Megapolitan

Tata Kampung Kumuh

Redaktur: Muhammad Izzul Mutho
Tata Kampung Kumuh - Megapolitan

Ilustrasi Foto

INDOPOS.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, penataan kampung kumuh menggunakan dana APBD dengan sistem swakelola. Pemberian dana APBD kepada masyarakat tersebut untuk merealisasikan pembangunan di wilayahnya.

“Ini program baru, sumber dana dari APBD dan tahun ini akan kita mulai,” ujar Anies Baswedan di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Anies menyebutkan, pemberian dana tersebut untuk kegiatan seperti pembangunan jalan hingga penyediaan makanan sehat di sekolah-sekolah. Jadi, fungsi anggaran tersebut tidak sebatas pada penataan kampung saja.

“Ukurannya, dalam artian spesifikasi teknis, kami punya, tapi penyelenggaranya tidak harus berbentuk perusahaan, tapi bisa organisasi masyarakat, semacam karang taruna, kemudian masyarakat RT, RW, PKK,” katanya.

Pada 1 Februari lalu, Anies menyebut Pemprov DKI akan memberikan dana APBD kepada masyarakat untuk menata kampung mereka sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Ada 4 tipe swakelola yang diatur dalam perpres itu,” ucapnya.

Tipe IV yakni swakelola yang direncanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

“Bisa dalam bentuk kami memberikan kepada masyarakat dan masyarakat menggunakan dana itu untuk menata kembali kampungnya,” ungkapnya.

Lebih jauh Anies mengungkapkan, akan mendorong penggunaan pengadaan barang dengan swakelola tipe IV. Hal ini dilakukan menginginkan pembangunan di Jakarta dilakukan secara kolaborasi atau secara gotong royong.

“Jadi masyarakat langsung terlibat dalam kegiatan pembangunan, termasuk ketika misalnya membangun jalan-jalan di gang-gang,” katanya. Anies menyebutkan, program ini bakal menyasar 16 kampung di Jakarta. Di antaranya Kampung Akuarium dan Kunir. (nas)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / IMB Reklamasi, Melihat Aktivitas Pulau D di Teluk Jakarta

Megapolitan / Ditinggal Mudik, Penataan Kawasan Kemang Molor

Megapolitan / Penghapusan Operasi Yustisi Kependudukan di DKI Diapresiasi

Megapolitan / Kualitas Udara di Jakarta Buruk karena Polusi Kendaraan Bermotor

Megapolitan / Soal Mudik Gratis, Anies: Anggaran Itu untuk Pulang Pergi


Baca Juga !.