Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan Tuntut Penjelasan DPR

INDOPOS.CO.ID – Penolakan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Permusikan semakin kencang disuarakan praktisi musik. Petisi pun dibuat, yang telah ditandatangani oleh lebih dari 250 ribu orang menolak RUU tersebut. Sejumlah musisi pun membentuk afiliasi dengan nama Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan (KNTL RUUP). Langkah ini dilakukan agar RUU yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tersebut tidak disahkan oleh DPR.

Cholil Mahmud, vokalis Efek Rumah Kaca mengatakan, koalisi tidak berkompromi dengan DPR atas pembentukan RUU Permusikan. Sikap menolak itu didasarkan lantaran draf pada sejumlah pasal dinilai membatasi kreativitas para musisi. Rencananya hari ini (12/2/2019), KNTL RUUP dan sejumlah musisi lainnya akan bertemu Badan Keahlian (BK) DPR untuk meminta penjelasan atas RUU yang diinisiasi oleh Komisi X DPR RI tersebut. ”Kami sedang advokasi ke musisi dan juga mencoba mendengar dari pihak pro-revisi. Saling belajar. Kami juga diundang focus group discussion (FGD) oleh BK DPR. Akan kami sampaikan butir-butir penolakan kami,” ujarnya kepada INDOPOS melalui telepon di Jakarta, Senin (11/2/2019).

Undangan untuk diskusi diterima KNTL RUUP pada Minggu (10/2/2019) lalu. Diskusi tersebut merupakan tindak lanjut atas kisruh selama sepekan ini atas RUU Permusikan tersebut. Koalisi akan menyampaikan berbagai hasil rekomendasi yang telah dibuat.

Namun, Cholil tidak bisa menghadiri undangan tersebut karena sedang berada di New York, Amerika Serikat. ”Belum tahu siapa yang akan mewakili koalisi nasional penolakan RUU Permusikan. Yang pasti kami akan datang memenuhi undangan. Kami akan kasih rekomendasi yang sudah kami buat juga,” bebernya.

Pro dan kontra atas RUU tersebut sejatinya tidak hanya di masyarakat. Musisi terbagi menjadi dua pendapat berbeda. Ada yang benar-benar menolak. Ada pula yang mendukung dengan sejumlah catatan. Iqbal Ramadhan mantan personel CJR justru optimistis bahwa RUU Permusikan dibuat untuk kebaikan musisi. ”Saya percaya kalau RUU itu dibuat untuk sesuatu yang baik untuk musisi,” ujarnya di Jakarta belum lama ini.

Meski demikian, Iqbaal berpendapat, dalam proses pembuatan undang-undang, terjadi ‘trial dan error’. Ketika terjadi demikian, masyarakat pun dapat menyumbang saran untuk membuat RUU menjadi lebih baik. ”Memang terdapat pasal-pasal yang agak menghilangkan esensi dari seorang musisi dalam hal kebebasan berpendapat. Mungkin pasal-pasal itu yang menjadi perbincangan orang-orang di luar sana,” ucapnya.

Lebih lanjut, Iqbal menyayangkan sikap beberapa musisi yang menanggapi negatif RUU Permusikan. Padahal di dalamnya ada beberapa pasal yang menurutnya baik untuk masa depan musisi Indonesia. Misalnya soal perlindungan hak para kru musik. ”Belum disahkan yang masih bisa diobrolin tapi orang sudah melihat RUU Permusikan ini sudah salah semuanya. Padahal di dalamnya ternyata saya lihat banyak hal-hal yang baik,” akunya.

Seperti soal hak dan kewajiban kru musik yang sampai saat ini belum jelas. ”Padahal kru musik adalah roda berjalannya sebuah band,” sambung remaja 19 tahun yang baru menyelesaikan pendidikan di Armand Hammer United World College of the American West, Montezuma, New Mexico, Amerika Serikat. Selain itu, pasal soal hak cipta juga dinilai baik oleh Iqbal.

Tidak hanya musisi, penolakan juga datang dari politikus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku menolak RUU Permusikan yang mengekang kreativitas. RUU tersebut belum diperlukan saat ini. ”Ada pihak-pihak yang mencoba sekadar memasukkan regulasi ke undang-undang. RUU Musik belum diperlukan karena ruang kreasi harus diberikan ruang sepenuhnya,” katanya.

Hasto tidak rela ada pihak yang mencoba menyalahgunakan wewenang untuk mengekang permusikan di tanah air demi keuntungan semata. Hal itu justru akan membunuh ruang seni, musik, dan kebudayaan di Indonesia. Hasto menilai negara ini akan terus maju jika pemudanya tetap berkreasi dan berinovasi. Dirinya melihat musik sangat penting bagi negara.

Terpisah, Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah menilai banyak musisi tidak paham beberapa pasal di RUU Permusikan, terutama Pasal 20-21 dan 31-37 terkait kompetensi serta apresiasi. Anang menyebutkan, ujian sertifikasi tak akan seperti yang dibayangkan para musisi. Karena jika begitu, dia pun mengaku tak akan lulus.

Ayah empat anak ini pun menjelaskan ada keuntungan dan kemudahan yang didapatkan jika mendapatkan sertifikat tersebut. ”Untungnya apa? Kita itu bukan sok pintar ini bukan, aku baca bahwa di UU tenaga kerja itu sudah luas menyangkut SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) musik atau kesenian sudah ada,” terang politikus dari Partai Amanat Nasional tersebut.

Suami Ashanty ini menjelaskan, sertifikasi justru akan memudahkan dan memberi keuntungan kepada rekan-rekannya sesama musisi. Pria yang telah menciptakan banyak lagu ngetop itu menerangkan, ada beberapa tingkat dalam sertifikasi itu sendiri, yang terdiri dari pratama, madya, dan utama.

Ia pun kembali mengatakan, makna dan keuntungan dari sertifikasi ini adalah pengakuan. Ini menjadi penting di dunia industri musik yang semakin maju. ”Cuma kalau nanti dunia usaha maju, industrinya maju kan itu menjadi syarat di berbagai bidang, apalagi usaha yang lain, itu menjadi penting. Artinya pengakuan yang paling luar biasa di situ. Pengakuan. Ini menarik sebetulnya,” tutupnya. (dan/ant)

 

Komentar telah ditutup.