Nasional

Bola Panas Bernama BBM

Redaktur: Riznal Faisal
Bola Panas Bernama BBM - Nasional

ILUSTRASI - SPBU pengisian bahan bakar kendaraan. Foto : NET

INDOPOS.CO.ID - Langkah pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) menuai reaksi. Kebijakan ini dinilai menjadi 'bola panas' dalam debat calon presiden dan wakil presiden (Capres/Cawapres) ada 17 Februari nanti. 

Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu menilai, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait BBM satu harga akan menjadi 'bola panas' sekaligus salah satu penentu keunggulan elektabilitas dalam debat Capres tahap dua nanti.

Pasalnya, kata politisi Partai Gerindra itu, calon petahana pasti akan memamerkan kebijakan BBM satu harga sebagai keberhasilan pemerintahan di bidang energi saat ini. Padahal, argumentasi mengenai keberhasilan kebijakan BBM satu harga itu akan dengan mudah dipatahkan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

"Kebijakan BBM satu harga belum efektif dirasakan di seluruh masyarakat. Kebijakan satu harga itu lebih di tingkat penyalur, tapi tidak di tingkat pengecer. Di daerah-daerah tetap naik signifikan," ujarnya saat dihubungi, Senin (11/2/2019).

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga senada. Bahkan dia juga menilai, kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM merupakan hal biasa. Menurut Fadli, kebijakan itu hanya mencari simpati menjelang pemilu. "Ya, saya kira biasa, mau mencari simpati dengan menurunkan," kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (11/2/2019).

Menurut wakil ketua umum Partai Gerindra itu, meskipun pemerintah menurunkan harga BMM, beban masyarakat terlalu berat. Sebab, selama ini masyarakat harus menghadapi berbagai kenaikan harga. "Selama ini saya melihat beban masyarakat terlalu berat," ungkap anak buah Prabowo Subianto itu.

Fadli menilai, kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM tak berdampak signifikan di masyarakat. Pasalnya, daya beli masyarakat sudah terlanjur anjlok. "Jadi, sekali lagi ya ini saya kira bagian dari upaya untuk mencari simpati saja," kata pria berkacamata itu.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian menilai, penurunan harga premium tidak berarti apabila masih terjadi kelangkaan. Dia pun meminta agar PT Pertamina mengecek ketersediaan premium pada sejumlah wilayah Indonesia di luar Jawa Madura dan Bali.

"Percuma kalau diumumkan turun, tapi tidak ada premiumnya. Saya sedih karena waktu saya mengunjungi beberapa daerah, premium langka," ujar Ramson.

Bahkan ada laporan beberapa SPBU yang tidak menjual jenis BBM khusus penugasan (JBKP) alias premium. Mereka hanya menjual pertamax Cs. "SPBU Comal tidak ada, Pekalongan tidak ada, SPBU Kajen tidak ada, di Pemalang tidak ada premium. Makanya, percuma kalau premium lama-lama enggak ada," paparnya.

Ramson setuju jika pemerintah menurunkan harga BBM, namun harus seiring dengan ketersedian yang dimiliki agar tidak merugikan masyarakat. 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) membantah hal itu. Politikus Partai Golkar itu mengatakan, penurunan harga sejumlah varian BBM merupakan indikator kemajuan ekonomi di masa pemerintahan Jokowi-JK dalam empat tahun terakhir.

"Dan kemarin juga survei sudah mengumumkan bahwa empat tahun pemerintahan Jokowi- JK menunjukkan kemajuan yang baik, pelayanan yang baik kepada masyarakat dan pencapaian ekonomi yang baik. Penurunan BBM itu merupakan salah satu indikator ekonomi nasional berhasil," ujarnya kepada wartawan, Senin (11/2/2019).

Di masa pemerintahan saat ini, kata Bamsoet, kemajuan ekonomi dibarengi dengan pemerataan. Turunnya harga BBM dirasakan seluruh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Papua. "Selain juga, satu harga BBM sampai di puncak gunung Papua," tandasnya. 

Bamsoet menuturkan, terlepas dari tahun politik sekarang ini, masyarakat menantikan harga BBM terjangkau. Sehingga, beban kehidupan semakin renah dan ekonomi masyarakat membaik. "Rakyat merasakan kemurahan BBM, dan rakyat merasakan baiknya ekonomi bagi keluarga mereka, rumah tangga mereka," pungkasnya.

Menteri ESDM Ignasius Jonan juga memastikan harga bahan BBM premium atau jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) turun Rp 100 per liter. Menurut Jonan, harga Premium di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) sebesar Rp 6.550 per liter, sedangkan di luar Jamali sebesar Rp 6.450 pet liter.

"Kami mendapatkan informasi, harga premium di Jawa disamakan dengan di luar Jawa, jadi turun Rp 100 per liter," ujar Jonan saat melakukan rapat dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (11/2/2019).

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar bahkan menyebutkan, harga jual BBM jenis premium masih bisa turun jika beberapa komponen dalam formula perhitungannya mendukung.

Seperti formula yang berlaku pada jenis bahan bakar umum (JBU) alias pertamax series, di mana formulanya bergantung pada pergerakan Means of Platts Singapore (MOPS).

"Kalo MOPS rata-rata turun maka harga turun. Kalau MOPS rata-rata naik, maka harga naik. Ini untuk JBU," kata Arcandra.

Sedangkan untuk jenis premium, formulanya akan disesuaikan juga dengan beberapa hal, salah satunya tingkat daya beli masyarakat. Dalam formula ini nantinya badan usaha bisa meminta penggantian jika harga premium berada di atas harga keekonomian.

Misalnya, jika harga premium saat Rp 6.450 sementara harga keekonomian Rp 6.500, maka badan usaha bisa meminta penggantian Rp 50 atas selisih tersebut. Namun, penggantian itu tergantung dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Serta, tergantung dari adanya anggaran dari negara.

"Untuk JBKP sudah ada formulanya. Formula ini yang kita lihat dan bagaimana kemampuan pemerintah dan masyarakat berapa daya beli dari sisi Premium untuk JBKP," ungkapnya. (aen)

 

 

Berita Terkait

Nasional / Setya Novanto dan Kotjo Bersaksi

Nasional / Listrik Gratis Dinilai Gagah-gagahan

Nasional / Listrik Gratis Dinilai Gagah-gagahan

All Sport / PB ISSI Mendukung Atlet Muda ke SEA Games

Headline / KPK Periksa Idrus Marham

Nasional / Kemenkop Fokus Pelatihan Vocational di Daerah Bencana


Baca Juga !.