Banten Raya

Cegah Pungli, BPN Lebak Gencar Sosialisasi PTSL

Redaktur: Syaripudin
Cegah Pungli, BPN Lebak Gencar Sosialisasi PTSL - Banten Raya

 Ady Muctadi. Foto: Yasril Chaniago/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak kini gencar sosialisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), guna mencegah oknum yang memanfaatkan program unggulan Presiden Jokowi guna kepentingan pribadi untuk melakukan  pungutan liar (pungli).

”Sosialisasi PTSL bertujuan memberikan pemahaman kepada warga dan panitia tingkat desa, apa saja yang jadi kewajiban dan yang perlu dipersiapkan pemohon PTSL. Sekaligus mencegah pungli oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” terang Ady Muchtadi, kepala Kantor BPN Lebak didampingi Kasi Hubungan Hukum Pertanahan (HHP) Mamat Hidayat kepada koran ini, Minggu (10/2/2019).

Mamat menambahkan, program PTSL biaya yang dikeluarkan pemohon untuk BPN nol persen. Karena semua biaya mulai sosialisasi, pengukuran hingga penerbitan sertifikat ditanggung negara. Namun, untuk pembuatan dokumen bukti kepemilikan dan material patok ditanggung warga atau pemohon mengacu Perbup Lebak Nomor 12 tahun 2018.

Selain itu, kata Mamat juga, yang perlu dipersiapkan pemohon untuk mengikuti program PTSL adalah e-KTP, Akta Jual Beli (AJB), bukti lunas PBB, surat waris atau hibah (jika tanah berasal dari waris atau hibah), materai dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan (BPHTB).

”Warga harus memasang patok tanda batas dengan biaya sendiri, mengumpulkan surat-surat atau bukti sebagai dasar hukum untuk BPN mengeluarkan sertifikat,” kata Mamat lagi. Sedangkan untuk layanan pra-sertipikat dikenakan biaya oleh desa sesuai SKB 3 menteri yang ditindaklanjuti dengan Perbup Lebak Nomor 12/2018, nilainya Rp 150 ribu.

Sedangkan Kasubag TU BPN Lebak Heru Herlambang mengatakan, tahun ini BPN Lebak mendapatkan alokasi PTSL sebanyak 60 ribu bidang yang tersebar di 48 desa di 10 kecamatan. Yakni, Cileles, Cipanas, Cimarga, Gunung Kencana, Banjarsari, Curugbitung, Sajira, Leuwidamar, Muncang dan Sobang.

 ”Selain PTSL, kami juga mendapatkan tugas redistribusi tanah sebanyak 10 ribu bidang,” ucapnya juga. Mantan Kasubag TU BPN Kabupaten Serang ini menambahkan, untuk mempercepat penyelesaian PTSL dan redistribusi lahan 2019 ini, pihaknya sudah membentuk enam tim.

”Meski target PTSL bertambah dari tahun sebelumnya, kami optimistis menyelesaikan PTSL dan redistribusi lahan, baik dari ketepatan waktu maupun kualitasnya,” tegas Heru.

Juhroni, 43,warga Desa Nayagati, Kecamatan Leuwidamar, senang dengan program PTSL yang masuk ke desanya. Pasalnya, tanah miliknya bisa dibuatkan sertifikat dengan biaya murah. ”Kalau mengurus sertifikat reguler, selain harus bolak balik, biayanya juga mahal,” kata Juhroni. (yas)    

 

 

TAGS

Berita Terkait

Megapolitan / Wahidin: Stop Pungli di Banten Lama

Kesra / Selesaikan PTSL dengan Cepat untuk Kurangi Sengketa Tanah

Megapolitan / Pungutan KIR Dilaporkan ke Saber Pungli

Banten Raya / Hari ini, Jokowi Bagikan 5 Ribu Sertipikat PTSL

Megapolitan / Percepat Proses Sertifikasi Tanah Wakaf

Nasional / Korban Tsunami Diduga Jadi Korban Pungli di RSUD Serang


Baca Juga !.