Nasional

Suap DAK Kebumen, KPK Panggil Ketua Komisi III dan Dua Anggota DPR-RI

Redaktur: Ahmad Nugraha
Suap DAK Kebumen, KPK Panggil Ketua Komisi III dan Dua Anggota DPR-RI - Nasional

Taufik Kurniawan saat mengenakan rompi oranye dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Foto: Akbar Budi Prasetia/INDOPOS.

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap tiga saksi terkait kasus dugaan gratifikasi kepengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen APBN tahun 2016 untuk tersangka Taufik Kurniawan

“Mereka yang diperiksa KPK sebagai saksi yakni, Kahar Muzakir, Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Riski Sadig, Anggota DPR-RI, Said Abdullah, Anggota DPR-RI,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Dalam kasus ini, politikus senior PAN itu diduga menerima suap sebesar Rp 3,65 miliar untuk mengurus APBD Kebumen sebagai fee atas pemulusan perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) ‎fisik pada perubahan APBN tahun anggaran 2016 untuk alokasi APBD Kebumen tahun anggaran 2016.

Awalnya, Bupati Kebumen M. Yahya Fuad (MYF) yang telah menjadi terpidana kasus suap pemulusan APBD Kebumen mendekati Taufik Kurniawan selaku Wakil Ketua DPR RI ‎bidang ekonomi dan keuangan juga dapil Jawa Tengah untuk memuluskan alokasi anggaran Kebumen senilai Rp 100 miliar.

Diduga, Taufik mematok harga untuk memuluskan alokasi DAK Kabupaten Kebumen tersebut. Anggaran yang dipatok oleh Taufik Kurniawan sebesar lima persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen.

Muhammad Yahya Fuad meminta sejumlah rekanan untuk mengumpulkan uang guna kepentingan pembayaran permintaan fee lima persen tersebut. Namun, dalam pengesahan APBN-P 2016, Kebumen hanya mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp 93,37 miliar dari rencana awal Rp 100 miliar‎. DAK tambahan tersebut kemungkinan akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan.

Atas perbuatannya, Taufik disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. (bar)

 

 

 

Berita Terkait

Nasional / Sadig Diberondong Tiga Pertanyaan Penyidik KPK

Headline / KPK Panggil 10 Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah

Nasional / Ada Upaya Menutupi Jejak


Baca Juga !.