Fintech Ilegal Makin Menjamur

INDOPOS.CO.ID – Hasil investigasi yang dilakukan Satgas Waspada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan fakta. Mayoritas perusahaan layanan finansial berbasis teknologi (fintech) ilegal asing berasal dari Tiongkok, Rusia dan Korea Selatan.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan, perusahaan tekfin ilegal asing yang berasal dari Tiongkok sebanyak 10 persen atau 23 perusahaan, dari total 231 perusahaan asing dan domestik yang dihentikan kurun Januari hingga Februari 2019.

“(Dari Tiongkok) kira-kira tidak sampai 10 persen dari total. Ada lagi dari Rusia, Korea Selatan. Tiongkok kebanyakan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Menurut Tongam, sangat tidak mudah untuk membasmi perusahaan tekfin ilegal asing. Sebab perusahaan tersebut bekerja secara virtual dan dapat berganti-ganti nama dengan mudah. Satgas baru mengetahui lokasi dan identitas perusahaan tersebut, ketika penyidik kriminal Siber dari kepolisian turun tangan.

“Kebanyakan mereka virtual, kita nggak tau servernya. Kita baru tahu kalau masuk penyidikan kepolisian,” ujar Tongam.

Tongam mengimbau kepada masyarakat jika menemukan kegiatan perusahaan tekfin ilegal agar segera melapor ke Satgas atau kepolisian. “Tekfin ilegal ini delik aduan. Kami imbau masyarakat juga untuk melapor jika terjebak,” tuturnya.

Tongam juga mengimbau, masyarakat tidak bekerja sama dengan perusahaan tekfin ilegal. Jika masyarakat ingin bekerja sama dengan perusahaan tekfin, maka masyarakat dapat membuka situs resmi OJK untuk melihat daftar 99 perusahaan tekfin terdaftar (legal) yang sudah mendapat persetujuan OJK.

Untuk mengetahui daftar perusahaan tekfin legal itu, masyarakat dapat membuka situs resmi OJK. Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi kontak layanan konsumen di nomor telepon 157 untuk melihat daftar tekfin legal dan mengetahui tata cara berkegiatan yang aman dengan tekfin.

“Kalau di tekfin legal, tidak akan ada intimidasi. Kami larang perusahaan tekfin yang intimasi, meminta akses ke seluruh kontak, meminta akses foto galeri di telepon genggam konsumen. Jika melanggar, kami akan sanksi,” terangnya.

Selain itu, tekfin legal juga diharuskan transparan mengenai segala macam biaya dan besaran bunga terhadap konsumen, sebelum menawarkan kesepakatan kerja sama dengan konsumen.

“Kalau tekfin yang bunganya tinggi sekali itu pasti ilegal. Karena Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) sudah memiliki kode berperilaku di pasar (code of conduct) untuk anggotanya,” ujar dia. (ant)

 

Komentar telah ditutup.