Nasional

Kementerian PUPR Lakukan Konsolidasi Awal Penyusunan Program Perumahan

Redaktur: Ali Rahman
Kementerian PUPR Lakukan Konsolidasi Awal Penyusunan Program Perumahan - Nasional

INDOPOS.CO.ID - Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melakukan Konsolidasi Awal Penyusunan Program Perumahan di Indonesia. Adanya perencanaan program perumahan di Indonesia yang baik diharapkan mampu mendorong penyediaan hunian yang baik untuk masyarakat.

"Kami ingin ke depan perencanaan program perumahan di Indonesia bisa terlaksana dengan baik. Apalagi Program Satu Juta Rumah sangat mendorong penyediaan hunian yang layak untuk masyarakat Indonesia," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat membuka kegiatan Konsolidasi Awal Penyusunan Program Perumahan di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (12/2/2019).

Menurut Khalawi, masalah perumahan di Indonesia ke depan akan memegang peranan penting mengingat kebutuhan rumah merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang mau tidak mau harus dipenuhi. Untuk itu, pihaknya akan terus mendorong keterlibatan pemerintah daerah, kementerian/ lembaga, pengembang, perbankan, sektor swasta dan masyarakat untuk bergerak bersama pemerintah melaksanakan pembangunan rumah.

"Kami juga perlu menyiapkan rencana program perumahan untuk tahun depan. Apalagi saat ini Program Satu Juta Rumah sangat bermanfaat untuk masyarakat," terangnya.

Target pembangunan satu juta unit rumah pee tahunn pun telah dicanangkan pemerintah sejak tahun 2015 lalu. Progres pembangunan rumah pun tercatat terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan semakin membaiknya perekonomian dan daya beli masyarakat di sektor properti. Pemerintah pun terus mendorong terwujudnya kemudahan perijinan dan pemberian insentif bagi mitra kerja yang ikut aktif dalam Program Satu Juta Rumah.

Khalawi menambahkan, pemerintah tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk pelaksanaan Program Satu Juta Rumah di lapangan. Hal itu dikarenakan pemerintah hanya mampu menyediakan hunian bagi masyarakat melalui dana APBN hanya sekitar 20 persen saja.

Sedangkan sekitar 30 persen pembangunan rumah berasal dari bantuan pembiayaan perumahan bersubsidi yakni KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sisanya 50 persen adalah rumah yang dibangun oleh masyarakat secara swadaya dan pengembang perumahan secara formal.
“Target pembangunan rumah untuk masyarakat pada tahun 2019 ini kami tingkatkan dari sebelumnya satu juta unit menjadi 1,25 juta unit,” ujarnya.

Untuk mendorong agar Program Satu Juta Rumah bisa diikuti oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas, Kementerian PUPR juga tengah merumuskan kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan berbasis komunitas. Keberadaan komunitas yang banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia diharapkan dapat mendukung pembangunan perumahan untuk masyarakat dan meningkatkan capaian Program Satu Juta Rumah di Indonesia.

Khalawi menilai, pembangunan perumahan berbasis komunitas sangat penting karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan perumahan.

"Kami harap melalui kebijakan pembangunan rumah yang berbasis komunitas ini bisa segera diimplementasikan di lapangan. Kami akan menggandeng seluruh komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia dalam pembangunan rumah," ujarnya

Khalawi menambahkan, pemerintah telah membantu beberapa pembangunan rumah untuk sejumlah komunitas yang ada di daerah seperti di Kendal, Jawa Tengah dan Garut, Jawa Barat. "Presiden Joko Widodo sangat mendukung kegiatan pembangunan rumah berbasis komunitas. Ini merupakan terobosan dalam program perumahan karena melibatkan masyarakat dalam Program Satu Juta Rumah," katanya.

Berdasarkan data yang ada, komunitas masyarakat Guru Tidak Tetap dan Buruh di Kendal bekerja sama dengan Universitas Diponegoro Semarang dan Bank BTN membangun rumah di Perumahan Curug Sewu Asri di Kecamatan Patean. Sedangkan di Garut, para tukang cukur yang tergabung dalam Persaudaraan Pangkas Rambut Garut (PPRG) bersama pengembang dan Bank BTN bekerja sama membangun 150 unit rumah di Perum PPRG yang berada di Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan Dwityo A Soeranto menerangkan, kegiatan penyusunan program perumahan akan dilaksanakan selama tiga hari mulai Selasa - Kamis (11-13/2/2019). Adapun peserta kegiatan ini adalah para pejabat tinggi pratama di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan, para Kepala Dinas Bidang Perumahan Tingkat Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan dari seluruh Provinsi di Indonesia. "Ada lebih dari 150 orang yang kami undang ke kegiatan ini," terangnya.

Hasil dari kegiatan ini, imbuh Dwityo, nantinya akan dijadikan bahan dasar perencanaan program perumahan dalam Konsultasi Regional Kementerian PUPR, Rakortekbangnas antara Kemendagri, Bappenas dan K/L terkait dan Musrenbangnas.

"Jadi para peserta dari daerah yakni Bappeda, Dinas yang membidangi masalah perumahan dan SNVT Penyediaan Perumahan harus mengusulkan program perumahan yang sinkron dan dapat dilaksanakan untuk masyarakat. Mereka tinggal mengikuti peraturan Kementerian PUPR tentang kriteria kesiapan program perumahan. Jadi bangunan yang kita bangun dengan dana APBN harus bisa dihuni oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan hunian," harapnya. (srv)

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.