Megapolitan

Anies Harus Waspadai Konspirasi

Redaktur: Darul Fatah
Anies Harus Waspadai Konspirasi - Megapolitan

Anies Baswedan

INDOPOS.CO.ID - Pengangkatan dan pergantian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti kepala dinas harus dilakukan secara berkala. Hal ini untuk memutus mata rantai konspirasi kelompok permainan proyek yang bermasalah, terutama yang rawan penyimpangan anggaran.

Jika sebuah jabatan lama tak dilakukan pergantian, dikhawatirkan mengarah pada manipulasi yang berujung pada korupsi. “Persoalan pergantian jabatan ini menjadi perhatian,” ujar Direktur Aliansi Pemerhati Eksekutif dan Legislatif (APEL) Edi Gusyani HS, Minggu (10/2/2019).

Seorang kepala dinas, sambung Edi, harusnya menjalankan amanah sebagaimana mestinya. Termasuk dalam pelaksanaan anggaran yang sudah diatur sesuai dengan aturan. Amanah berupa jabatan kepala dinas harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Edi juga menyoroti soal pengangkatan kepala dinas yang berbau nepotisme dan konspirasi. Indikasi ini bisa terjadi lantaran adanya kedekatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI dengan pejabat yang punya kapasitas penentu dalam penyeleksian jabatan pratama.

“Kami yakin Pak Anies telah mendapatkan catatan orang-orang yang dilantik tanpa uraian, jejak rakam, dan prestasinya. Terindikasi hanya karena kedekatan, budaya saling menutupi kekurangan dan kesalahan ini tidak boleh terjadi lagi. Sebab akan menimbulkan preseden buruk terhadap kepercayaan masyarakat kepada gubernur,” tegas Edi.

Menurut dia, reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov DKI sangat diperlukan, khususnya pada eselon 2. Diperlukan penyegaran, terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Sebelumnya, polemik perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih berlarut hingga sekarang.

Terbaru, pengangkatan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti, masih disoal. Sebab, pengangkatan kepala dinas tersebut dianggap tidak transparan. Seleksi jabatan tinggi pratama itu diduga melenceng dari aturan. Berdasarkan UU No 5/2014 tentang ASN dan PP No 11/2017 tentang Manajemen ASN, seleksi pejabat setiap tahapnya harus diumumkan.

Kenyataannya, proses seleksi pejabat DKI tidak pernah diumumkan. Sayangnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah selaku ketua panitia seleksi pejabat tidak memberikan komentar apa pun soal ini. (wok)

Berita Terkait

Megapolitan / Dukung Aplikasi GreatEdu

Megapolitan / Anies Minta Guru Didik Siswa agar Berkreativitas

Megapolitan / Serahkan Bantuan ke Korban Kebakaran

Megapolitan / Berpotensi Terjadi Penyelewengan

Megapolitan / Anies akan Atur Dana Swakelola Masyarakat


Baca Juga !.