Nasional

Molornya Pengumuman Calon Hakim MK, Kecurigaan Adanya Lobi Politik

Redaktur: Riznal Faisal
Molornya Pengumuman Calon Hakim MK, Kecurigaan Adanya Lobi Politik - Nasional

FAKTOR KEPENTINGAN - Desmond J Mahesa menilai ada pertarungan kepentingan di balik penundaan pengumuman hakim MK.

INDOPOS.CO.ID - Penundaan pengumuman hasil selekasi 11 calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada 12 Maret 2019 menuai kritik. Keputusan ini dinilai membuka peluang terjadinya lobi-lobi politik. Tidak transparan, tidak sesuai dengan prinsip pemilihan yang diatur Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK.

"Ini berbahaya kalau yang terpilih nanti berdasarkan lobi-lobi politik," kata Juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK, Arif Maulana, saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/2/2019).

Dia menyatakan, pihaknya sudah menemukan banyak catatan dalam seleksi calon hakim MK kali ini. Mulai dari proses yang berlangsung singkat, rekam jejak para calon, hingga minimnya pelibatan publik. Menurut Arif, kalaupun mau diundur seharusnya bukan penetapannya saja, melainkan seluruh proses.

"Ini hanya mundur proses penentuan, ada apa?," ujar Arif yang juga direktur eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta itu.

Menurut Arif, MK ke depan memerlukan hakim yang memiliki kompetensi mumpuni mengenai pemilihan umum dan hak asasi manusia (HAM). Mengingat, 17 April 2019 nanti merupakan pemilihan umum. "Terbanyak ternyata kasus-kasus yang ditangani MK berkaitan dengan sengketa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu-isu HAM," imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa tak menyanggah kalau penundaan pengumuman hakim MK itu lantaran ada kepentingan politik dari fraksi-fraksi. "Ini dampak pertarungan kepentingan. Pasti dalam kerangka politik ya saling mengamankan agar sengketanya saling menguntungkan kedua pihak kan," kata Desmond, Senin (11/2/2019). 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo juga tak nyaman. Dia menyatakan, akan berkomunikasi dengan pimpinan Komisi III DPR RI untuk membahas alasan penundaan pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon hakim konstitusi. Sebab, penudaan itu melanggar keputusan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.

"Ya, saya segerakan komunikasikan dengan pimpinan Komisi III dan kawan-kawan di sana kenapa kemudian tertunda dan menyimpang dari rencana yang diputuskan sebelumnya di Bamus," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (11/2/2019).

Menurut Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, Komisi III memiliki alasan di balik penundaan tersebut. Sebab itu, dia akan meminta penjelasan lebih lanjut. "Saya akan dalami nanti. Kalau memang bisa dipercepat dan sesuai rencana awal kita umumkan saat penutupan masa sidang besok, Rabu, ya sangat baik," ujarnya.

Namun, politisi Partai Golkar itu memastikan tidak akan ada proses lobi politik selama penudaan ini terjadi. Dia yakin fraksi di DPR sudah memiliki pemilihannya masing-masing dan tak perlu lagi melakukan lobi politik.

"Pilihan pasti sudah dimiki oleh para pimpinan partai politik melalui fraksi-fraksinya, hanya tinggal duduk kembali mendengarkan penyampaian pendapat ahli yang bisa hari ini. Bisa besok, bisa besok malam paling lambat sehingga besok pagi bisa kita umumkan," ujarnya.

Dia berharap, keputusan pemilihan calon hakim konstitusi bisa segera diumumkan dan segera dibawa ke rapat paripurna sebelum penutupan masa sidang DPR. Sehingga tak lagi tarik-ulur. "Justru saya menghendaki ini tidak diulur, saya selaku pimpinan dan ketua DPR menghendaki hakim MK sudah bisa ditetapkan pada sidang paripurna terakhir," ucap Bamsoet.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI memutuskan menunda pengumuman hasil seleksi 11 calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Sedianya agenda tersebut diumumkan Kamis (7/2/2019), namun dijadwalkan kembali pada 12 Maret mendatang.  

"Itu keputusannya. Tidak kita lakukan hari ini," ungkap Trimedya Panjaitan, wakil ketua Komisi III DPR RI, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (7/2/2019).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, pengumumkan akan dilakukan pada 12 Maret 2019. DPR akan memasuki masa reses pada 14 Februari-4 Maret 2019. "Kami putuskan tanggal 12 Maret setelah reses," ujarnya. (aen)

 

 

Berita Terkait

Nasional / Rapur DPR, 24 Orang Setujui Dua Hakim MK

Nasional / Calon Hakim MK Keputusan Politik

Nasional / DPR Kritisi Kesejahteraan 439 Ribu Honorer

Nasional / ICW Luncurkan Platform Digital Rekam Jejak Anggota DPR RI

Nasional / DPR-Mendag Memanas Bahas Etanol


Baca Juga !.