Megapolitan

Jumlah Kasus DBD Tertinggi Tiga Tahun Terakhir

Redaktur: Muhammad Izzul Mutho
Jumlah Kasus DBD Tertinggi Tiga Tahun Terakhir - Megapolitan

Ilustrasi DBD. Foto : Dok/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Sejak muncul kasus penderita demam berdarah dengue (DBD) di wilayah DKI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menyatakan perang terhadap DBD. Berbagai upaya pencegahan perluasan kasus DBD terus dilakukan. Melalui upaya pemberantasan sarang nyamuk (PSN), pengasapan (fogging), larvasida, hingga penanaman tanaman antinyamuk.

“Sejak awal muncul kasus DBD, kita nyatakan perang dengan DBD. Dan kita galakkan upaya pencegahan secara intens,” ungkap Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Khafifah Any kepada INDOPOS, Kamis (7/2/2019).

Hingga saat ini, jumlah penderita DBD di Jakarta, menurut Khafifah, masih di bawah seribu kasus. Jumlah tersebut masih di bawah daerah-daerah di Indonesia. Seperti Jawa Timur. Di sana angkanya di atas 2 ribu dengan jumlah korban meninggal lebih dari 45 orang.

“Kita belum nyatakan kejadian luar biasa (KLB), karena masih ada daerah lain yang jumlah kasusnya di atas Jakarta masih belum menetapkan KLB. Kita juga merujuk dari Menteri Kesehatan (Menkes) yang belum menyatakan KLB,” ujarnya.

Khafifah menyebutkan, pada kasus DBD di Jakarta belum ditemukan korban meninggal. Ia menambahkan, upaya pencegahan dengan PSN dilakukan secara intensif dua kali dalam satu minggu. “Kita libatkan semua unsur di masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, masih ujar Khafifah, pihaknya melakukan fogging fokus  dengan melibatkan petugas dari puskesmas setempat. Sebelumnya, petugas  turun untuk melakukan pemetaaan dan pengecekan langsung di wilayah yang ditemukan kasus DBD.

Pengecekan tersebut, menurutnya, seperti pemeriksaan jentik nyamuk hingga pemetaan luas wilayah terdampak DBD. Langkah ini, menurutnya dilakukan di lima wilayah terdampak DBD di Jakarta.

“Fogging focus bukan fogging biasa. Dan dilakukan terkoordinasi dengan puskesmas. Fogging menggunakan tepat dosis sesuai ukuran hasil penelitian di wilayah,” ucapnya.

Perhatian memang dilakukan Pemprov DKI. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengimbau di jajaran Pemprov DKI untuk menangani kasus DBD dengan serius. Bahkan disampaikan, pasien DBD digratiskan. Hanya, masih ada pasien DBD yang tidak gratis seperti halnya di RSUD Tebet, Kelas D, Jakarta Selatan. 

Amani, selaku Humas RSUD Tebet, menerangkan, ada yang bilang gratis, tapi di RSUD Tebet ini hal itu belum diberlakukan. "Jadi masih ada yang bayar (pasien DBD) iya. Kemarin rapat, tapi belum tahu hasilnya apa," ujar perempuan cantik berhijab itu, Kamis (7/2/2019). 

Di Kelas D tersebut, pasien DBD yang rawat jalan terdiri atas 13 anak-anak dan 5 dewas. Itu sejak Januari 2019. Untuk pasien DBD yang rawat inap, lanjutnya, belum tahu persis datanya. 

Ketua Pelayanan Penunjang Medis RSUD Tebet dr Diah menambahkan, untuk penanganan di RSUD Tebet ini sama saja. "Kriteria rawat sesuai dengan yang ada di sini," kata dokter yang cantik itu.

Informasi yang dihimpun di lapangan, pada Januari 2019, di RSUD Tebet ada 10 pasien laki-laki dan 8 pasien perempuan yang dirawat. 

Sedangkan di RSUP Fatmawati pasien DBD gratis. Hal itu diutarakan oleh Kepala Instalasi Pemasaran dan Humas RSUP Fatmawati Atom Kadam. Dia menyampaikan bahwa pasien menggunakan BPJS. "Total pasien yang dirawat pada Januari 2019 ada 71 pasien," tandasnya. 

Perang melawan DBD dengan berbagai langkah direspons positif.  Ketua RW 9 Tebet Suyatno menyambut baik program PSN dari pemerintah. Dirinya berharap agar program PSN ini bisa berjalan dengan baik.

Solihin, warga RT 6, RW 9, mengungkapkan, kegiatan PSN itu sangat membantu warga untuk mengantisipasi penyakit demam berdarah. "Mengontrol jentik nyamuk bersarang di kamar mandi, pembuangan air di kulkas. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih, karena di Kecamatan Tebet telah memberikan perhatiannya dengan melakukan peninjauan langsung," pungkasnya.

Sebelumnya, Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta mengratiskan biaya perawatan pasien DBD di seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) Jakarta. "Siapa pun yang mengalami DBD itu akan kami tampung, kami akan rawat, dan memang dibebaskan biaya," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (4/2/2019). Anies meminta warga merespons cepat kasus DBD dengan menyadari tanda-tanda gejala terjangkit virus dengue.

Pasien demam berdarah dengue (DBD) di DKI Jakarta tercatat mencapai 878 jiwa hingga Senin (4/2/2019). Dan jumlah ini bertambah dibandingkan penderita DBD periode Januari 2019, yakni 813 pasien. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, warga yang paling banyak terjangkit DBD berada di Jakarta Selatan. Bahkan, informasi dari Dinas Kesehatan Jakarta, hingga Selasa (5/2/2019), menembus 926 kasus.

Anies merinci, penderita DBD di Jakarta Selatan mencapai 297 jiwa. Di Jakarta Timur sebanyak 248 kasus, Jakarta Barat sebanyak 233 kasus, Jakarta Utara ada 57 kasus, dan Jakarta Pusat ada 43 kasus."Kegiatan preventif ini akan digenjot. Jadi, ujung paling depan adalah jumantik, mereka berkeliling memastikan bahwa tidak ada genangan, tidak ada potensi-potensi media tumbuhnya jentik-jentik," ujar Anies.

Jumlah penderita DBD di Jakarta sepanjang Januari 2019 tercatat mencapai 813 jiwa. Jumlah kasus DBD tahun ini tertinggi selama tiga tahun terakhir. Pada Januari 2018, jumlah kasus DBD hanya 198. Kemudian pada Januari 2017, kasus DBD sebanyak 665.

Terpisah, Ketua Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) DKI Jakarta Martha Tiana Hermawan mengatakan, Ibu Kota dalam kondisi darurat DBD. Meski demikian, dia menilai, belum ada langkah konkret yang diperbuat Dinas Kesehatan DKI dalam rangka penanggulangan bahaya DBD dengan melibatkan peran partisipasi aktif warga. "Dinas Kesehatan masih fokus dengan upaya kuratif, yaitu bagaimana mengobati warga yang terkena DBD," kata Tiana, Kamis (7/2/2019). 

Hal ini ditambah dengan pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang menggratiskan biaya pengobatan terhadap warga yang terkena DBD. Kondisi ini semakin membuktikan bahwa Dinas Kesehatan masih fokus pada kuratif saja. "Sedangkan langkah preventif dan promotif tidak digalakkan dan sebatas seremonial saja," ujar Tiana. 

"Padahal yang terpenting itu adalah pencegahan dan sosialisasi dengan melibatkan warga untuk bersama-sama Pemerintah DKI berpartisipasi aktif melakukan penanggulangan terhadap bahaya DBD," sambungnya. 

Menurut Tiana, dalam penanganan DBD, peran serta masyarakat untuk menekan kasus ini sangat menentukan. Misalnya terhadap program PSN dengan cara 3 M plus perlu untuk terus dikampanyekan dan dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun terutama pada musim penghujan. 

Tapi, sekali lagi, Kepala Seksi Penyakit Menular Vektor dan Zonatik Dinas Kesehatan DKI Inda Mutiara menegaskan, pihaknya sangat serius melakukan penanganan DBD. Saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah untuk mencegah kasus demam berdarah dengue terus meningkat di ibu kota.

"Misalnya, di arisan rumah tangga, perkumpulan karang taruna, untuk mempercepat sosialisasi pencegahan dan penanganan DBD. Dari rumah ke rumah juga kami akan sosialisasikan," kata dia. (nas/ibl/wok)

 
 
 

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Jakarta Berkontribusi pada Inflasi Nasional

Kesra / Para Ahli Panggil Negara-Negara di Asia untuk Perangi DBD

Megapolitan / Abang None Simbol Kebudayaan Jakarta

Megapolitan / Anies Disebut Tidak Memenuhi Empat Syarat Pemberian IMB di Pulau D


Baca Juga !.