Nasional

DPR-Mendag Memanas Bahas Etanol

Redaktur: Riznal Faisal
DPR-Mendag Memanas Bahas Etanol - Nasional

DICECAR - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/2/2019). Foto : Charlie Lopulua/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan (Mendag) memanas. Itu terjadi saat pembahasan kerja sama perdagangan Indonesia-Pakistan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (11/2/2019). 

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan perjanjian perdagangan dengan Pakistan. Perjanjian tersebut pun sudah disahkan lewat peraturan presiden (Perpres), padahal belum ada persetujuan dari DPR.

Masalah yang jadi perdebatan adalah permintaan Pakistan untuk mengekspor etanol dengan bea masuk 0%. Etanol sendiri diketahui dapat menjadi bahan baku untuk minuman keras beralkohol.

Anggota Komisi VI DPR RI Lili Asdjudiredja melontarkan kritikan terhadap bea masuk 0% untuk etanol. Politisi Partai Golkar itu menilai, hal tersebut makin memudahkan produksi minuman keras, yang menurutnya sangat berbahaya untuk Indonesia.

"Saya tolak nomor tujuh mengenai etil alkohol itu, karena etil alkohol ini bahan minuman keras. Orang sesama muslim ini harus care (peduli, red). Kami tidak setuju," kata anggota Fraksi Partai Golkar itu.

Bahkan, Lili menjelaskan, bahayanya minuman alkohol lebih besar daripada narkoba. Di dapilnya, ada puluhan orang meninggal dunia karena minuman keras beralkohol. "Gila ini! Harusnya kita lihat dampak daripada impor (etil alkohol, red) ini. Minol (minuman beralkohol, red) lebih bahaya dari narkoba, 41 orang di dapil saya meninggal karena minol," tegas Lili.

Lalu, anggota Komisi VI DPR RI lainnya dari Fraksi PPP, Iskandar Dzulkarnain Syaichu dan Adang Daradjatun dari Fraksi PKS pun ikut menanggapi. Mereka meminta Mendag untuk menjawab surat yang dilayangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal keberatan dengan bea etil alkohol 0%.

"Saya tidak sekeras Pak Lili, saya hanya ingin tahu respons pemerintah mengenai surat yang dilayangkan MUI. Sikap pemerintah mengenai etil alkohol bagaimana?," ungkap Adang. "Iya saya juga mungkin mau minta klarifikasi saja mengenai surat dari MUI," tambah Adang.

Mendag Enggartiasto Lukita membeberkan, pentingnya kerja sama dagang Pakistan. Dia meyakini, kerja sama dagang dengan Pakistan dapat mengurangi defisit perdagangan saat ini.

"Potensi dagang dengan Pakistan sangat menguntungkan. Apakah ini menjadi kemudahan? Hal tersebut kita perhatikan karena kemudahan tidak semata-mata soal bea masuk, tapi dari mekanisme yang lain," ujarnya.

Karena itu, Mendag berharap persetujuan untuk melakukan kerja sama dagang dengan Pakistan dapat diperoleh. 

Dia menegaskan, jika tidak mendapatkan persetujuan untuk melakukan kerja sama perdagangan dengan Pakistan akan merugikan negara. "Jika kita terlambat menandatangani perjanjian, maka Pakistan akan menghentikan semua perjanjian sehingga kita kehilangan market. Perjanjian ini menguntungkan untuk Indonesia," tegasnya.

Mendengar paparan Mendag, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mengatakan, bakal menyetujui kerja sama perdagangan dengan Pakistan yang diusulkan Kemendag. 

"Ya, kita setujui dan segera kita bahas ke paripurna untuk pengesahan perubahan perjanjian perdagangan prefensial antara pemerintah Indonesia dan Pakistan," tandasnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan, bakal mengundang Asosiasi Etil Alkohol dan turunannya serta Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Sesuai dengan penugasan Bamus DPR RI melalui surat Pimpinan DPR nomor PW/00989/DPR Rl/l/2019 tanggal 15 Januari 2019, untuk melakukan pembahasan Surat Presiden Nomor: R-21/Pres/04/2018 tanggal 27 April 2018 mengenai Pengesahan Protokol Perubahan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan," jelasnya. (aen)

 

Berita Terkait

Nasional / Kondisi Politik Eknomi Jangan Ganggu Basarnas

Nasional / Perlu Revisi Undang-Undang TNI

Headline / Vanuatu Ganggu Kedaulatan NKRI

Nasional / SP JICT Minta DPR Kawal Hasil Audit Investigasi BPK 


Baca Juga !.