Nasional

Tak Semua Kementerian Bisa Diisi TNI

Redaktur: Nurhayat
Tak Semua Kementerian Bisa Diisi TNI - Nasional

Foto : ISTIMEWA

INDOPOS.CO.ID - TNI atau Polri tidak boleh masuk di jajaran seluruh kementerian. Salah satunya Kementerian Parawisata (Kemenpar). Namun, apabila hal itu dilakukan mereka harus meletakkan jabatannya terlebih dahulu atau non-aktif. Hal itu menyikapi wacana TNI atau Polri akan ditempatkan di Kementerian dan lembaga.

Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menilai, wacana tersebut sah-sah aja. Dia melihat ada dua faktor mendukung perwira tinggi maupun menengah mengisi pos di sebuah kementerian ataupun lembaga pemerintahan. Pertama dari faktor kepemimpinan. Menurut Connie, seorang jenderal yang biasa memegang seribu hingga tiga ribu pasukan kepemimpinannya tak perlu diragukan lagi dalam memimpin organisasi. Kedua dari segi pendidikan. Setiap perwira tinggi dan menengah telah ikut serangkaian pendidikan Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia atau (Sesko TNI).

”Kan nggak mungkin mereka pengangguran di Mabes. Kemudian jangan pernah lagi mempersoalkan seolah dwifungsi TNI kembali. Kenapa kalau anggota parpol ngerecokin kementerian atau lembaga nggak ada yang ribut,” kata Connie saat dihubungi, Jumat (8/2/2019).

Namun, menurut Connie, tak semua pos di kementerian atau lembaga pemerintahan dapat diisi perwira tinggi dan menengah TNI aktif. Contohnya di Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Connie mengatakan, seorang perwira tinggi ataupun menengah yang nantinya mengisi pos di Kementerian Pariwisata harus melepaskan jabatannya. Beda halnya seperti jabatan di BNPB, BNN dan Bakamla, yang mengharuskan berhubungan langsung dengan TNI. ”Misalnya BNN, BNPB, Bakamla, semua berhubungan senjata bantuan langsung dari TNI maka dia harus tetap mempertahankan sebagai militernya,” kata Connie.

Dia menambahkan, hal lain yang harus dipikirkan adalah konsekuensi pelibatan TNI dalam kementerian ataupun lembaga tersebut. Menurut dia, 60 posisi yang diproyeksikan ditempati perwira menengah dan tinggi TNI di kementerian atau lembaga negara harus mengubah organisasinya. ”Artinya menempatkan satuan lebih tinggi pangkatnya infrastrukturnya, organisasinya harus berubah. Pelatihannya berubah, doktrin berubah, yang pasti anggaran berubah seluruh kesatuan berubah naik kesatuan,” ujar dia.

Masih menurut Connie, salah satu faktor menumpuknya ratusan perwira tinggi dan menengah non job dikarenakan sistem perekrutan yang kurang profesional. Dia menyoroti sistem pola asuh yang selama ini berada di tubuh TNI. Pola asuh yang disebutnya itu membuat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) TNI tak memiliki peran dalam memberikan rekomendasi atas kenaikan pangkat seorang perwira TNI. ”Kedua yaitu sistem harusnya diubah, yang jalur komando enggak boleh jalur staf, yang komando harusnya jalur komando, jalur itu terbina betul sehingga pendidikan pun harus jelas,” kata dia.

Sebelumnya, rencana perwira TNI aktif di Kementerian dan lembaga negara dinilai bermasalah. Pasalnya, serupa menjalankan dwifungsi dan mengendurkan semangat reformasi. ”Itu jelas masalah. Kita harus ingat UU TNI sebagai pedoman jelas mengatur batasan bagi TNI untuk beraktivitas di luar tugas pokoknya (menjaga keamanan dan ketertiban negara, Red). Pemerintah harus hati-hati, jika merevisi UU TNI melawan semangat reformasi karena itu akan sangat mengecewakan,” ujar Khairul Fahmi, peneliti bidang militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) kepada wartawan, Kamis (7/2/2019).

Fahmi menegaskan, rencana tersebut susah dilepaskan dari dugaan adanya motif politik yang melatarbelakanginya. Sebab, muncul menjelang pemilu 2019. ”Ini seolah problem ini baru terjadi sekarang. Padahal (wacana dwifungsi, Red) sudah terjadi beberapa tahun yang lalu,” tutur dia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Syafruddin menegaskan penempatan perwira menengah dan tinggi untuk mengisi jabatan di institusi sipil tidak akan membuat adanya dwi fungsi. Dia menjelaskan hal tersebut sudah berdasarkan undang-undang yang berlaku. ”Oh nggak lah, tidak ada itu tidak ada. Karena itu berdasarkan undang-undang,” kata Syafruddin di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Kamis (7/2/2019).

Dia menjelaskan ada sejumlah badan yang ditempati oleh perwira tinggi aktif. Selain itu ada juga 15 kementerian yang sudah sesuai dengan UU TNI dan Polri. ”BNN, BNPT, BSSN, kemudian ada 15 kementerian lembaga yang sesuai dengan UU TNI, UU Polri, boleh menempatkan pejabat TNI dan Polri di Kementerian lembaga,” ungkap Syafruddin. (aen)

Baca Juga


Berita Terkait

Nusantara / Situasi Pulau Adonara Mulai Kondusif

Nasional / Satu SST Brimob Amankan Pulau Adonara

Nasional / Tentara Wanita Jaga MK Sampai Pagi

Headline / Polisi Adang Peserta Demo 22 Mei


Baca Juga !.