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Luckmi Purwandari mengatakan, bentuk tekanan dari kegiatan industri, perniagaan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat menghasilkan limbah cair dan limbah padat dalam jumlah yang besar. Sementara limbah tersebut dibuang secara langsung dan tidak langsung ke sungai dapat berakibat kualitas air.

”Bisa memburuk karena tidak lagi memenuhi syarat mutu air, apalagi sebagai air baku,” ungkapnya kepada INDOPOS, Kamis (7/2/2019).

Dari hasil uji kualitas air, dikatakan Luckmi, tentu ada perbedaan yang secara spesifik. Namun, umumnya kualitas air di setiap titik lokasi pemantauan berbeda-beda. Sebab, kemampunan sungai untuk melakukan proses pemurnian diri tidak hanya dipengaruhi oleh beban pencemar yang masuk, juga tergantung pada kondisi hidromorfologi sungai.

”Ada yang dari kualitasnya buruk, sekarang baik. Ada juga yang dulu kualitasnya baik, sekarang tercemar,” ujarnya.

Dia menuturkan, pemantauan kualitas air di Sungai Citarum telah dilakukan oleh KLHK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. Pada tingkat provinsi, pemantauan dilaksanakan oleh BPLHD Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLHD) Provinsi Jawa Barat dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Citarum. Kemudian pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh BPLHD atau BLH kabupaten/kota yang berada di DAS Citarum.

”Kita ada tujuh lokasi titik sampling pemantauan kualitas air Sungai Citarum diantaranya, Wangisagara, Koyod, IPAL Cisirung, Nanjung, Waduk Jatiluhur, Bendung Walahar, dan Tunggak Jati,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Jendral Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung KLHK Ida Bagus Putera Prathama menyatakan, ada kekurangan pengetahuan terhadap sungai.

Selama ini terangnya, DAS dipahami hanya sebatas sisi kanan dan kiri sungai. Padahal, DAS memiliki arti wilayah yang mengalirkan air menuju titik berkumpulnya air seperti di muara sungai, laut, danau atau waduk.

Untuk menjaga kelestariannya, diperlukan pengelolaan DAS sehingga dapat menghasilkan timbal balik antara sumber daya alam dan masyarakat. Dari 17.076 DAS di Indonesia, sebanyak 2.145 DAS atau sekitar 106.884.471 hektar tergolong rusak dan perlu dipulihkan.

”Pemulihan kualitas DAS tentu saja melibatkan banyak kepentingan terhadap daya dukung sumber daya. Untuk mengembalikan fungsi DAS, diperlukan upaya pemulihan berbasis sistem sehingga kerja pemulihan dapat terukur potensi keberhasilannya,” ungkapnya di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta kemarin.

Pemulihan tidak dapat dipandang sebagai persoalan pada satu solusi semata. Olehnya karena itu, diperlukan pendekatan seperti koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi lintas sektor. Menurutnya, sinergi yang perlu dilakukan antara penataan ruang yang berbasis mitigasi melalui perencanaan pembangunan di tingkat nasional. ”Perlu penerapan kebijakan tata ruang yang terprogram secara pendekatan bentang DAS,” tandas dia. (bar)

Komentar telah ditutup.