Megapolitan

Penanganan Belum Optimal

Redaktur: Muhammad Izzul Mutho
Penanganan Belum Optimal - Megapolitan

Logo Penanggulangan DBD. Foto : IST

INDOPOS.CO.ID - Tren kasus demam berdarah dengue (DBD) di DKI Jakarta Januari hingga awal Februari 2019 mengalami peningkatan. Sejumlah langkah telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hanya, pengamat kesehatan Handrawan Nadesul menilai, upaya penanganan kasus DBD di DKI masih belum optimal. Karena, hingga saat ini angka penderita DBD di Jakarta terus meningkat signifikan. ’’Kita mudah saja menilai penanganan kasus DBD di Jakarta. Kalau hasilnya penderita terus meningkat berarti belum berhasil,” tegas Handrawan kepada INDOPOS, Jumat (8/2/2019).

Penanganan DBD dengan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) akan masif menurunkan kasus DBD, lanjutnya, apabila dilakukan serentak. Karena, pencegahan ini dampaknya sangat besar. “Jadi kalau ada 1 rumah saja atau rumah kosong tidak melakukan PSN, itu sangat berarti. Karena jentik-jentiknya bisa menyebar luas di wilayah itu. Dan wilayah  ini berarti belum bebas,” katanya.

Dia menjelaskan, untuk membebaskan wilayah bebas nyamuk, upaya PSN harus dilakukan menyeluruh. Jadi dengan bermunculan kasus DBD hingga saat, ia meragukan upaya PSN sudah dilakukan masif oleh Pemprov DKI. “Kita tidak tahu bagaimana Pemprov DKI melakukan program PSN, karena hasilnya kasus DBD di Jakarta sendiri 8 kali lipat apabila dibandingkan  tahun lalu,” bebernya.

Handrawan mengingatkan, Pemprov DKI harus lebih intensif melakukan program PSN. Dengan menyasar rumah ke rumah, karena kesadaran masyarakat masih sangat rendah. Selain itu, PSN juga harus menyasar rumah kosong. Karena ini bisa berpotensi menyebarkan virus DBD ke masyarakat. “Setiap rumah bertanggung jawab. Jadi sosialisasi juga harus masif dilakukan,” ucapnya.

Penanganan kasus DBD, dikatakan Handrawan, sangat dipengaruhi oleh peranan RT dan RW. Oleh karena itu, Pemprov DKI harus melibatkan mereka pada penanganan kasus DBD. Sebab, ketua RT dan ketua RW yang mengetahui persis wilayah di bawah. “Peran RT dan RW itu besar. Mereka tahu mana rumah kosong di wilayah, karena ini sumber potensial penyebar nyamuk,” ujarnya.

Ia yakin, apabila Pemprov DKI tidak serius melakukan penanganan DBD, maka angka kasus DBD di DKI akan terus meningkat. Dikatakan Handrawan, penanganan medis bagi pasien penderita secara gratis bukanlah keberhasilan dalam mengatasi kasus DBD di Jakarta. “Itu mudah, tinggal infus, selama tempat ada. Sebaiknya Pemprov DKI harus fokus pada pencegahan bukan pengobatan,” tegasnya. (nas)

Baca Juga


Berita Terkait

Kesra / Para Ahli Panggil Negara-Negara di Asia untuk Perangi DBD

Megapolitan / Kemarau Ekstrem Belum Menyerang Ibu Kota

Megapolitan / Dinkes Kota Bekasi Sebut Fogging Malah Bikin Nyamuk Kebal

Headline / Pasien DBD di Lebak Tewas


Baca Juga !.