Megapolitan

Puluhan RS Swasta Diputus Kontrak

Redaktur: Syaripudin
Puluhan RS Swasta Diputus Kontrak - Megapolitan

ILUSTRASI - Profesi dokter di Rumah Sakit. Foto : IST

INDOPOS.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memutuskan kontkra kerja sama puluhan rumah sakit swasta terkait penggunaan Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) warganya. Rata-rata rumah sakit yang diputus kontraknya itu masih berstatus tipe C dan D.

”Ada banyak faktor yang mengharuskan pemerintah daerah memutus kontrak dengan rumah sakit swasta untuk kerja sama pengobatan warga pemegang KS-NIK tahun ini. Salah satunya, jumlah kunjungan yang relatif kecil,” terang Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Bekasi Irwan Heriyanto, Senin (11/2/2019).

Seperti diketahui, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi pada 2017 lalu melakukan kerja sama dengan 64 rumah sakit di wilayah Kota Bekasi dan Jabodetabek. Namun, setelah dievaluasi pada 2018, jumlah kerja sama itu menyusut menjadi 37 rumah sakit swasta.

Itu artinya ada 27 rumah sakit swasta yang diputus pada 2019 ini. Irwan menambahkan, dugaan yang paling kuat atas kebijakan Pemkot Bekasi memutus kontrak kerja sama karena peningkatan status sejumlah puskesmas di wilayah itu  menjadi rumah sakit tipe D. Dengan perubahan tipe puskemas itu membuat efisiensi penggunaan anggaran kartu sehat. 

Meski begitu, kata Irwan juga, pemutusan hubungan kerja sama dengan sejumlah rumah sakit swasta di Kota Bekasi untuk pelayanan pasien pemegang KS-NIK tidak mempengaruhi operasional rumah sakit tersebut. Salah satunya, tetap melayani pasien jaminan kesehatan nasional (Jamkesnas).

”Fokus kami tetap pelayanan kepada pasien. Jika ada kejadiannya gawat darurat, rumah sakit yang tidak bekerjasama tetap melayani pasien KS-NIK,” paparnya. Lebih jauh dijelaskan Irwan, saat ini proses pembayaran utang KS NIK yang belum terbayar dari Pemkot Bekasi yang nilainya nyaris Rp 200 miliar masih dalam progres.

Artinya, sudah ada beberapa rumah sakit yang utang pelayanan medis untuk warga pemegang KS-NIK telah dibayarkan, dan ada juga yang belum. ”Terkait utang perawatan pemenag kartu KS-NIK, pemda melakukan verifikasi baru membayar. Itu sudah biasa terjadi terhadap klaim jaminan kesehatan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Bekasi Tanti Rohilawati mengatakan awalnya pemerintah daerah bekerjasama dengan 64 rumah sakit untuk melayani warga pemegang kartu KS-NIK. Puluhan rumah sakit swasta itu ada di Jabodetabek termasuk di Kota Bekasi.

”Setelah dievaluasi, saat ini hanya 37 rumah sakit yang masih menjalin kerja sama dengan kami untuk perawatan layanan KS NIK pada 2019 ini," katanya, Senin (11/2/2019). Pertimbangan evaluasi itu, kata Tanti, agar masyarakat memanfaatkan fasilitas RSUD Kota Bekasi yang saat ini pelayanannya sudah bertipe B.

Apalagi, sejumlah puskesmas sudah menjadi rumah sakit tipe D. ”Saat ini sejumlah puskesmas sudah memiliki pelayanan rawat inap," paparnya.

Seperti diketahui, kartu KS-NIK diberikan kepada warga Kota Bekasi yang kurang mampu. Dengan  kartu ini, warga bisa berobat dengan leluasa di puluhan rumah sakit bagi milik pemerintah dan swasta tanpa membayar alias gratis. Saat ini terdapat 743 ribu warga Kota Bekasi tercatat jadi peserta KS-NIK.

Sedangkan alokasi anggaran KS-NIK yang disetujui untuk pembayaran klaim warga pemegang kartu sehat pada APBD 2019 mencapai Rp 390 miliar. Guna efisiensi anggaran, tata cara menerima warga peneria layanan jaminan kesehatan milik Pemkot Bekasi itu dilakukan secara berjenjang.

Pasien yang akan mendapatkan layanan KS NIK harus mendapat rujukan dari Puskesmas ke RSUD Kota Bekasi terlebih dahulu. Apabila tidak bisa ditangani RSUD, pasien bisa dirujuk ke rumah sakit swasta. Prosedur berjenjang ini, tidak berlaku apabila si pasien mengalami kondisi gawat darurat, yang mesti ditangani di unit gawat darurat di rumah sakit di dekat tempat tinggalnya. (dny)

 

 

Berita Terkait

Megapolitan / Tawuran Dua Geng, Remaja Terbunuh

Megapolitan / Tercemar Logam, Air Kali Bekasi Tak Layak Konsumsi

Daerah / Kontrak Kerja, TKK Bersedia Dipecat Sepihak

Daerah / Tunggak Biaya Berobat Warga

Megapolitan / Usulan Dana Kemitraan Kota Bekasi ke DKI Capai Rp 2,5 T


Baca Juga !.