TNI di Kementerian Kendurkan Semangat Reformasi

INDOPOS.CO.ID – Rencana perwira TNI aktif di kementerian dan lembaga negara dinilai bermasalah. Pasalnya, serupa menjalankan dwifungsi dan mengendurkan semangat reformasi. ”Itu jelas masalah. Kita harus ingat Undang-Undang TNI sebagai pedoman jelas mengatur batasan bagi TNI untuk beraktivitas di luar tugas pokoknya (menjaga keamanan dan ketertiban negara, Red). Pemerintah harus hati-hati, jika merevisi UU TNI melawan semangat reformasi karena itu akan sangat mengecewakan,” ujar Khairul Fahmi, peneliti bidang militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) kepada wartawan, Kamis (7/2/2019).

Fahmi menegaskan, rencana tersebut susah dilepaskan dari dugaan adanya motif politik yang melatarbelakanginya. Sebab, muncul menjelang Pemilu 2019. ”Ini seolah problem ini baru terjadi sekarang. Padahal (wacana dwifungsi, Red) sudah terjadi beberapa tahun yang lalu,” tutur dia.

Keterlibatan TNI dalam memegang kekuasaan dan mengatur negara, kata Fahmi, terus menumpuk. Misalnya memperpanjang usia pensiun perwira TNI dari 55 ajdi 58 tahun. Kemudian, lambatnya pengembangan internal TNI. ”Ditambah lagi faktor like dan dislike dalam mutasi, sehingga ada yang antreannya agak lama dan cepat, memulai penumpukan (masalah di internal TNI, Red). Ditambah regenerasi yang lebih cepat terhadap pimpinan TNI. Piramida yang harusnya tajam di atas melebar ke bawah, belakangan agak gemuk di atas,” terang dia.

Menurut Fahmi, langkah TNI di kementerian dan lembaga memicu doktrin dwifungsi ABRI yang hidup di era orde baru (Orba) untuk hidup kembali. Dia juga menegaskan, selama ini perlahan Jokowi berusaha mendobrak batas antara ranah sipil dengan militer. Misalnya, terkait perbantuan TNI untuk pembangunan di Papua.

”Itu (pelibatan TNI, Red) sesuatu yang pascareformasi berusaha kita hindari. Bahkan rezim sebelumnya walaupun berasal dari kalangan militer, sangat hati-hati membatasi peran itu supaya tidak sampai pada tahap yang bisa terlalu dominan. Hari ini kita melihat upaya mendominasi itu mulai kembali,” paparnya.

Fahmi menyinggung, jika dulu bernama dwifungsi ABRI, kemungkinan besar jika dihidupkan kembali akan bernama ‘multifungsi TNI’. Risiko kebijakan tersebut akan mirip dengan apa yang terjadi di era Orde Baru. ”Yang terdekat, para mahasiswa yang merasakan masa tahun ‘90-an, ruang mereka terbatas. Ruang gerak kita dan perbedaan tidak cukup mendapat ruang. Upaya penyeragaman,” tegas dia.

Selain itu, kata Fahmi, rencana itu akan memunculkan problem perusakan kultur kementerian atau lembaga negara tertentu. Pembinaan karir akan dimatikan dengan masuknya perwira TNI aktif. ”Selama ini sudah berusaha berkompetisi dan berprestasi untuk mencapai jenjang karir yang lebih tinggi, terpaksa putus harapan ketika jabatan yang mereka inginkan ternyata diisi perwira yang mungkin saja kompetensinya jauh di bawah mereka,” kata dia.

Terpisah, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB), Syafruddin membantahnya. Dia mengatakan, wacana perluasan jabatan itu telah didasari aturan yang tertuang dalam UU TNI. ”Nggaklah, tidak ada itu (dwifungsi TNI, Red), karena itu berdasarkan undang-undang. Kan, undang-undangnya juga sudah lama, jadi jangan lagi dipersepsikan macam-macam,” ucapnya, Kamis (7/2/2019). 

Mantan Wakapolri itu menjelaskan, dalam UU TNI telah mengatur bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada sejumlah kementerian yang telah dicantumkan. Di antaranya, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Lemhanas, Badan Narkotika Nasional dan yang teranyar adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. ”Ada 15 kementerian/lembaga yang sesuai dengan UU TNI, UU Polri, boleh menempatkan pejabat TNI dan Polri di kementerian lembaga,” katanya.

Syafruddin menegaskan, ketentuan tentang penempatan perwira TNI di kementerian/lembaga itu saat ini masih dikaji lebih lanjut. ”Sudah dalam pembahasan antara Kemhan, Mabes TNI, MenPAN-RB dan Mensesneg, sudah on process,” imbuhnya. (aen)

 

Komentar telah ditutup.