Headline

Capres Cuekin Masyarakat Adat

Redaktur: Juni Armanto
Capres Cuekin Masyarakat Adat - Headline

Kedua Capres Jokowi dan Prabowo

INDOPOS.CO.ID - Dua calon presiden (capres), yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto dinilai sama-sama tidak memperhatikan keberadaan masyarakat adat. Terlebih, pemerintah serta DPR RI pun tak kunjung menuntaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. (Lihat grafis). "Baik Prabowo maupun Jokowi dinilai sama-sama tidak memperhatikan keberadaan masyarakat adat. Terbukti dalam debat pertama capres, keduanya tak spesifik menyinggung soal pemenuhan hak masyarakat adat," ungkap Muhammad Arman, direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM PB Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) kepada wartawan di Jakarta, Minggu (10/2/2019). 

Dia mengatakan, sebenarnya ada isu penting yang bisa jadi bahan perdebatan di antara kedua capres. Isu tersebut terkait pengesahan RUU Masyarakat Adat. "Jokowi memasukkan isu tersebut dalam penegakan HAM. Tapi apakah enam Nawacita sebelumnya sudah dilakukan? Penyelesaian konflik sumberdaya alam (SDA) yang melibatkan masyarakat adat saja masih sangat kecil," tandasnya.

Menurut Arman, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Jokowi memasukkan agenda pemenuhan hak masyarakat adat dalam Program Nawacita. Namun, RUU Masyarakat Adat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas justru atas inisiatif DPR. Tapi, hingga saat ini tidak ada tanda-tanda RUU tersebut diselesaikan. 

Pemerintah, sambung Arman, bahkan belum juga mengeluarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Sementara itu, capres Prabowo memiliki sikap yang serupa dengan Jokowi. Bahkan, dalam visi-misi, pria kelahiran Jakarta, 17 Oktober 1951 itu dinilai tak menyinggung sama sekali soal pemenuhan hak masyarakat adat. Padahal, masyarakat adat sangat membutuhkan payung hukum yang memastikan hak-hak masyarakat adat dipenuhi oleh pemerintah. 

Arman menegaskan, kondisi tahun politik membuat harapan masyatakat adat untuk mendapatkan hak secara hukum semakin sulit. "Keadaan ini membuat masyarakat adat tak punya pilihan untuk memilih capres," tandasnya.

Dia menambahkan, pihaknya mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang tertunda sejak akhir 2013. Regulasi tersebut harus segera disahkan, sebagai langkah progresif dalam menyelamatkan bangsa Indonesia. "RUU Masyarakat Adat merupakan satu langkah progresif dalam menyelamatkan bangsa Indonesia, serta satu tindakan progresif penyelamatan tanah air," imbuhnya. "Menunda RUU Masyarakat Adat sama dengan menunda keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," tandasnya.

Ditambahkan Direktur Program dan Komunikasi Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Perempuan Aman) Muntaza bahwa RUU Masyarakat Adat sesungguhnya dapat mempemperbaiki relasi negara dengan masyarakat adat. "Kenapa begitu karena memang kalau kita tarik balik dalam sejarah Indonesia, masyarakat adat sudah berkali-kali dalam sepanjang hidupnya menjadi korban dari kebijakan yang tidak adil," katanya di lokasi yang sama.

Salah satu upaya negara untuk memperbaiki relasi tersebut, lanjut Muntaza, dengan mengembalikan martabat dan harkat masyarakat adat melalui RUU Masyarakat Adat. 

Sementara Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Siti Rakhma Mary menyatakan bahwa status DIM RUU Masyarakat Adat tidak jelas, karena hingga saat ini belum diterima oleh DPR. "DIM itu statusnya tidak jelas, pemerintah sampai saat ini juga tidak mengeluarkan DIM yang ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi)," ujarnya.

DIM tersebut merupakan respon dari Presiden Jokowi kepada Ketua DPR RI, yang menjadikan DIM sebagai syarat pembahasan dan proses pengesahan RUU Masyarakat Adat. Namun, hingga saat ini DIM tersebut belum juga diserahkan oleh pemerintah. "Padahal, DIM itu harus diserahkan pemerintah dalam kurun waktu 60 hari terhitung sejak surat Ketua DPR diterima oleh Presiden Jokowi," ujar Rakhma.

Mengenai status DIM tersebut, dia mengatakan bahwa Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat sudah lima kali melakukan audiensi dengan beberapa kementerian terkait yang ditugasi Presiden Jokowi untuk membuat DIM.

Rakhma mengungkapkan, dua dari lima kali audiensi dengan kementerian terkait tersebut menyatakan bahwa DIM yang dimaksud sudah diserahkan ke DPR. "Tapi ketika kami surati DPR, DPR menjawab pihaknya tidak menerima DIM yang dimaksud. Ini seperti menunggu hal yang tidak pasti dan entah mau dibawa ke mana" tuturnya.

Rakhma menambahkan, status dan posisi DIM RUU Masyarakat Adat yang tidak jelas ini membuat RUU Masyarakat Adat semakin terkatung-katung. Padahal RUU ini dapat menjadi salah satu kebijakan yang membuat masyarakat adat masuk di dalam kehidupan bernegara, bagaimana hak dan kewajiban masyarakat adat yang juga warga negara Indonesia diatur dengan menyesuaikan kondisi dan hukum adat, kata Rakhma.

Direktur Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) Dahniar Andriani mengutarakan, audiensi yang dilakukan koalisi dengan pemerintah justru hanya membuahkan ketidakjelasan."Kami seperti di'ping-pong' dari kementerian satu ke kementerian lainnya, pertanyaan kami sangat sederhana, yaitu di mana posisi DIM itu berada dan bagaimana statusnya," imbuh Dahniar.

Dahniar juga mengatakan bahwa DIM RUU Masyarakat Adat seharusya dilihat sebagai persoalan genting oleh Kabinet Kerja, karena kementerian sebagai pembantu presiden seharusnya membantu memenuhi nawacita terutama di tengah Agenda Politik 2019.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI M. Sarmuji, draf RUU Masyarakat Hukum Adat sebetulnya telah selesai disusun DPR pada tahun lalu. Draf RUU tersebut telah disampaikan melalui surat Nomor LG/03105/DRPRI/2018 kepada Presiden RI. "Di Baleg sudah selesai administrasinya, tapi di pemerintahan belum," tandasnya.

Politisi Partai Golkar itu membeberkan, surat DPR kemudian direspons Presiden Jokowi pada 9 Maret 2018 dengan mengeluarkan Surat Perintah Presiden (Supres) melalui Kementerian Sekretariat Negara No.B-186/M.Sesneg/D-1/HK.00.03/03/2018. Supres itu mengatur tentang pembentukan tim pemerintah yang akan membahas RUU bersama DPR RI. Tim terdiri dari enam kementerian antara lain Kementerian Dalam negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa/Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Hukum dan HAM.  "Tim pemerintah ini dikoordinir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo," tukasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo juga mengklaim, tim pemerintah sudah menyusun DIM dan menyerahkannya kepada Sekretariat Negara (Sekneg). "Kami juga telah sampaikan lagi (usulan DIM ke Mensesneg, Red), ada pasal yang disesuaikan, ada pasal yang dihapus dan lainnya. Namanya juga DIM tentu ada hal-hal yang perlu disempurnakan," katanya seperti dikutip dari laman Kemendagri.

Korban Konflik SDA-Agraria

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) menyatakan bahwa masyarakat adat di Indonesia merupakan kelompok masyarakat yang tergolong sering menjadi korban konflik sumberdaya alam (sda) dan agraria."Hingga detik ini masyarakat adat di Indonesia masih berada dalam pusaran dan menjadi korban konflik sumberdaya alam dan agraria," ujar Direktur HuMa Dahniar Andriani di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta, Minggu (10/2/2019).

Perkumpulan HuMa mencatat sepanjang 2018 tidak kurang 26 konflik sda dan agraria telah terjadi di Indonesia yang menjadikan masyarakat adat sebagai korban. Ratusan konflik tersebut melibatkan areal lahan seluas 2,1 juta hektare dengan korban 186.631 jiwa. "Dari angka jumlah korban tersebut, lebih dari 176 ribu jiwa adalah korban dari pihak masyarakat adat," ujar Dahniar.

Pada kesempatan yang sama, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) juga mencatat pada 2018 terdapat satu orang meninggal dunia dan lima orang masyarakat adat dari pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi korban kriminalisasi. "Maraknya konflik agraria dan bahari merupakan cerminan pembangunan ekonomi Indonesia yang digadang-gadang belum berpihak kepada masyarakat adat," ujar Bona Beding, Koordinator Kiara.

Dia menambahkan bahwa ruang hidup bagi sumber-sumber penghidupan masyarakat adat terutama yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kini kian mengkerucut akibat berbagai konflik yang menjadikan masyarakat adat sebagai korban.

Bona mengatakan, pihaknya meyakini RUU Masyarakat Adat dapat menjadi solusi untuk mengeliminasi, bahkan sebagai upaya preventif terjadinya konflik SDA dan agraria yang menjadikan masyarkat adat sebagai korban. "RUU Masyarakat Adat ini seharusnya dilihat pemerintah sebagai salah satu keberpihakan dalam penyelesaian konflik yang dihadapi masyarakat adat," tukasnya.

Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI Siti Rakhma Mary mengatakan, masyarakat adat masih menunggu untuk mendapatkan kepastian hukum atas nasib mereka. "Dengan menunda pengesahan RUU Masyarakat Adat, maka akan berdampat pada semakin lamanya masyarakat adat mendapatkan kepastian hukum," ujarnya.

Kepastian hukum yang dimaksud tidak hanya atas status masyarkat adat sebagai subjek hukum, namun juga atas beragam hak yang melekat pada masyarakat adat. Rakhma juga mengkhawatirkan ketidakpastian hukum atas nasib masyarakat adat masih akan terus berlanjut pasca-Pemilu 2019.

Lebih lanjut dia menyebutkan bahwa pemenuhan hak masyarakat adat tidak bisa dijaminkan melalui beragam perundang-undangan. "Karena pokok persoalan masyarakat adat yang tidak pernah beres di Indonesia, karena adanya tumpang tindih kebijakan," tandas Rakhma.

Dia memaparkan setidaknya terdapat 14 peraturan perundang-undangan yang turut mengatur tentang masyarakat adat. "Sekarang pertanyaannya, kalau ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat, lantas kementerian mana yang bertanggung jawab," tukas Rakhma.

Karena itu, dia mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat, sehingga masyarakat adat dapat segera mendapatkan kepastian hukum atas nasib mereka. (aen/ant)

 

Baca Juga


Berita Terkait

Politik / Mendagri Sebut Tak Ada Penggelembungan Data Kependudukan

Headline / Sidang MK Ditutup saat Adzan Subuh Berkumandang

Headline / Sidang Ketiga, Akses Jalan Depan Gedung MK Tetap Dibuka

Daerah / Warga Pamekasan Deklarasi Tolak Kerusuhan

Politik / Fadli Zon Dukung Pembentukan Pansus Kerusuhan Mei


Baca Juga !.